AMAPEK Minta Pelantikan Bupati Alor Ditunda

Dibaca 128 kali

Kupang (FaktahukumNTT.com),  Aliansi Masyarakat Alor Peduli Keadilan (AMAPEK ) meminta pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTT maupun Bawaslu RI bertanggungjawab atas ribuan ASN yang dipecat dan dimutasi oleh Bupati Alor Terpilih, Amon Djobo selama proses Pilkada berlangsung.

“Kami meminta Bawaslu NTT untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf terhadap masyarakat Alor, terhadap semua keputusan yang dikeluarkan selama penanganan kasus mutasi dan pemecatan ASN dalam proses Pilkada. Klarifikasi ini dalam bentuk surat kepada Bawaslu RI, agar Bawaslu RI meminta Mendagri menunda proses pelantikan Bupati Kabupaten Alor pada 17 Maret nanti,” ungkap Christo Kolimo (koordinator AMAPEK) kepada wartawan, Senin (11/3/2019).

Baca Juga :  20 KK Warga Tuapanaf Keluhkan Program Jamban Sehat 2017

Lanjut Kolimo, di satu sisi kami memang meragukan semua keputusan Bawaslu NTT selama proses berlangsungnya kasus ini. Karena itu kami minta bukti fisik selama proses penanganan kasus ini.  Di sisi lain kami meminta Bawaslu NTT bertanggung jawab atas putusan yang telah bertentangan dengan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Buktikan bahwa Bawaslu NTT bertanggung jawab atas putusan dugaan pelanggaran pasal 71 ayat (2) UU nomor 10 tahun 2016, yang bertentangan dengan rekomendasi KASN dalam pembatalan SK Mutasi,” ujar Kolimo.

Baca Juga :  Ferdinan Pello, Saya Tidak Tau, Ikuti Apa Kata Partai

Perjuangan AMAPEK mendapatkan respon positif dari KASN. Pada tanggal 27 Februari 2019, KASN mengeluarkan surat kepada Bupati Alor yang isinya ialah rekomendasi atas pelanggaran sistem merit dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN dalam jabatan administrasi, pengawas, pelaksana dan jabatan fungsional di lingkup pemerintahan Kabupaten Alor.

“Dengan dasar surat Rekomendasi KASN inilah, terbukti bahwa ada pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Bupati terpilih selama proses pilkada berlangsung. Dan kasus ini sudah kami laporkan ke Bawaslu NTT namun Justru Bawaslu NTT memutuskan berbeda dengan KASN saat ini”.

Baca Juga :  PKB Nagekeo Bantah Jalankan Politik Uang; Ini Penjelasannya.

“Kami berharap Bawaslu NTT segera mengambil keputusan berdasarkan Rekomendasi KASN ini dan meminta kepada Medagri untuk menunda pelantikan Bupati terpilih, Amon Djobo. (Maria)

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment