Berita UtamaLintas NusaNasional

ATR/BPN-NTT, SERTIPIKAT TANAH MENJADI PERHATIAN PEMERINTAH

FHI-Kupang (faktahukumntt.com) Proses pembuatan sertipikat tanah selama ini menjadi pokok perhatian pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementrian ATR/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional Berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kalinya, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam satu wilayah Desa atau Kelurahan. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat yang di tuangkan dalam peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasioanal No.12 tahun 2017 tentang percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Instruksi Presiden No.2 Tahun 2018 tentang percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Saat dijumpai di ruang kerjanya, Slameto Dwi Martono, S.H. M.H. menjelaskan, Salah satu program strategis nasional yang dicanangkan terkait erat dengan nawacita Pak Jokowi, salah satunya percepatan pendaftaran tanah yang kita kenal PTSL. Tahun 2018 se-Indonesia 7.000.000 bidang tanah ada kenaikan dari tahun lalu sebesar 2.000.000 bidang, khusus NTT diberikan 110.000 bidang untuk pengukuran dan 90.000 bidang tanah untuk sertipikat bisa saja terbagi menjadi 4 klaster.

Untuk sertipikat ini ada 4 klaster; K1 (sertipikat yang sudah jadi), sertipikat K2 (Tanah yang sudah kita ukur kemudian ada masalah), K3 (bidang tanah yang sudah kita ukur tapi belum tau tempat tinggal orangnya), K4 (Tanah-tanah yang sudah bersertipikat). Jadi dalam satu Desa/Kelurahan itu tanah-tanah tersebut didata dan ditargetkan 90.000 bidang yang harus disertifikasi.

Hingga berita ini diturunkan Kanwil ATR/BPN NTT telah mencapai Target untuk minggu ke 4 di bulan Agustus pekerjaan sudah mencapai 90% untuk pengukuran 94% dari target 110.000 bidang, kemudian kalau yang yuridis pekerjaan lapangan 87.000 bidang + 90% lebih. Untuk penyerahan sertipikat menunggu instruksi Menteri Angraria.

“Selain PTSL BPN diberi Target untuk distribusi tanah yang sangat strategis sebanyak 17.500 bidang tersebar di 17 Kabupaten, sampai dengan saat ini pengukuran baru + 11.000 bidang, target distribusi akan diselesaikan pada bulan oktober 2018”, Ungkap Slameto.

Lanjut Slameto, Ada pelayanan rutin, yang dimaksud dengan pelayanan rutin yakni masyarakat sendiri mendaftar ke kantor ATR/BPN-Kabupaten/Kota, dengan jumlah yang tidak menentu. Sedangkan untuk pendaftaran rutin yang tertinggi adalah Kota Kupang, Sumba Timur dan Manggarai Barat. Terhadap tiga program tersebut oleh Menteri Agraria harus tuntas di tahun 2018, untuk tahun 2019 target semakin besar dari sekarang. Rencana skala Nasional 9.000.000 bidang dan untuk NTT sebanyak 140.000 bidang.

“dan menjadi tantangan bagi kami karena kondisi NTT yang cukup luas dan SDM di BPN sedikit tapi kita maksimalkan yang kerjanya siang malam di tingkat Kabupaten. Mudah-mudahan tujuan kita tercapai untuk memberikan sertipikat kepada masyarakat dan masyarakat bisa punya bukti hak yang kuat sehingga tidak terjadi sengketa antara masyarakat sendiri”, Ujarnya.

Tapi disisi lain kita berikan aset juga berikan aksesnya sehingga ada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini kita  bentuk kelompok-kelompok masyarakat untuk memberikan sosialisai dan penyuluhan untuk perbaikan perekonomian dengan perbankan dan pasar untuk usaha atas tanah yang sudah disertipikat itu.

“Untuk NTT sendiri tanah yang sudah disertipikat sebanyak 45% seluasan NTT minus kawasan hutan sedangkan sisanya belum disertipikat”.

Kendala yang dihadapi oleh BPN yaitu masalah internal. Hal ini terkait dengan keterbatasannya SDM. sehingga kerja melampaui jam kerja yang sudah ditentukan dan sering kami melakukan monitor disemua wilayah di NTT, untuk membantu pelayanan yang ada di setiap daerah dan masalah sehingga pihak BPN sendiri harus menggandeng para Kepala Desa se-NTT untuk turut membantu. External ada di masyarakat kadang hampir semua Kabupaten di NTT ada masalah tanah adat, di beberapa Kabupaten Kapala Suku tidak mau dibuatkan sertipikat tanahnya sehingga kami memberikan solusi bagi tanah adat dapat diterbitkan, tapi ada catatan yang tercatat didalam sertipikat bahwa tanah itu tidak dapat dijual ke pihak lain tanpa persetujuan dengan Kepala Suku. Hal ini terjadi di Kabupaten Ende yang berhubungan dengan Mosalaki dan  akan diterapkan juga di Kabupaten Lain di NTT.

Target pengukuran tanah untuk NTT akan berakhir di bulan Agustus, sedangkan untuk sertipikat yang sudah tercetak sebanyak 56.000 bidang.

Mengakhiri perbincangannya dengan Fakta Hukum Indonsia, Slameto berharap saya kepada masyarakat yang belum mengikut PTSL, termasuk Kepala Desa/Lurah dan Camat kita bisa bersama-sama Pak Presiden membantu programnya ATR/BPN, agar bisa dilakukan PTSL maupun program distribusi tanah yang pada intinya semua ditujukan kepada masyarakat. Sehingga kami harapkan partisipasi masyarakat dengan kesadaran aktif. Dan untuk menghindari permasalahan tanah yang lebih luas sehingga perlu adanya peran serta masyarakat dalam menyelesaikan sertipikat yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup. Papy.

 

BACA LEBIH LANJUT

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close