Pupuk NPK Bersubsidi Langka, Subsidi Pupuk dikurangi Pemerintah, Berikut Penjelasan Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo

Dibaca 1.2K kali

Faktahukumntt.com – NAGEKEO,
Kelangkaan pupuk bersubsidi jenis NPK dan langkah pemerintah mengurangi pupuk Bersubsidi ditahun 2021, dinilai akan menuai polemik bagi para petani sawah di Kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), secara khusus daerah irigasi Mbay.

Kepada media Faktahukumntt.com, di ruang kerjanya pada pekan lalu, senin, (07/09/2020), Plth. Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo, Klementina Dawo, didampingi stafnya, Ahmad Afendi Pua Upa, Kepala Seksi (Kasi) Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Nagekeo, ketika diwawancarai Media ini, menjawab persoalan esensial terkait kelangkaan pupuk NPK Bersubsidi yang dikeluhakan para petani irigasi Mbay seperti yang telah diberikan oleh Faktahukumntt.com sebelumnya.

Ahmad Afendi Pua Upa, Kasi Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Nagekeo.

Pada kesempatan tersebut, Kasi Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Nagekeo, menjelaskan bahwa, untuk kebutuhan pupuk NPK tahun 2020, telah diusulkan di tahun 2019 berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk Bersubsidi  kabuapaten Nagekeo sebanyak 5000 ton, sedangkan alokasi Pemerintah pusat untuk Menjawab usulan pemda Nagekeo, hanya 800 Ton NPK dari 5000 kuato yang dusulkan dinas pertanian Kabupaten Nagekeo.

“Jadi secara usulan kita usulkan ditahun 2019 kemarin dengan total kuato yang kita usulkan 5000 ton. Dari usulan kita yang dialokasikan pusat cuma 800 ton untuk NPK ini, jadi selisih itu kurang lebih 4000 an ton yang kita tidak peroleh” terang Efendi 

Baca Juga :  Disnaker Salurkan HOK Padat Karya, di P3A KM24 Kanan, Masyarkat Harapkan Tindak Lanjut

Selanjutnya beliau menerangkan bahwa, berdasarkan serapan kebutuhan penggunaan pupuk NPK di Kabupaten Nagekeo, daerah irigasi Mbay tercatat paling banyak menggunakan pupuk NPK dengan jumlah serapan terbanyak terjadi di bulan Januari dan Februari 2020 dengan total penyerapan mencapai 300 ton perbulan, sehingga pada bulan juni 2020 telah terjadi kelangkaan pupuk karena 800 ton kebutuhan pupuk NPK Bersubsidi yang di berikan oleh pemerintah pusat telah habis terjual dari kios pengecer.

Dalam upaya menanggulangi kelangkaan pupuk NPK Bersubsidi, beliau mengaku telah berupaya mengajukan tambahan kuato ke pemerintahan Propinsi Nusa NTT, ketika persediaan pupuk Bersubsidi di Kabupaten Nagekeo hampir habis.

“Disaat persediaan Nagekeo sudah menipis, realisasi sudah 600-san Ton Kita sdah buat surat ke propinsi, itu kita minta tambahan kuato, saat itu kita minta tambah 1000 ton, mereka kasih kita cuma 200 ton, kemudian mereka tambah lagi 10 ton dan terakhir kita minta tambah 750 ton tapi merek kasih hanya 50 Ton, kita selalu berusaha untuk minta tambah lagi, tambah lagi ketika persediaan kita hampir habis” jelasnya

Faktor lain yang disebutnya menjadi kendala adalah kurangnya ketersediaan modal pengecer untuk menebus pupuk subsidi pupuk yang diberikan pemerintah sehingga terkadang pupuk tidak tersedia di kios pengecer saat petani membutuhkan pupuk tersebut, hal tersebut menjadi kendala tersendiri dalam proses penyebaran pupuk Bersubsidi kepada para petani.

Baca Juga :  Warga Mengeluh, Penimbunan Material Tutupi Saluran Irigasi KM24 Kanan Desa Marapokot.

Dalam memerangi kelangkaan pupuk Bersubsidi di kabupaten Nagekeo, dinas terkait telah melakukan berbagai upaya, Selain menyurati pemerintah propinsi NTT, Distan kabupaten Nagekeo juga melakukan realokasi pendistribusian pupuk bersubsidi antara kecamatan dengan melihat tingkat penyerapan pupuk bersubsidi pada masing-masing kecamatan.

“Strategi kita, kita melihat perkembangan penyerapan pupuk bersubsidi di tiap kecamatan, kalau memang di Aesesa kurang di kecamatan lain masih sisa, kita lakukan realokasi antar kecamatan, kita juga buat surat ke propinsi, kita juga tidak mau ada kelangkaan, ini juga pengaruh terhadap hasil produksi pertanian” tuturnya.

Klementina Dawo, Plth. Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo.

Sementara itu, Plth. Kadis pertanian kabupaten Nagekeo, Klementina Dawo pada kesempatan tersebut mengungkapan bahwa berdasarkan rekomendasi Litbang pertanian, di tahun 2021 akan terjadi pengurangan dosis pupuk Bersubsidi.

“Kami dinas pertanian Menindaklanjuti Menindaklanjuti surat dari propinsi, propinsi menindak lanjuti surat edaran dari Kementerian pertanian terkait penginputan data RDKK tahun 2021, berdasarkan rekomendasi Litbang yakni urea 50 kg, NPK 75 Kg dan Za 100 kg selama 1 musim tanam ” jelas Klementina.

Baca Juga :  Akhir Oktober, 3 Orang dalam Sekampung Meninggal Dunia.

Lebih lanjut ia mengungkapan bahwa, berkurangnya dosis pupuk yang direkomendasikan litbang pertanian di tahun 2021, tentu akan meresahkan petani maka beliau berharap agar para petani bisa mensiasati penggunaan pupuk Bersubsidi dengan cara mengoptimalkan pengolahan lahan berdasarkan klender tanam dan tidak lengah dalam menebus pupuk Bersubsidi di kios pengecer dengan langkah membeli Pupuk tepat pada waktunya.

Dinas Pertanian kabupaten Nagekeo akan terus berupaya untuk mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Nagekeo. Dibeberkan oleh Klementina, Salah satu strategi yang akan diterapkan dinas pertanian Kabupaten Nagekeo dalam mengatasi kelangkaan pupuk Bersubsidi adalah dengan menerapkan pola gilir tanam berdasar Klender Musim.

“Kita juga menghimbau kepada para petani, untuk pupuk Bersubsidi agar sedapat mungkin ditebus di tahun berjalan. Sehingga alokasi kita kedepannya akan mengacu pada penyerapan pupuk ditahun sebelumnya. Kita akan terus berkoordinasi dengan pemerintah yang lebih tinggi untuk mengatasi masalah ini. Kita juga akan menyiapkan stratrgi-strategi untuk hal ini, misalnya dengan atur gilir tanam, secara khusus di daerah irigasi.” Tutur Plth. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo, ketika ditemui Media Faktahukumntt.com.

Tulisan ini berasal dari redaksi
Tetap terhubung dengan kami:

Comment