Buktikan Kalau Tanah Ini Milik Pemerintah

Dibaca 515 kali

Kupang-NTT (faktahukumntt.com), Bersama keluarga Tomboy para pembeli tanah menyampaikan keluhan dan penyesalan atas pelayanan publik yang dinilai sangat merugikan masyarakat. Di satu sisi Pemerintah tidak mampu membuktikan kepemilikan atas tanah dilain sisi pemerintah mempersulit proses pengurusan surat-surat baik oleh pembeli maupun pemilik tanah seluas 283 hektar berdasarkan putusan MA Nomor: 2025K/PDT/2014 yang berimbas terhadap buruknya kinerga pelayanan publik. Hal ini disampaikan oleh Hironimus Sorywutun saat jumpa pers bersama Sofia Tomboy sebagai ahli waris atas tanah di Lokasi tanah tepatnya di sebelah selatan Sasando Hotel (16/02/19).

“Sebagai rakyat kota kupang  sangat menyesal dengan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam hal ini baik tingkat  kelurahan maupun di tingkat kota. Mengapa saya mengatakan demikian karena saya ini salah satu pembeli tanah dari hak milik mama Tomboy, tetapi ketika saya melakukan proses untuk mendapatkan pelepasan hak itu ternyata pelayanan ditingkat kelurahan itu sungguh memprihatinkan”, ungkap Hironimus (salah satu pembeli tanah milik Tomboy) kepada awak media.

Kekesalan Hironimus akan pelayanan publik tersebut terkait dengan proses pengurusan hak atas tanah yang dibeli dari Tomboy. Semua kewajiban terhadap pemilik tanah (Tomboy) sudah terselesaikan namun ketika hendak memproses pelepasan hak, pihak Kelurahan mengatakan Tidak bisa! Mengapa tidak bisa? Kepada pihak kelurahan diminta supaya kalau dapat pernyataan tidak bisa disertai dengan alasan-alasan sehingga dengan alasan alasan itu dapat digunakan untuk melakukan komunikasi ke level yang  lebih tinggi. akan tetapi hingga saat ini tidak ada solusi bersama dan kita mengalami jalan buntu.

Memang pada akhirnya kami diminta bertemu dengan KASI PEMERINTAHAN. Pada kesempatan tersebut saya memaparkan bagaimana kronologis tentang sejarah tanah. Bahwa saya memutuskan untuk membeli sebidang tanah tersebut karena saya tahu tanah tersebut milik mama Tomboy. Pada tahun 1960 ketika pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman mengenai tanah tanah yang belum jelas untuk didaftarkan melalui undang undang tentang Landerform. Dan waktu itu Tomboy telah melakukan pendaftaran dan diproses dari tingkat kecamatan sampai tingkat Kabupaten tetapi setelah waktu berjalan fakta yang terjadi bahwa pemerintah dalam hal ini nampaknya tidak mau mengakui bahwa Landerform itu resmi. Padahal itu adalah perintah UU.

Bahkan pada tahun 1985 itu juga dijelaskan secara jelas disitu oleh Sukijo sebagai kepala Agraria waktu itu. Beliau mengatakan bahwa tanah seluas 283 hektar yang menjadi milik Tomboy dengan batas batasnya sebagai berikut utara dengan laut Teluk Kupang, sebelah barat dengan Antaran, sebelah Timur dengan soubaki dan sebelah selatan dengan amabi oematan. Jadi atas penjelasan ini maka saya bisa membeli tanah melalui mama Tomboy dan berhak untuk meminta pelepasan hak. Tetapi ketika proses ini berjalan kita menemui jalan buntu. KASI Pemerintahan menjelaskan kalau tidak puas tempuh saja jalur hukum.

Baca Juga :  Wakapolresta Pekanbaru Hadiri Apel Deklarasi Pemilu Damai Th. 2019 di Kantor Walikota

Sementara itu kita minta kalau memang demikian tidak usah tempuh jalur hukum. Jika pemerintah Kota Kupang memiliki bukti maka tunjukkan saja bukti itu bahwa ini milik pemerintah, apakah itu Landerform ataukah pelepasan hak dari Tomboy ke pemerintah. Serahkan bukti itu kepada kami, sehingga kami tidak perlu lari kemana mana tidak jelas! Dengan begitu lahan ini mesti dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, tidak bisa dibiarkan begini.

“Sebagai rakyat kota Kupang saya butuh kepastian tentang pelepasan hak, jika memang tanah ini milik pemerintah Kota Kupang maka buktikan itu, perlihatkan bukti itu kepada kami”, tegas Hironimus.

Sebagai masyarakat kita sudah berniat baik Tetapi pemerintah terkesan justru mengabaikan bahkan membiarkan masalah ini terkatung-katung. Pemerintah tidak memberikan sesuatu yang baik kepada masyarakat, padahal masyarakat membutuhkan sikap tegas dari pemerintah kota Kupang.

“Saya sendiri merasa sangat kecewa dengan pelayanan selama beberapa minggu ini. Nampaknya masyarakat disajikan sebuah pelayanan yang bukan menyelesaikan soal tapi menggantung. Rakyat semakin bingung, tanah yang menjadi milik sendiri tetapi dipersulit. Seharusnya pemerintah memberi kesempatan kepada tuan tanah untuk menjelaskan tentang kronologis dari tanah ini”, urai Hironimus penuh kekecewaan.

Hironimus juga menjelaskan bahwa tanah seluas 6000 sekian meter persegi pernah disengketakan dan hasil akhirnya adalah menang. dimana dalam putusan itu penjelasannya adalah menjelaskan bahwa 283 hektar milik tomboy dengan batas batasnya sebagaimana sudah disebutkan diatas. Jadi tanah sengketa 6000 sekian itu didalam penjelasan adalah bagian dari 283 hektar itu. Kalau saya membeli tanah itu saya harus cari tau apakah sejarah tanah ini-itu-dari kepemilikan awal itu milik siapa.

“saya berpegang pada yang namanya Landerform, jadi ketika saya tau pemilik landerform adalah Tomboy maka saya beli tanah milik Tomboy bukan milik pemerintah atau siapapun. Memang Tanah ini belum terlalu lama saya beli tetapi begitu saya mau bangun tidak bisa, kenapa? Ketika saya mau bangun Satpol PP cabut, pasang papan nama satpol PP cabut, padahal disitu kita sampaikan bahwa tanah ini sudah ada putusan MA yang mana dalam putusan itu menjelaskan bahwa tanah yang 283 hektar itu milik Tomboy sehingga saya tau itu maka saya mengurus pelepasan hak”, sebut Hironimus soriwutun

Sementara itu Hasmin Arkiang menuturkan bahwa keluarga Tomboy memberi kuasa kepadanya untuk mengurus tanah seluas 283 hektar yang ada dikota kupang. Memang selama ini saya yang mengurus tanah tersebut termasuk di sekitar Kirab. Di situ pernah saya mau membangun tapi Satpol PP turun mereka cegat dan saya dipanggil menghadap lalu disuruh jangan bangun. “Loh inikan tanah saya, saya harus membangun karena saya makin hari makin tua. Daripada ditinggal kosong begitu.

Baca Juga :  Insiden Garut, Kapolda umar: Mari Jaga Sulsel Tetap Aman

Kemudian Satpol PP tanya tentang ijin membangun lalu saya bilang kalau pak mau saya ada ijin maka pak tolong tanda tangan saya punya permohonan ukur dulu supaya saya bisa proses urus sertfikat kemudian saya urus ijin bangun tapi karena mereka tidak mau maka terpaksa saya bangun saja. Jadi pada saat saya bangun di kirab itu ada sekitar enam kali Satpol PP panggil saya, cegat saya jangan bangun tetapi saya tetap membangun hingga sampai hari ini usaha saya sudah berhasil karena saya anggap bahwa tanah itu tanah Tomboy.

“Tomboy sudah berikan tanah kepada saya maka saya anggap tanah itu milik saya maka saya harus membangun. kalau kalian bilang ini tanah Pemda harus buktikan bahwa ini tanah Pemda. Kasat Pol PP pernah panggil saya dan dia bertanya “dapat tanah darimana” maka saya bilang dapat tanah dari Tomboy. Berdasarkan apa Tomboy kasih tanah, berdasarkan surat Sopraja dan Landerform. Dan pada saat itu kasat bilang Landerform sudah dibatalkan oleh Bupati saya jawab Landerform itu adalah UU dan sudah pernah sidang diPansus DPR RI uji coba meterai antara keputusan SK pembatalan  Bupati dengan UU Landerform ternyata keputusan Pansus itu adalah seorang Bupati membatalkan Landerform berarti melampauhi wewenang. lalu saya bertanya ke Satpol PP apa arti melampauhi wewenang karena saya ini masyarakat tidak tau apa apa tapi mereka tidak jawab”, ungkap Hasmin Arkiang

Hasmin Arkiang menegaskan bahwa saya sudah membangun dan sampai hari ini saya ada usaha di dalam tanah tersebut. Memang Saya diberi kuasa dari mama Tomboy untuk mengurus tanah tersebut tetapi kalau ada pembeli maka saya bawa ke mama Tomboy, saya sebagai koordinator lapangan untuk menjaga keamanan tanah Tomboy.

Sofia Tomboy sebagai pemilik tanah juga geram atas tindakkan pemerintah Kota Kupang yang terkesan menghalang-halangi proses pengurusan surat-surat tanah miliknya tersebut. Kepada awak media ia menyampaikan bahwa tanah miliknya seluas 283 hektar. Itu adalah Landerform keputusan MA, sopraja ada semua. Memang pernah masukkan permohonan untuk membuat sertifikat tetapi mereka tidak layani, maka sebagai pemilik tanah saya suruh bangun dan dikontrak untuk bangun kios, warung atau mau jual apa saja yang penting jaga itu lokasi tanah agar jangan ada orang yang serobot. “sejauh ini memang sudah ada yang saya tanda-tangani sebagai pelepasan hak dan mendapat setifikat yaitu ada dijalan Bajawa Fatululi karena itu sudah lama.

Baca Juga :  Proyek Mubazir, Ketua Fraksi PKB: Dinkes Mabar Harus Perbaiki Mesin Incinerator yang sudah Rusak

Harapan saya ke depan supaya pemerintah mau melayani masyarakat dengan baik, jangan disuruh menunggu terus dan sampai kapan! lebih baik membangun untuk membuat usaha dan juga sebagian tanah yang pajaknya sudah dibayar termasuk dari Ina boi keatas. Dan  sejauh ini belum ada rencana untuk tempuh jalur hukum tergantung dari Tim saya bagaimana mencari jalan keluar, karena kita tidak mau ribut, kita mau urus baik baik dulu karena tanah ini ada suratnya, keputusan MA ada, surat Landerform dan bukti yang lain-lain ada, DPR ada”, sebut Sofia Tomboy.

Ibu Fatima sebagai kuasa Pengurusan mendampingi ahli waris menjelaskan tentang keputusan MA yang terbit tahun 2013. Kami sudah menghadap direktorat bidang sengketa namanya Agung Suyadi di Jakarta BPN Pusat. Dia menyampaikan bahwa pertama, Dasar putusan ini jelas. Ini pintu masuk untuk penerbitan sertifikat seluruhnya. Jadi kami juga menyampaikan bahwa memang ditingkat pusat tidak ada maslah bahkan memberikan dukungan namun justru perangkat yang dibawa ini yang mempersulit. Beberapa kali kami memasukan permohonan untuk proses pelepasan hak mulai dari tingkat kelurahan saja itu sudah ditolak.

Lanjut Fatima, menirukan kata-kata Direktorat Bidang Sengketa, bagaimana ini bisa ditolak walaupun melampirkan dengan dasar putusan MA yang sudah ditetapkan dari pusat. Kalau memang keputusan ini tidak berlaku kita jangan di pim-pong kiri kanan tapi minimal dari pihak pemerintah memberikan satu bukti bahwa keputusan MA ini tidak jelas! Mestinya pemerintah membuat satu surat tertulis untuk kami, jelaskan bahwa tanah ini milik pemerintah. Kapan pemerintah menjadi tuan tanah, ini membingungkan. Kalau seperti ini jangan-jangan pemerintah tidak bisa membuktikan  atau ada indikasi pemerintah mau membuktikan dengan putusannya mereka.

“Kalau tanah ini milik pemerintah kota dan Provinsi minimal bisa menunjukkan bukti, dasar buktinya apa dan dapat bukti darimana sedangkan ahli waris punya Landerform dan sebelum ada pemerintahan pasti ada raja. Kalau memang pemerintah memiliki lahan 283 hektar yang dikalim milik pemerintah kota dan Provinsi maka pertanyaannya; pertama, “darimana dan dari siapa pemerintah mendapat pelepasan hak. kedua, sudah adakah ganti rugi dengan ahli waris atau belum, sesuai dengan ketentuan Landerform kalau ini milik pemerintah kota dan Provinsi tunjukkan bukti ke kami supaya kami jangan kesini buat sertifikat pada akhirnya di pim-pong ke kiri dan ke kanan”, uangkap Fatimah kesal.

“katanya ini milik pemerintah kota dan Provinsi tetapi satu buktipun tidak bisa dikeluarkan. Yang berikutnya kalau seperti ini kami minta kalau bisa audiens terbuka antara pihak Walikota dengan kami masyarakat kecil dan ahli waris serta audiens terbuka juga dengan Gubernur NTT”, pinta Fatima. (Mariani)

Tulisan ini berasal dari redaksi
Tetap terhubung dengan kami:

Comment