Informasi Terupdate Hari Ini

Tawarkan Sistem Pemilu “Asimetris”, Ini Penjelasan Mendagri

0 78

FaktahukumNTT.com, JAKARTA
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menawarkan Sistem Pemilu Asimetris. “Sejak awal saat saya sudah menawarkan sistem pilkada asimetris, jadi cukup daerah yang memenuhi syarat saja yang melakukan pilkada langsung,” kata Mendagri Tito pada acara  zoominari yang digelar Nagara Institute

Direktur Excecutive Nagara Institute, Akbar Faizal selaku host acara, mempertanyakan apa yang menjadi syarat bagi daerah yang layak untuk melakukan Pilkada langsung.

Tito Karnavian menyebutkan, paling tidak memenuhi indikator yaitu nilai IPM sebagai indikasi kemampuan daerah itu menerima proses demokrasi, kemampuan fiskal keuangan daerah, serta stabilitas sosial politik daerah bersangkutan, yang memberi jaminan ikatan sosial masyarakat tidak menjadi rusak akibat pilkada langsung.

Sementara Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019, Fahri Hamzah mengingatkan, dalam negara demokrasi yang sudah kita bangun sejak reformasi, menjadikan rakyat adalah utama dalam negara.

Pada kesempatan yang sama, Fahri Hamzah menantang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk membuat kartu tanda penduduk eletronik (e-KTP) sebagai single identity number bagi warga negara Indonesia.

Fahri mengatakan kalau singgle identity number adalah solusi dari masalah data pemilih yang amburadul. Apalagi, salah satu indikasi terjadinya kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu karena Pemerintah tidak memiliki data penduduk yang pasti.

“Makanya, berani enggak menyelesaikan itu (masalah data pemilih)?,“ kejar Fahri Hamzah dalam diskusi virtual Nagara Istitut bertema ‘Mengapa Kita Butuh Kepala Daerah?’, Sabtu (20/6/2020) kemarin.

Menurut Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia itu, beresnya masalah data kependudukan bisa mengurangi celah kecurangan di Pilkada, sehingga tidak ada lagi yang selalu meributkan data kependudukan, khususnya jelang pemilu.

“Umumkan setiap warga negara sekarang punya satu identitas, nanti Dukcapil dan KPU punya satu data, ini enggak sampai mau nyoblos, Dukcapil dan KPU masih berantem, soal ini pemilihnya siapa, berapa banyak, sementara partai-partai protes, banyak pemilih yang lahir ‘zaman Majapahit’ orangnya masih nyoblos. Banyak orang yang baru 2 tahun umurnya sudah nyoblos,” ucap Fahri.

Fahri menambahkan, jika Mendagri tak kunjung menyelesaikan pendataan penduduk secara digital, maka kecurangan Pilkada akan terus terjadi.

“Ini bagaimana kita mau selesaikan? Menurut saya ini tidak ada itikad mau selesaikan. Kita ini mau terus ada kecurangan, kita ini mau terus ada permainan, itu yang saya khawatir, Pak. Berani enggak kita menyelesaikan ini? ,” tukas Fahri.

Selain Fahri, diskusi diikuti oleh Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Calon Gubernur Kalsel Denny Idrayana, dan Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin.

Juga ada Sekjen PPP Arsul Sani, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia, dan Sosiolog Imam Prasodjo. (*/Red)

Comments
Loading...