Apakah Kredit Macet BANK NTT Kategori Tindak Pidana Korupsi?

Dibaca 998 kali

Marianus Gaharpung, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya yang bermukim di Surabaya.

FaktahukumNTT.com. KAJIAN HUKUM

Ada yang bertanya kepada saya, apakah bank pembangunan daerah adalah badan usaha milik daerah karena ada modal dari pemerintah daerah?

Apakah ketika debitur menunggak kredit, maka otomatis dikatakan korupsi uang daerah sehingga debitur diproses ditangkap dan disidangkan di pengadilan tipikor atau sebaliknya dikatakan wanprestasi Pasal 1243 KUH. Perdata sehingga digugat di pengadilan negeri?

Pertanyaan ini sehubungan dengan berlangsungnya sidang dugaan korupsi Bank NTT di Pengadilan Tipikor Kupang NTT.
Jawabannya, jika dalam bentuk PT Bank NTT sudah pasti tunduk pada dua perundangan yakni UU PT No. 40 Tahun 2007 dan UU Perbankan. Jika dikatakan Badan Usaha milik Daerah berarti modal sepenuhnya adalah milik daerah padahal kita tahu modal bank NTT juga berasal dari tabungan masyarakat NTT dan luar NTT (Surabaya dan sekitarnya).

Baca Juga :  Polisi Mediasi Pemred Tribuana Pos dengan Ketua DPRD Alor Soal Kasus ITE

Dalam ketentuan hukum dijelaskan modal bank NTT berasal dari uang pemerintah daerah yang dipisahkan. Itu artinya ketika uang pemerintah daerah dimasukkan ke bank, maka menjadi milik dan tanggungjawab bank yang mengelola uang tersebut dan pemerintah daerah dan masyarakat penabung di Bank NTT, berhak mendapat keuntungan atau deviden (sisa hasil usaha) yang sama haknya dengan masyarakat (nasabah lainnya).

Karena kita tahu dalam prinsip hukum PT karena bank NTT dalam bentuk PT bahwa PT memiliki kekayaan sendiri, maka disebut badan hukum (rechtsperson) yang sama seperti manusia (natuutlijkperson). Memang, pemerintah daerah adalah dikatakan pemegang saham mayoritas, itu konsekuensinya hanya mengatur management, mengangkat direksi, direktur dan komisaris tetapi menyangkut modal (uang) adalah milik Bank NTT karena sebagian besar dana tabungan adalah juga dari masyarakat.

Baca Juga :  Koja Doi Adalah Desa Wisata Berbasis Digital yang Dikelola Bank NTT

Disisi lainnya, para debitur Bank NTT yang sekarang sedang dalam status terdakwa dan sdh ditahan awalnya mereka membuat perjanjian pinjaman uang ke Bank NTT sehingga tunduk pada buku III KUHP. Perdata.

Apakah benar ketika mereka tidak bisa mengembalikan dana pinjaman Bank NTT otomatis dikatakan korupsi padahal Bank NTT adalah bank yang mekanisme penyelesaian tunggakan nasabah tunduk pada KUH. Perdata dan UU Perbankan. Kok kenapa mereka diproses pakai UU Tipikor? Karena KUH. Perdata dan UU Perbankan adalah lex specialis derogat legi generali (hukum khusus mengenyampingkan hukum umum) dan perlu diketahui KUH. Perdata dan UU Perbankan sebagai lex specialis belum digunakan untuk penyelesaian kredit macet Bank NTT dari para debitur (terdakwa) misalnya, dipanggil dimintakan penataan kembali pinjaman dan cicilan, atau dimintakan tambahan jaminan dari debitur.

Baca Juga :  Serahkan Tambahan Penyertaan Modal Rp 10 M, Wali Kota Minta Bank NTT Perkuat Digitalisasi

Sehingga, dari analisis tsb di atas, maka kesimpulan sementara ada dugaan penyelesaian melalui pengadilan tipikor adalah menyimpang aspek kewenangan absolut seharusnya digugat wanprestasi di pengadilan negeri berdasarkan Pasal 1243 KUH. Perdata dengan ganti rugi.
Semoga ada manfaatnya.

Tulisan ini berasal dari redaksi
Tetap terhubung dengan kami:

Comment