Bimtek Penyusunan Legal Drafting Bagi Aparat Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang

Dibaca 253 kali

Faktahukumntt.com, Oelamasi – Kamis, 17 Okt 2019, bertempat di Sahid T-More Hotel di Kota Kupang diselenggarakannya Bimtek penyusunan legal drafting bagi aparat desa lingkup pemerintah Kab.Kpg TA. 2019 selama 3 hari terhitung tgl 16 okt – 18 okt 2019, dengan jumlah peserta sebanyak 20 org terdiri dari para Kepala Desa dan Ketua BPD dari 10 (sepuluh) Desa Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang.

Wakil Bupati Kupang, Jerry Manafe membuka dengan resmi kegiatan ini dengan didampingi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Kupang, Kabag Hukum Setda Kab.Kupang, Kepala BPKAD kab. Kupang, dan Kadis PMD Kab.Kupang.

Kabag Hukum Setda Kab. Kupang, Soleman Luik selaku panitia pelaksana mengatakan kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud nyata peran Pemerintah Kabupaten Kupang dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di wilayah kabupaten Kupang sesuai amanat Undang-Undang Desa dan peraturan pelaksanaannya.

“Tujuannya, membekali aparatur desa dengan pengetahuan, informasi dan pemahaman tentang mekanisme dan tata cara penyusunan peraturan di desa, sehingga setiap aparatur desa memiliki pemahaman dan ketrampilan dalam perencanaan, perancangan dan penetapan produk Hukum di tingkat Desa.

Baca Juga :  Kejahatan Baru dan Penegakan Hukum Diera Pandemi Covid-19

Sementara Jerry Manafe di awal sambutannya mengajak para Kepala Desa dan Ketua BPD yang hadir dan menjadi peserta kegiatan ini, agar benar-benar memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin, memperhatikan dengan seksama materi yang disampaikan narasumber sehingga kedepan dalam proses pembentukan produk hukum di desa masing-masing tidak mengalami kesulitan serta produk hukum yang ditetapkan nantinya, sesuai dengan mekanisme pembentukan dan substansinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepada Kepala Desa juga Jerry menegaskan bahwa peraturan-peraturan desa tidak bisa tumpang tindih, peraturan desa jangan tabrak aturan dengan perda maupun perbup. Wakil Bupati Kupang ini menginginkan agar Peraturan Desa senyawa, sejalan dengan Perda.

Baca Juga :  *Wagub Minta Dinas Kominfo Percepat Elektronifikasi Administrasi Perkantoran*

Dirinya juga menambahkan bahwa desa sudah pasti mengelola dana desa yang cukup besar karena itu saran Jerry, mintalah pikiran-pikiran Hukum dengan pihak yang berkompeten dalam pembuatan peraturan-peraturan hukum di tingkat Desa. Ini kesempatan yang baik cobalah bertanya masing-masing desa mau buat apa dan produk hukumnya seperti apa.

Ditambahkannya pula bahwa BPD dan Kepala Desa harus saling bersinergi bangun kerjasama yang baik sehingga tak ada masalah penggunaan dana desa nantinya. Karena selama ini menurut Jerry banyak dana desa lebih kepada pembangunan, dipakai untuk buka jalan. Cobalah dana desa diperhatikan juga untuk masalah lainnya salah satunya stunting juga harus diperhatikan dan hal-hal penting lainnya selain buka jalan. Apalagi Bursa Inovasi Desa sudah diadakan, jadi tunjukkan aksi nyatanya di lapangan. (**)

Baca Juga :  Datangi Dinas PU, Bupati Malaka Mengecek Semua Proyek Dan Progres Pengerjaannya
Tulisan ini berasal dari redaksi
Tetap terhubung dengan kami:

Comment