Informasi Terupdate Hari Ini

Dugaan Korupsi Dana Kapitasi Mulai di Incar Polisi

0 166

Nagekeo (FHntt.com), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam waktu dekat akan segera menyelidiki dugaan penyimpangan anggaran kesehatan di Puskesmas Danga, yang terjadi sejak tahun 2010 hingga 2018 sekarang. Sebagai tindakan awal, saat ini Polisi telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam pengumpulan informasi dan bahan keterangan (Pulbaket) serta mengumpulkan informasi dari beberapa pihak yang mempunyai kaitan dengan persoalan anggaran di Puskesmas Danga secara langsung maupun tidak langsung.

Keseriusan polisi terhadap kasus ini dibuktikan dengan terbitnya surat perintah penyelidikan (Sprindik) oleh kepolisian resort Ngada dan telah ditandatangani Kapolres Ngada. Dalam waktu dekat, tim penyelidikan dari Polres Ngada akan segera melakukan penyelidikan terhadap sejumlah informasi dugaan penyimpangan anggaran di Puskesmas Danga, kata AKP Ahmad, Kapolsek Aesesa.

“Keputusan polisi mengusut kasus itu mendapat apresiasi besar dari masyarakat kabupaten Nagekeo”

Adi Lay Tonga misalnya, kepada FHI, tokoh masyarakat asal Mbay itu menyampaikan dukungannya secara penuh kepada polisi. Baginya, kerja kepolisian sangat berandil dalam perbaikan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sebagai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang selama ini terus dikeluhkan. Dukungan lain juga datang dari Ketua GMNI Nagekeo, Frederikus F.R. Bay dan masyarakat biasa, Petrus FB Tenda.

Umumnya, mereka menginginkan tabir persoalan dugaan korupsi masal di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo segera dibuka.

” Kami sangat mendukung keputusan polisi dalam penuntasan persoalan di Puskesmas Danga. Apresiasi sebesar-besarnya dari  kami untuk pihak kepolisian Resort Ngada. GMNI dan Masyarakat akan terus membantu dan memantau proses ini hingga selesai. Terima kasih Pak Kapolres dan terima kasih Pak Kapolsek” ungkap Ketua GMNI.

Sejak media memberitakan adanya dugaan penyalahgunaan keuangan pada 4 Agustus lalu, penyelewengan dana kapitasi BPJS di Puskesmas Danga merambat ikut membuka sejumlah fakta baru. Informasi internal Puskesmas yang berhasil dihimpun wartawan FHI menyebut, anggaran lain yang ikut disalahgunakan temasuk

dana  Jampersal, dana non-kapitasi, uang loket pasien umum, serta pungutan liar berupa uang BMM untuk mobil Ambulans dari setiap pasien disebut-sebut juga ikut “diambil” oleh kepala Puskesmas Danga, Claudia Pau.

Penyederhanaan perhitungan jumpah uang secara sederhana dapat diketahui melalui perhitungan antara jumlah pasien yang dirujuk dikalikan dengan nilai Rp. 300 ribu  hingga Rp.800 ribu per sekali rujuk, maka jumlah seluruh hasil pungutan liar dari pasien saja bisa mencapai miliaran rupiah, anggaran itu digunakan Kepala Puskesmas untuk menutupi uang Kapitasi BPJS yang diduga telah disalahgunakan. Selain itu, aliran dana Puskesmas danga diduga turut membiayai kegiatan kampanye salah satu  pasangan calon Bupati, pada Pilkada Nagekeo kemarin. Sebab, Claudia Pau adalah perawat yunior yang belum pantas menjadi kepala Puskesmas Danga. Jadi jabatan Kepala Puskesmas Danga adalah jabatan politis, kata sumber informasi internal Puskesmas Danga.

Untuk diinformasikan, sampai saat ini pemerintah dan BPJS Kesehatan terus memperbaiki pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang digelar lewat BPJS Kesehatan. Salah satunya, dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, pemerintah memandang perlu adanya pengaturan tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah atau Puskesmas. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah. Peraturan Presiden ini ditandatangani oleh Presiden pada 21 April 2014.

BPJS Kesehatan melakukan pembayaran Dana Kapitasi kepada FKTP milik Pemerintah Daerah, didasarkan pada jumlah peserta BPJS yang terdaftar di Puskesmas . Dana Kapitasi ini dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendaharawan Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas. Perpres ini mengatur agar jasa dokter dan tenaga kesehatan lain serta dukungan operasional pelayanan dapat langsung digunakan di Puskesmas Non Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Ini sesuai dengan Perintah Presiden yang menginginkan adanya insentif bagi tenaga kesehatan dapat disalurkan tepat alamat, tepat jumlah dan tepat waktu. Dengan demikian mutu layanan kepada masyarakat dapat lebih meningkat lagi.

Mekanismenya, guna mendapatkan Dana Kapitasi dimaksud, Kepala FKTP menyampaikan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN tahun berjalan kepada Kepala Dinas Kesehatan setempat, dengan mengacu pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP dan besaran JKN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Mengenai pemanfaatannya, Perpres anyar ini menegaskan, dana kapitasi JKN di Puskesmas dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

Jasa pelayanan kesehatan di FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari total penerimaan dana kapitasi JKN, dan sisanya dimanfaatkan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan,” bunyi Pasal 12 Ayat (4) Perpres ini.

BPJS Kesehatan dalam menyelenggaran jaminan kesehatan, menggunakan sistem pembiayaan Kapitasi di faskes tingkat pertama (primer) dan INA CBG’s untuk faskes tingkat lanjutan. Sistem pembayaran kapitasi adalah  sistem pembayaran yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama khususnya pelayanan Rawat jalan Tingkat Pertama yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan yang didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di faskes tersebut dikalikan dengan besaran kapitasi per jiwa.

Sistem pembayaran ini adalah pembayaran di muka atau prospektif dengan konsekuensi pelayanan kesehatan dilakukan secara pra upaya atau sebelum peserta BPJS jatuh sakit. Sistem ini mendorong Faskes Tingkat Pertama untuk bertindak secara efektif dan efisien serta mengutamakan kegiatan promotif dan preventif. BPJS Kesehatan sesuai ketentuan, wajib membayarkan kapitasi kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan berjalan.

Sesuai dengan Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan PerPres 12 Tahun 2013, BPJS Kesehatan wajib membayarkan kapitasi kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan berjalan.

Pelayanan Kesehatan yang termasuk di dalam cakupan pembayaran kapitasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dalam Pasal 16 Permenkes 71 Tahun 2013 Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama merupakan pelayanan kesehatan non spesialistik yang meliputi administrasi pelayanan, pelayanan promotif dan preventif;  pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis, tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif; pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama.

Dalam Pasal 17 Permenkes 71 Tahun 2013, Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 untuk pelayanan medis mencakup:

Kasus medis yang dapat diselesaikan secara tuntas di Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;

  1. kasus medis yang membutuhkan penanganan awal sebelum dilakukan rujukan;
  2. kasus medis rujuk balik;
  3. Pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan pelayanan kesehatan gigi tingkat pertama;
  4. Rehabilitasi medik dasar.

Kapitasi yang dibayarkan kepada (1)Puskesmas, (2)Dokter Praktek dan (3)Klinik sudah termasuk pembayaran biaya pelayanan yang dilakukan oleh jejaring faskes (Pelayanan obat RJTP oleh apotek dan laboratorium sederhana). (PatriOT)

Comments
Loading...