Informasi Terupdate Hari Ini

Meski Akan Dipanggil ketua TAPD Terkait Pokir DPRD, Masyarakat Tetap Mendukung Langkah Lukas Mere

0 134

Nagekeo (faktahukumntt.com), Ketua Tim Penggunaan Anggaran Daerah ( TAPD ) Kabupaten Nagekeo, Bernardinus Fansiena, berniat akan segera memanggil kepala dinas Perikanan dan kelautan Nagekeo, Lukas Mere. Lukas dipanggil terkait pernyataannya dimedia massa yang menolak dana Pokir sebesar Rp.2,5 Miliar. Pernyataan Lukas Mere dianggap telah mendahului keputusan TAPD sehingga berpotensi memperburuk hubungan kemitraan eksekutif dan legislatif.

“Iya, saya akan panggil dia. Pemanggilan ini hanya sebatas mempertanyakan dasar alasan pertimbangannya terkait pokir DPRD. Bila keputusannya mempunyai dasar hukum yang kuat, kita akan mempertimbangkan untuk mengeksekusi, sebab ini (Pokir) sudah di palu dan sudah menjadi produk APBD. Saya memanggilnya dalam kapasitas saya sebagai ketua TAPD sekaligus sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus juga sebagai Bupati Nagekeo”

Sejak Lukas Mere memberikan pernyataannya terkait pokir DPRD kepada media, asumsi buruk publik terhadap Anggota DPRD kabupaten Nagekeo memang terus bergulir. Keputusan Lukas Mere menentang pokok pikiran DPRD seolah turut ikut menjawab pertanyaan masyarakat tentang sejumlah paket proyek yang dikalim sebagai milik anggota DPRD Nagekeo. Dengan berkedok Pokir, DPRD Nagekeo dituding telah melakukan upaya memperkaya diri dengan menitipkan sejumlah paket proyek disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belakangan marak terjadi, seperti proyek penggalian kolam ikan di tambak milik salah satu anggota DPRD Nagekeo yang menggunakan dana pokir, yang kini tengah di investigasi oleh wartawan Fakta Hukum Indonesia.

Frederikus FR Bay salah satunya. Selasa kemarin, (09/10), kepada wartawan FHI, Ketua GMNI Nagekeo itu ikut mendukung langkah Kadis Perikanan dan Kelautan Nagekeo, Lukas Mere. Frederikus menilai, Pokir DPRD Nagekeo bukan merupakan representasi kebutuhan urgen masyarakat yang ada didalam dokumen perencanaan tetapi lebih mengarah ke upaya anggota DPRD Nagekeo menguasai paket proyek APBD dengan alasan pokir.

“Kenapa saya sampaikan begini, ya sebab memang anggota DPRD Nagekeo itu jarang sekali mengikuti Musrenbang. Ini menjadi penyebab mengapa hasil Musrenbang dan hasil reses selalu berbeda. Makanya, ini yang ingin saya sampaikan ke 25 Anggota DPRD, bahwa pokir itu merupakan perjuangan aspirasi masyarakat yang luput saat Musrenbang. Memang ada dasar hukum tentang Pokir DPRD untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat agar masuk dalam dokumen perencanaan APBD, tetapi di Nagekeo pokir DPRD malah selalu masuk saat perubahan APBD. DPRD Nagekeo memang lebih suka memperjuangkan aspirasi dadakan atau aspirasi siluman dengan alasan Pokir. Ada apa ini?” ungkap Rewa Bay.

Fardin melanjutkan, Pokir merupakan kepanjangan dari pokok-pokok pikiran. Istilah ini digunakan untuk menyebut kewajiban anggota legislatif menjaring aspirasi dari masyarakat. Aspirasi itu kemudian akan ditindaklajuti para wakil rakyat ke eksekutif saat perancangan APBD, ingat saat “perancangan”.

Seperti yang tercantum pada Pasal 55 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan DPRD tentang tata tertib, disebutkan, Badan Anggaran mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD.

” Jadi bukan saat perubahan, karena ini akan membebankan Dinas karena waktu yang sangat singat, jadi apa yang Lukas Mere sampaikan itu benar sekali. Kami dukung langkah Lukas Mere” kata Fardin.
(patriOT).

Comments
Loading...