fbpx
Informasi Terupdate Hari Ini

Surat Kadis Kesehatan Nagekeo Berpeluang Terbentur Masalah Pidana.

0 178

NAGEKEO_ (faktahukumntt.com) Kepala dinas kesehatan Kabupaten Nagekeo, Dokter Ellya Dewi, hingga kini masih memilih untuk bungkam. Dia sudah tak mau lagi bicara tentang adanya dugaan penyalahgunaan keuangan di Puskesmas Danga sejak suratnya kepada seluruh staf dan Kepala Puskesmas diterbitkan. Sikap diamnya itu bisa membuatnya berurusan dengan lembaga penegak hukum. Dia diduga telah mendukung praktek korupsi, menarik Bupati dalam persoalan penyalahgunaan keuangan hingga melanggar Undang-Undang Pers.

21 Agustus bulan kemarin, Ellya memang telah bersurat kepada seluruh kepala dan staf Puskesmas di Kabupaten Nagekeo. Surat dengan nomor 870/DINKES.NGK/572/08/2018 itu intinya melarang semua petugas Kesehatan agar tak boleh lagi memberikan pernyataan di media massa. Dia menegaskan bahwa orang yang paling berhak memberikan pernyataan kepada Wartawan hanyalah Bupati Nagekeo atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Sikap dukungan Ellya terhadap praktek korupsi di Kabupaten Nagekeo terlihat dari upayanya yang melarang petugas kesehatan memberikan informasi kepada Wartawan terkait persoalan penggelapan dana kapitasi, dana non-kapitasi dan seluruh dugaan penggelapan dana lainya di Puskesmas Danga, kata Petrus Fua Tenda, masyarakat biasa dari desa Marapokot. Kebutuhan mendapatkan informasi melalui pemberitaan wartawan, bagi Petrus, merupakan hak publik untuk turut ikut memantau proses penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, jujur dan bersih.

Penyataan Dokter Ellya terkesan hendak mencuci tangan dan ingin lari dari persoalan anggaran di dinasnya. Selain menyerahkan persoalan ini ke Bupati, surat Ellya Dewi juga berpeluang besar membawa dirinya ke ranah pidana jika ada lembaga pers atau siapa saja yang akan melaporkannya atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang No: 40 tahun 1999 tentang kebebasan pers dengan ancaman 2 tahun penjara, kata Doni Moni, Wartawan TVRI.

” surat itu sangat mengancam kemerdekaan pers. Didalam Undang-Undang Pers no. 40 tahun 1999 pasal 4, disitu sudah sangat jelas tertulis bahwa pers nasional berhak mencari, memperoleh dan menyebar luaskan gagasan dan informasi. Jadi, kepada siapa saja yang dengan sengaja menghambat atau menghalangi ketentuan itu bisa dipidana penjara 2 tahun atau dikenai denda Rp.500 juta” kata Doni Moni.

Selain Doni Moni dan Petrus Fua, Tokoh masyarakat Nagekeo, Adrianus Lay Tonga juga meminta kepada lembaga penegakan hukum dapat sesegera mungkin membuka tabir persoalan dana kesehatan dan menindak tegas oknum petugas yang telah merampas hak dasar manusia, tanpa mempertimbangkan alasan kedekatan kekeluargaan dan alasan lainnya.
(patriOT)

Comments
Loading...