fbpx
Informasi Terupdate Hari Ini

FERDINAN PA PADJA Diduga Tidak Memiliki STTB SMP Tapi Punya Ijasah PAKET C

0 162

Kupang (faktahukumntt.com.), Untuk menjadi seorang Dewan yang terhormat dan kredibel membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni, berbeda dengan anggota dewan Partai PDIP Kota Kupang, Ferdinan Pa Padja tidak memiliki ijasah SMP namun ia memilki ijasah paket C. hal ini dikuatirkan bahwa kemampuannya dalam menguasai Peraturan Pemerintah dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah tidak dapat berjalan sesuai harapan.

Kuasa hukum Kantor Advokat/Konsultan Hukum Frans Yermias Ndun, SH dkk, kepada faktahukumntt.com membeberkan bahwa Ferdinan Pa Padja merupakan anggota DPRD  Kota Kupang dari fraksi PDIP tidak memiliki ijasah SMP tapi memiliki Ijasah Paket C, hal ini diketahuinya ketika Tim Kuasa Hukum LSM “Aliansi Masyarakat Pencari Keadilan Sejati Provinsi NTT” (Amplas NTT) melakukan gugatan pada PTUN dengan nomor perkara : 30/G/2017/PTUN.KPG melawan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang dan Ferdinand Pa Padja sebagai tergugat dan tergugat II.

Terkuaknya kasus ini ke Publik akibat LSM Amplas NTT kecewa atas Hakim yang tidak mempertimbangkan sama sekali inti dari gugatan penggugat yakni menggugat kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kanbupaten Kupang, karena telah menerbitkan ijasah Paket C setara dengan Sekolah Menengah Atas dengan nomor ijasah : 24PC0200079, tanggal 27 Desember 2007. atas nama Ferdinan Pa Padja secara tidak prosudaral.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanal nomor 17 tahun 2007 tentang ujian nasional pendidikan kesetaraan tahun 2007 pasal 3 ayat 2 huruf a dan b yang berbunyi,  persayaratan peserta ujian nasional pendidikan kesetaraan bagi peserta didik program Paket A, B dan C adalah : memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidkan mulai semester 1 tahun pertama hingga 1 tahun terkahir, untuk paket B dan C memiliki ijasah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah, kecualai untuk paket A.

Hal ini berbeda dengan penerbitan  ijasah paket C  atas nama Ferdinan Pa Padja yang diterbitkan oleh Dinas P dan K Kabupaten Kupang tidak prosudural, dimana Ferdinan memiliki Ijasah Paket C namun tidak memiliki Ijasah SMP hal ini bertolak belakang dengan dengan ketentuan dan Peraturan Meteri Pendidikan Nasional.

Di kantor kuasa Hukum Frans Yermias Ndun, SH-dkk menunjukkan beberapa surat yang membuktikan bahwa ijasah paket C yang dimiliki Ferdinan benar-benar tidak prosedural antara lain Ferdinan menggunakan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian Skektor Sabu Barat dengan No: SKH/08/VIIII/2008/Polsek Sabu Barat tanggal, 07/08/2008.  menerangkan bahwa Ferdinan Pa Padji pernah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang asli dengan Nomor seri : 12/1/21.2a/F4.3.1983.

Hal ini bertolak belakang dengan surat pemberitahuan dari SMP Negeri 1 Kupang nomor: SMP.1.007/TU/283/2007 menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan ijasah kepada Ferdinan Pa Padji dan nomor seri tersebut bukan nomor seri ijasah. Apabila seseorang berpindah sekolah maka nomor induk sekolah yang lama tidak dapat dipergunakan, tetapi mendapat no induk baru dari sekolah baru yang dimasuki/sekolah tujuan.

Dalam keterangan Kepala Sekolah SMPN 1 Kupang Thimotius M. Selly, S.Pd.,SH.,MM menjelaskan bahwa “hemat kami bahwa apabila seseorang tidak memiliki Ijasah satu tingkat dibawahnya, maka perolehan/kepemilikan ijasah satu tingkat di atasnya tidak sah dan keterangan Polisi tidak sebagai pengganti ijasah yang hilang”.

Hal ini berbeda lagi dengan daftar riwayat hidup bakal calon anggota DPRD Kota Kupang tanggal 19/04/2013, yang ditandatangan oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota Kupang Yeskiel Loudoe, S.SOS dan Sekretaris, Nikolaus Fransiskus, S.IP menjelaskan tentang daftar riwayat pendidikan bahwa Ferdinan pernah besekolah di SD Negeri Teriwu Sabu dan tamat pada tahun 1980, SMP Karyawan Kupang tamat pada tahun 1983 dan SMA Teladan Kupang tamat tahun 1986. Ketika disandingkan dengan surat klarifikasi yang ditujukan kepada Kuasa hukum Kantor Advokat/Konsultan Hukum Frans Yermias Ndun, SH dkk, dengan nomor 188/KPU Kota.018.434078/IX/2017 yang berperihal klarifikasi menjelaskan bahwa Ferdinan saat mendaftarkan diri sebagai bacaleg tahun 2014 menggunakan ijasah paket C.

Dengan melihat beberapa data yang saling berolak belakang satu sama yang lain maka para penggugat menyatakan sangat-sangat kecewa atas pertimbangan dan keputusan hakim baik di pengadilan Tata Usaha Negara Kupang maupun Pengadilan Tinggi  Tata Usaha Negara Surabaya yang dalam keputusannya menolak gugatan penggungat berdasarkan ekspesi para tergugat.

Dalam pembicaraannya dengan faktahukumntt.com disampaikan bahwa justru para tergugat tidak mempermasalahkan apakah LSM Amplas NTT sebagai penggugat bekerja untuk kepentingan bidang pendidikan atau tidak, tetapi oleh para hakim dipakai sebagai pertimbangan untuk menolak gugatan penggugat.

“Hal ini menandakan bahwa para tergugat sangat paham betul tugas LSM Amplas NTT antara lain membantu pemerintah dalam rangka melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan terhadap proses pelayanan yang tidak procedural dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, jelas Kuasa Hukum LSM Amplas NTT (Team)

 

Comments
Loading...