Informasi Terupdate Hari Ini

Indra Dwiatma: “Polisi Wajib Proses Setiap Laporan Masyarakat”

0 127

FHI-OELAMASI, Tim FHI mendampingi kasus dugaan penyerobotan dan pengrusakan tanah yang menimpa pemilik tanah istri Alm.Obaja Nakmofa dan Merry Bolla di Desa Naimata, Penfui Timur Kabupaten Kupang yang diduga ingin dikuasai oleh Daniel Oettemoesu beraudiens dengan Kapolres Kupang, AKBP Ajie Indra Dwiatma,S.IK. Hal ini dilakukan oleh karena kedua korban sudah melaporkan masalah yang menimpa mereka ke polsek Kupang Tengah, namun hingga kini belum ada proses hukumnya.

Dihadapan Kapolres Kupang kedua korban mengungkapkan kekecewaan terhadap kinerga polisi dalam memproses kasus mereka. “Kami sudah berkali-kali mengecek laporan namun jawaban dari polisi selalu saja tidak  ada kepastian. Pihak Kepolisian selalu beralasan belum berhasil memanggil Daniel Oettemoesu. Bahwa kasus ini tidak bisa masuk dalam pasal pelanggaran penyerobotan karena hanya menancapkan papan berisi pengakuan lahan milik Daniel Oettemoesu sebab belum dilakukan penjualan atau aktivitas oleh Daniel atas  lahan itu. Jika dikenakan pasal pengrusakan pun, menurut keterangan penyidik kerugiannya tidak mencapai diatas satu juta  sehingga sulit menentukan pasal yang tepat. Sama juga dengan yang terjadi di lahan milik Merry Bolla, menurut keterangan penyidik Marthen Abineno kepada media ini, mereka masih menghitung kerugian pemotongan pohon yang dijadikan pagar dilahan tersebut, jika bernilai diatas satu juta baru bisa diproses dengan pasal pengrusakan atau tipiring”, ungkap kedua Korban.

Setelah mendengarkan keterangan dari kedua Korban, Kapolres kupang AKBP Ajie Indra Dwiatma,S.IK menyatakan bahwa memasuki pekarangan orang dan menancapkan papan dan mengklaim bahwa lahan itu miliknya sudah masuk dalam sebuah pelanggaran (Pasal 167) dengan ancaman maksimal 2 Tahun. Sedangkan pada kasus Merry Bolla melakukan pengrusakan melanggar Pasal 406 KUHP dengan ancaman  hukuman 5 sampai 9 bulan, ujar Ajie

Menurut Kapolres Kupang seharusnya semua laporan masyarakat mesti diterima dan diproses dulu, baru dilakukan pengumpulan barang bukti dan dicari pasal pelanggarannya menurut KUHP.  Tugas polisi adalah menerima dan memproses setiap laporan masyarakat, melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, terlapor dan saksi-saksi, serta melakukan pengumpulan bukti,  olah TKP, Foto dan alat bukti baru dicari pasal pelanggarannya dan dilakukan mediasi. Jika tidak mau damai maka laporan dianggap lengkap untuk dilimpahkan ke kejaksaan (P 21).

“Singkatnya, setiap laporan masyarakat harus diproses. Tidak boleh lebih dahulu mencari pasal pelanggaran baru melakukan proses terhadap laporan. Karena tugas kepolisian adalah memberikan pelayanan di bidang hokum, menerima laporan, memproses laporan, mendengarkan keterangan pelapor, terlapor dan saksi-saksi dalam bentuk Berita Acara Periksaan (BAP),  mengamankan pelaku dan barang bukti, melakukan pulbaket yang berhubungan dengan kasus tersebut, melakukan gelar perkara, mediasi dan jika tidak ada damai dan laporan harus diproses apabila sudah lengkap unsur yang dibutuhkan maka polisi harus melimpahkan ke Kejaksaan untuk disidangkan (P21). Atau jika laporan dianggap tidak memenuhi unsur pelanggaran maka harus di SP3-kan atau tidak dilanjutkan. Laporan masyarakat harus ditindak-lanjuti dan/atau jika damai maka harus melakukan pencabutan laporan dengan surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Jadi tidak boleh tidak diproses laporan masyarakat dan pasal pelanggaran nanti dicari setelah semua unsur terpenuhi.” Jelas Adjie

“Mengenai laporan kedua pemilik lahan saya akan pelajari kasusnya terlebih dahulu kemudian saya panggil penyidik dari Polsek Kupang Tengah untuk meminta keterangan terkait proses yang berjalan dan  “Mengapa Tidak Diproses.” Tegas Kaplores (Tim FHI)

Comments
Loading...