Apresiasi Program Audit 100 Hari Bupati Malaka, Pengamat Hukum : Audit Bukan Semata-mata Untuk Menghukum

Dibaca 3.8K kali

Pengamat Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr. Yohanes Tuba Helan, S.H., M.H.

KUPANG, faktahukumntt.com – 15 Mei 2021

Pengamat Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr. Yohanes Tuba Helan, S.H., M.H., mengapresiasi program 100 Hari Kerja Bupati Malaka dan Wakil Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, S.H., M H., dan Louise Lucky Taolin, S.Sos., khususnya audit dana desa dan  diharapkan tidak hanya diakhiri dengan hukuman melainkan perbaikan kinerja dan peningkatan SDM desa dalam mengelola keuangan

“Audit itu bukan semata-mata untuk menghukum, tapi juga membangkitkan kualitas tata kelola dana desa menjadi lebih baik, transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Agar tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa bisa tercapai”, ungkap Dosen Hukum Tata Negara Universitas Nusa Cendana, Dr. Yohanes Tuba Helan, S.H., K.H., kepada media ini, Sabtu (15/5/2021)

Menurutnya, Audit yang dilakukan Pemkab Malaka justru menjadi pelajaran untuk semua tingkatan pemerintahan dari Desa, OPD, dan sampai ke tingkat pejabat politik di daerah supaya menggunakan uang itu harus sesuai dengan peruntukan. Terkhusus alokasi dana desa itu pos-posnya sudah ditentukan maka harus dibelanjakan sesuai dengan apa yang direncanakan didalam APBDes tiap tahun.

Lebih lanjut Tuba Helan menjelaskan, temuan terhadap penyimpangan uang negara bisa ditempuh dengan dua hal, antara lain;
Pertama, mekanisme administratif. Biasanya ada pemeriksaan baik dari pihak Inspektorat, BPK, maupun audit internal yang bermaksud untuk memperbaiki hal-hal yang merupakan penyimpangan terhadap keuangan negara maka selanjutnya uang dikembalikan.

Jadi kalau disuruh mengembalikan keuangan Negara yang disalahgunakan “saya katakan itu justru menguntungkan desa maupun daerah supaya uang itu tetap ada dan/atau tidak hilang, bahkan mungkin bisa digunakan untuk kepentingan pembangunan di desa yang bersangkutan”, ungkap Pakar Hukum Tata Negara Universitas Nusa Cendana.

Baca Juga :  *Kelompok Milenial Apresiasi Gerak Cepat Polri Tangkap Yahya Waloni*

Kedua, melalui proses pidana. Ini ranahnya penegak hukum (Jaksa dan Polisi) bukan Bupati dan Wakil Bupati. Proses penegakan hukum itu terjadi kalau memang dugaan adanya korupsi itu ditemukan oleh pihak penegak hukum dalam hal ini kejaksaan ataupun kepolisian, yang merupakan tupoksinya kejaksaan dan kepolisian, itu bisa diproses jika mengantongi alat bukti yang cukup.

“Memang proses pidana juga upaya yang bagus. Akan tetapi proses hukum di Negeri ini butuh waktu yang lama dan berbelit-belit. Ditambah lagi kalau diproses secara pidana terkadang uangnya hilang hanya saja pelakunya dihukum badan atau dimasukkan ke penjara supaya membawa efek jera agar tidak terjadi lagi pada masa yang akan datang”, ujar Tuba Helan

Baca Juga :  Pembangunan Infrastruktur Desa Se'i Yang Tidak Layak, Warga Melaporkan Kades Ke Bupati Dan Kejari SoE

Bagi Tuba Helan, apa yang dilakukan Bupati Malaka dan Wakil Bupati Malaka saat ini mekanismenya jelas yakni mekanisme adminitratif pemerintahan. Bupati bukanlah penegak hukum tapi sebagai badan eksekutif karena itu Bupati wajib mengaudit bawahannya, kepala desa yang berada dibawah koordinasi bupati maka bupati melakukan audit.

“Jika adanya penyimpangan maka Bupati akan menempu jalan administratif yakni memerintahkan untuk mengembalikan dana-dana tersebut berarti kerugian keuangan Negara sudah tidak ada”, ucap Tuba Helan.

Hal ini diutarakan Tuba Helan mengingat penyimpangan yang terjadi di desa kadang kala juga mereka salah atau tidak mengerti aturan yang menjadi dasar pengelolaan keuangan, barangkali itu mungkin pertimbangannya perangkat desa sangat terbatas tingkat pendidikan, wawasan, yang bisa menyebabkan terjadinya penyimpangan.

Sehingga proses administratif yang ditempuh oleh Bupati dan Wakil Bupati Malaka menurut Tuba Helan bukan bertujuan untuk melindungi para koruptor, melainkan supaya diperbaiki melalui jalur ekesekutif saja. jadi dengan pemeriksaan pasti dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten setelah itu dihitung kalau ada penyimpangan maka jumlah penyimpangannya berapa lalu pihak yang melakukan penyimpangan segera mengembalikan.

Memang sudah arah ke korupsi menurut saya korupsi tidak harus diselesaikan jalur pidana yaitu masuknya koruptor ke penjara kalau jumlahnya sedikit dan bisa diselesaikan maka diselesaikan. Intinya Ada pertobatan bagi mereka yang melakukan dan tidak boleh mengulangi lagi. Maksudnya supaya pemerintahan desa kedepan itu menjadi lebih baik kalau ada anggaran yang dikeluarkan itu betul-betul dikeluarkan untuk kepentingan rakyat jangan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oleh aparat Desa.

Baca Juga :  "Senjata Makan Tuan" Pembuat Hukum Cambuk Akhirnya Dihukum Cambuk

Khusus untuk pemerintah Desa yang memiliki keterbatasan pengetahuan tentang pengelolaan dana desa, pengelolaan keuangan, Dr. Tuba Helan minta agar Bupati dan Wakil Bupati kedepannya menyiapkan tenaga pendamping kalau boleh ditempatkan di setiap kecamatan untuk mendampingi pemerintah desa supaya mengelolah uang dengan baik.

Bagi Tuba Helan, sebenarnya kasus penyimpangan dana desa bukan hanya terjadi di kabupaten Malaka saja tetapi diseluruh kabupaten kota bahkan seluruh wilayah di Indonesia. Maka harus ada upaya untuk mencegah supaya ke depannya jangan lagi terjadi penyimpangan, supaya pengelolaan keuangan lebih tepat sasaran guna mensejahterakan rakyat.

“Dana yang dialokasikan ke desa cukup banyak sehingga kalau penggunaanya tepat sasaran sesuai dengan perencanaan maka saya yakin akan terjadi perubahan kesejahteraan masyarakat di tiap-tiap Desa di Kabupaten Malaka”, ucap Dr. John Tuba Helan.

Tulisan ini berasal dari redaksi
Tetap terhubung dengan kami:

Comment