FHC, Polemik mengenai implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor 13 Tahun 2025 tentang pengaturan akses BBM subsidi terus menjadi perbincangan publik. Di tengah pro dan kontra yang berkembang, Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Provinsi NTT, Johny Ericson Ataupah, S.P., M.M.,

menegaskan bahwa kebijakan tersebut lahir dari kebutuhan untuk memastikan distribusi BBM subsidi lebih tepat sasaran sekaligus menjawab persoalan antrean panjang yang selama ini terjadi di sejumlah daerah di NTT.

Dalam sebuah dialog podcast Sei News yang membahas isu BBM subsidi dan kendaraan luar daerah, Johny Ataupah menjelaskan bahwa pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah, “BBM subsidi ini sebenarnya untuk siapa?”

Menurut dia, seluruh warga negara memang memiliki hak untuk memperoleh layanan publik, termasuk akses terhadap BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, dalam kehidupan bernegara, hak tersebut harus berjalan beriringan dengan kewajiban, termasuk kewajiban administrasi kendaraan dan pembayaran pajak.

FHC, Komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2050 mendapat perhatian serius dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTT. Organisasi lingkungan tersebut mengingatkan agar agenda dekarbonisasi tidak berubah menjadi legitimasi baru bagi ekspansi proyek-proyek yang justru mengorbankan masyarakat dan lingkungan hidup.

WALHI NTT mengakui bahwa krisis iklim merupakan ancaman nyata yang saat ini dirasakan langsung oleh masyarakat NTT. Kekeringan berkepanjangan, perubahan pola musim, penurunan produktivitas pertanian, krisis air bersih, hingga meningkatnya bencana hidrometeorologi menjadi bukti bahwa perubahan iklim tidak lagi sekadar isu global, melainkan persoalan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari warga.

Namun, menurut WALHI NTT, keberhasilan dekarbonisasi tidak dapat diukur semata-mata dari target penurunan emisi atau tersusunnya peta jalan transisi energi. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa proses transisi tersebut berlangsung secara adil, demokratis, menghormati hak asasi manusia, serta tidak melahirkan bentuk-bentuk baru ketidakadilan ekologis.

FHC, Transformasi pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dimiliki pemerintah daerah, tetapi juga oleh kualitas kepemimpinan dan kemampuan membangun sinergi kelembagaan. Prinsip tersebut tercermin dalam pola kepemimpinan Bupati Kupang Yosef Lede dan Wakil Bupati Aurum Obe Titu Eki yang dinilai berhasil membangun keseimbangan antara diplomasi pembangunan dan penguatan tata kelola pemerintahan.

Dalam berbagai agenda pembangunan, Yosef Lede mengambil peran sebagai penggerak utama perluasan peluang pembangunan melalui koordinasi intensif dengan pemerintah pusat, lembaga negara, dunia usaha, serta berbagai mitra strategis lainnya.

Langkah tersebut bertujuan memperkuat kapasitas pembangunan Kabupaten Kupang melalui dukungan program nasional, investasi, maupun sumber pembiayaan eksternal yang dapat mempercepat pembangunan daerah.

Menurut Yosef, pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan banyak pihak karena tantangan yang dihadapi semakin kompleks dan multidimensional.

FHC, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, melantik Komisaris Independen dan Direksi PT Jamkrida NTT (Perseroda) Masa Bakti 2026–2031 serta Direktur Kerja Sama dan Pengembangan Usaha PT Kawasan Industri Bolok (Perseroda) Masa Bakti 2026–2031 di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Kamis (9/7/2026).

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari langkah Pemerintah Provinsi NTT dalam memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang profesional, akuntabel, dan mampu berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pejabat yang dilantik pada PT Jamkrida NTT meliputi Frits Oscar Fanggidae dan Moni Wehelmina Muskanan sebagai Komisaris Independen, I Ketut Widya Karya sebagai Direktur Utama, Ferdinand Lerik sebagai Direktur Operasional, serta Yohanes Landu Praing sebagai Direktur Umum dan Keuangan. Sementara itu, Martinus A. Sengaji Tokan dilantik sebagai Direktur Kerja Sama dan Pengembangan Usaha PT Kawasan Industri Bolok.

FHC, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kupang, Mateldius S.J. Sanam, menghadiri peluncuran Program Desa Binaan dan Pelepasan Mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandira (UNWIRA) Kupang Tahun Akademik 2025/2026 yang berlangsung di Auditorium Santo Paulus, Gedung Rektorat Lantai IV UNWIRA Kupang, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Jumat (10/7/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum dimulainya pengabdian mahasiswa UNWIRA di Desa Nekmese, Kecamatan Amarasi, melalui Program Desa Binaan yang mengedepankan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan desa.

Mewakili Pemerintah Kabupaten Kupang, Sekda Mateldius Sanam menyampaikan apresiasi kepada Universitas Katolik Widya Mandira yang terus menunjukkan komitmennya dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengabdian kepada masyarakat.

Menurutnya, Program Desa Binaan merupakan bentuk nyata tanggung jawab moral dan intelektual perguruan tinggi dalam menghadirkan solusi berbasis ilmu pengetahuan guna mendorong kemandirian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

FHC, Pemerintah Kota Kupang dan DPRD Kota Kupang resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Kupang Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna ke-18 DPRD Kota Kupang yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Sasando DPRD Kota Kupang, Rabu (8/7/2026).

Persetujuan bersama tersebut menjadi tonggak penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Bagi Pemerintah Kota Kupang, pertanggungjawaban APBD bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif dan regulatif, tetapi merupakan bentuk nyata komitmen menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan bertanggung jawab.

Sidang paripurna diawali dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota Kupang dan DPRD Kota Kupang sebagai dasar penetapan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah.

FHC, NOELBAKI – Ada suasana yang sulit disembunyikan di Gereja GMIT Narwastu Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Minggu (5/7/2026). Di antara puji-pujian dan doa syukur, terselip rasa haru yang mendalam. Air mata perpisahan mengiringi berakhirnya masa pelayanan Pendeta Jane Tuulima-Konay, S.Th, sementara sukacita menyambut awal pelayanan Pendeta Jhon Tani Famaney, S.Th.

Namun lebih dari sekadar seremoni pergantian pelayan gereja, momentum pisah sambut tersebut sesungguhnya menyimpan pesan yang lebih luas tentang pentingnya kepemimpinan rohani dalam membangun kehidupan sosial masyarakat. Pesan itu pula yang ditekankan Bupati Kupang saat menghadiri langsung acara tersebut.

Bagi Bupati Kupang, perpindahan tugas seorang pendeta bukan hanya bagian dari mekanisme organisasi gereja, melainkan wujud panggilan pelayanan yang harus diterima sebagai bagian dari rencana Tuhan. Karena itu, ia mengajak jemaat untuk melihat mutasi pelayanan sebagai proses pertumbuhan, baik bagi pelayan maupun bagi jemaat yang dilayani.

FHC, KUPANG – Sebanyak 500 pemuda dari 15 jemaat se-Klasis Amarasi Selatan berkumpul dalam kegiatan Camp Pemuda Klasis Amarasi Selatan yang berlangsung di halaman Gedung Gereja Kefas Suit, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, Kamis (2/7/2026). Mengusung tema “Aku dan Gambar Diriku”, kegiatan ini menjadi wadah pembinaan karakter, penguatan spiritualitas, serta ruang refleksi bagi generasi muda untuk menemukan jati diri mereka dalam terang iman Kristen.

Kehadiran Bupati Kupang dalam pembukaan kegiatan tersebut menjadi magnet tersendiri bagi para peserta. Di hadapan ratusan pemuda, orang nomor satu di Kabupaten Kupang itu menyampaikan pesan inspiratif yang membakar semangat generasi muda untuk berani bermimpi besar, bekerja keras, dan memiliki daya juang yang kuat dalam menghadapi tantangan zaman.

“Anak muda harus dipacu dengan cara yang tidak biasa. Kita membutuhkan pemuda GMIT yang hebat, pekerja keras, kreatif, dan memiliki mental petarung. Jangan hanya besar dalam jumlah, tetapi harus besar dalam kualitas iman dan kuat dalam persekutuan dengan Tuhan,” tegas Bupati Kupang.

FHC, Bupati Kupang, Yosef Lede, menghadiri Ibadah Pengutusan Pdt. Melda H. Muskanan ke Jemaat GMIT Zaitun Tenau sekaligus Ibadah Perhadapan Pdt. Wahyudin D. Z. Lay yang resmi memulai pelayanan di GMIT Nekmes Kaniti, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Minggu (28/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Yosef Lede menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Pdt. Melda H. Muskanan atas dedikasi dan pengabdiannya selama lebih dari tujuh tahun melayani Jemaat GMIT Nekmes Kaniti.

Menurut Yosef Lede, pelayanan yang dilakukan Pdt. Melda tidak hanya berdampak pada pertumbuhan iman jemaat, tetapi juga turut berkontribusi dalam membangun kehidupan sosial masyarakat di lingkungan gereja dan sekitarnya.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kupang, saya menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Mama Pendeta Melda atas seluruh pengabdian, pelayanan, dan kasih yang telah diberikan kepada jemaat serta masyarakat. Menjadi pelayan Tuhan bukan tugas yang mudah, namun Mama Melda telah menjalaninya dengan setia dan penuh pengorbanan,” kata Yosef Lede.

FHC, Wakil Bupati Kupang, Ir. Aurum Titu Eki, menghadiri puncak perayaan Festival Fulan Fehan ke-4 Tahun 2026 yang berlangsung di Padang Savana Fulan Fehan, Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, Sabtu (27/6/2026).

Kehadiran Aurum Titu Eki mewakili Pemerintah Kabupaten Kupang dalam festival budaya terbesar di kawasan perbatasan tersebut menjadi simbol kuatnya hubungan persaudaraan dan sinergi antarwilayah di Pulau Timor dalam menjaga serta melestarikan warisan budaya leluhur.

Festival Fulan Fehan yang telah masuk dalam Calendar of Event nasional itu kembali menyedot perhatian ribuan pengunjung dari berbagai daerah. Hamparan savana yang luas di kaki Gunung Lakaan menjadi panggung megah bagi berbagai atraksi budaya yang menampilkan kekayaan tradisi masyarakat Timor.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Aurum Titu Eki menyampaikan apresiasi atas konsistensi Pemerintah Kabupaten Belu dan seluruh masyarakat yang terus menjaga eksistensi Festival Fulan Fehan sebagai salah satu ikon budaya Nusa Tenggara Timur.