CAMAT KUPANG BARAT: TIDAK BENAR ADA “KONG KALI KONG” DENGAN KEPALA DESA

Dibaca 237 kali

Camat Kupang Barat, Yusak A. Ulin (picture by google)

faktahukumntt.com – Kupang Barat

Penggunaan Dana Desa merupakan Kewenangan Penuh Kepala Desa bukan camat. Sehingga tuduhan ada kong kali kong (persengkongkolan.red) antara camat dan kepala desa adalah tuduhan yang tidak berdasar. Hal ini disampaikan Camat Kupang Barat, Yusak A. Ulin kepada media ini via telephone seluler, Minggu (1/3/20).

Jadi soal tuduhan kong kali kong (persengkongkolan.red), menurut Yusak, itu tidak berdasar sama sekali. Setelah membaca surat tembusan pelapor “HK” yang bersurat ke Bupati Kupang. Saya panggil kepala Desa untuk mengklarifikasi laporan tersebut. Kepala desa menyampaikan kronologis laporan terkait proyek jalan lapen dan  ternyata sudah ada evaluasi dari BPKP yang tidak ditemukan adanya kerugian negara.

“Hasil evaluasi dari BPKP membuktikan bahwa apa yang dituduhkan tersebut tidak terbukti. Herannya Tidak dipanggil untuk dipertemukan kedua pihak malahan saya dituduh kong kali kong. Buktikan jika saya memang kong kali kong. Jangan hanya asal bicara”, ujar Camat kesal.

Baca Juga :  Mahfud MD: Pemerintah Ingatkan Penyampaian Pendapat Terkait Pernyataan Presiden Prancis Harus Tertib

Terkait laporan tersebut, Lanjut Camat, saya sudah menyiapkan jadwal untuk mempertemukan kedua belah pihak namun belum sempat karena pada bulan Desember 2019, saya masih sibuk persiapan hari raya Natal dan juga kegiatan-kegiatan laporan akhir tahun.

Sangat disesalkannya, belum sempat mempertemukan kedua belah pihak, si-Pelapor sudah berkesimpulan bahwa laporan mereka tidak digubris oleh camat dan secara sepihak mengambil kesimpulan bahwa ada indikasi kuat camat kong kali kong dengan mantan Kepala desa (red).

“Tidak dipanggil untuk dipertemukan kedua pihak malah saya dituduh kong kali kong. Buktikan jika saya memang kong kali kong. Jangan hanya asal bicara”, ujar Camat Kesal

Baca Juga :  HIMA Marga Ratai Sesalkan Pemukulan PLD Khepong Jaya Pesawaran

Sementara soal penggunaan dana desa sendiri itu adalah kewenangan kepala desa. Sebaga Camat, saya menjalankan tugas yakni melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pemerintahan di bawahnya, yakni desa dan kelurahan. Karenanya dalam konteks implementasi dana desa, tentunya saya mesti ikut berperan memastikan dana tersebut tepat sasaran. “Salah satunya memantau jalannya dana desa yang digunakan tepat guna sesuai prioritas yang dibutuhkan

Tetapi kalau dibilang mau masuk sampai di dalam mau cari tahu uangnya berapa banyak dan sebagainya, itu bukan kewenangan camat.

“sebagai camat tentunya melakukan fungsi kontrol; melihat langsung kemudian mengevaluasi kinerja kerjanya dan sudah sejauh mana dengan laporan-laporan pertanggungjawaban (tahap satu, dua, tiga)  yang dilaporkan tepat waktu”, ungkap camat.

Camat Kupang Barat juga membeberkan fakta bahwa ada indikasi politik yang sedang dimainkan oleh pelapor “HK” yang nota bene adalah calon kepala desa gagal beberapa kali dalam pilkades di Desa Oematnunu.

Baca Juga :  PKK Gerakan Pemberdayaan Perempuan dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga

Menurutnya, laporan kasus seperti ini selalu dimunculkan menjelang pilkades dan dilakukan oleh orang yang sama. si-Pelapor inikan sudah 2 kali ikut pemilihan kepala desa dan dia tidak pernah menang lawan mantan Kepala Desa. Apalagi suksesi kali ini saya dengar mantan kepala desa maju lagi sehingga barangkali dengan cara ini dia mau menghancurkan mantan kepala desa.

Kejadian seperti ini bukan baru pertama kali tapi berulang kali dilakukan dan menjelang suksesi pemilihan kepala desa. “kalau mau bersaing, ya bersainglah yang sehat. Jangan gunakan cara-cara seperti ini”, pungkas Yusak A. Ulin. (MI)

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment