TAHUN 2019 BNN NTT LAKSANAKAN TES URINE 30 KALI

Dibaca 133 kali

Faktahukumntt.com – Kota Kupang, NTT

[dropcap]T[/dropcap]es Urine yang dilaksanakan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTT Tahun 2019 terhadap empat lingkungan (instansi pemerintah, instansi swasta, masyarakat dan lingkungan pendidikan), instansi Pemerintah menempati jumlah terbanyak sebagaimana dikatakan Kepala Bidang P2M BNN Provinsi NTT, Hendrik J. Rohi, S.H., M.H., pada saat Konferensi Pers yang digelar di Aula BNN Provinsi NTT (26/11/2019)

“Pelaksanaan tes urine merupakan amanat dari peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 tahun 2018  tanggal 21 september 2018 tentang pelaksanaan tes urine narkotika untuk deteksi dini”, sebut Hendrik.

Dijelaskan bahwa dalam Pasal 2 (ayat 4) tes urine untuk deteksi dini penyalahgunaan narkotika bertujuan untuk “mengetahui kandungan narkotika dalam tubuh; memberikan edukasi masyarakat; meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkotika; mewujudkan masyarakat yang bersih dari penyalahgunaan narkotika, dan mendorong masyarakat yang berorientasi pada lingkungan bersih dari penyalahgunaan narkotika.

Pelaksanaan tes urine deteksi dini tahun 2019 mulai dilaksanakan  bulan Februari — bulan November tahun 2019 sebanyak 30 kali di empat lingkungan ((instansi pemerintah, instansi swasta, masyarakat dan lingkungan pendidikan) dengan jumlah peserta keseluruhannya sebanyak 7076 orang dengan hasil negatif semuanya. Pelaksanaan tes urine merupakan nondipa artinya permintaan dari instansi pemerintah, swasta, lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan.

“Semuanya merupakan permintaan masyarakat karena untuk  tahun anggaran 2018 BNN tidak lagi mendanai untuk tes urine. Sehingga BNN mendorong peran aktif dari masyarakat yang mempunyai kepedulian untuk membersihkan lingkungannya dari penyalahgunan dan peredaran narkotika”, tegas Hendrik.

Baca Juga :  Indonesia Dukung Penuh Perdamaian Dua Korea

Menurut Hendrik menyebutkan ada 13 saker pusat yang ada di NTT sudah mengundang BNN untuk melaksanakan tes urine, 5 OPD Provinsi dari 37 OPD yaitu dari Badan pengelolaan Perbatasan, BAPPELITBANGDA Provinsi, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, dan Satpol PP. sedangkan untuk institusi swasta  yaitu PT Pertamina, PELINDO, Bank Indonesia,  untuk lingkungan pendidikan hanya SMK Pertanian Pembangunan Negeri Kabupaten Kupang  sedangkan pendidikan tinggi hanya UNDANA.

Lebih lanjut Hendrik mengatakan, Apa yang dilakukan oleh empat lingkungan masyarakat ini merupakan implementasi Rencana Aksi Nasional (RAN) P4GN di lingkungan instansi pemerintah ,institusi swasta, pendidikan dan masyarakat. Rencana aksi ini bersifat kemandirian karena terdapat 4 point yakni sosialisai, pembentukkan Satgas, dan pembentukkan regulasi. Untuk regulasi pemerintah Provinsi NTT sudah ada Perda Nomor  8 tahun 2019 tentang fasilitas P4GN.

“Untuk itu kita menunggu Peraturan Gubernur agar ada dukungan pendanaan  ke depan. Jika ada dukungan dana pasti OPD akan lebih gencar melaksanakan implementasi rencana aksi melalui kegiatan tes urine dari pada tiba-tiba ada sidak mendadak atau pemeriksaan atau ada operasi dari Polda, dan BNN yang menemukan ASN menggunakan narkotika ditempat-tempat hiburan atau dimana bisa diproteksi sejak dini dan itulah tujuannya”, ujar Hendrik.

Baca Juga :  Koalisi Tunda Pilkada 2020 Demo Komnas HAM, Minta Presiden Dipanggil Terkait Pelanggaran Kemanusiaan

Hal senada disampaikan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat BNN NTT, Lia Novika Ulya, S.KM. Untuk pelaksanaan tes urine ini adalah hanya untuk deteksi dini jadi sifatnya untuk keperluan diluar proses hukum. Dan atas permintaan terutama perangkat daerah yang sesuai dengan INPRES 6 dan PERDA 8 tahun 2019 tentang fasilitas P4GN  bahwa perangkat daerah itu wajib melaksanakan beberapa kegiatan yaitu sosialisasi, tes urine, dan pembentukkan Satgas.

“Tes urine ini dilakukan atas permintaan perangkat daerah. Mereka mengadakan sendiri alat tesnya setelah itu bersurat kepada BNN untuk pemeriksaan urine pada waktu yang telah ditentukan”, ungkap Lia.

Selanjutnya, Lia menginformasikan, untuk tes urine bagi OPD yang belum melakukan tes urine maka tahun 2020 dari pihak BNN sudah berkoordinasi dan diharapkan OPD bisa berpatisipasi untuk melaksanakan tes urine kepada seluruh pegawainya. sedangkan Badan atau Lembaga sudah ada tiga yaitu BIN, BI dan juga Korem 161 Wirasakti Kupang. Kalau Korem itu hampir setiap tahun selalu melaksanakan sosialisasi dan tes urine jadi sudah sangat berpartisipasi  dan berperan aktif.

“Untuk lingkungan pendidikan ada SMKPP dan UNDANA. seluruh mahasiswa baru Undana telah dilaksanakan tes urine dan Rektor Undana sudah mengatakan untuk kedepannya mahasiswa yang akan luluspun akan diadakan pemeriksaan tes urine narkotika. untuk lingkungan swasta atau BUMN atau BUMD yang cukup aktif adalah PT PELINDO bahkan sudah melaksanakan tes urine hingga ke Kabupaten jadi kepelabuhan-pelabuhan yang dibawah naungan PELINDO II yaitu Alor, Waingapu, Ende dan Maumere serta Kupang. PT Pertamina juga sudah melakukan tes urin bagi karyawannya pada bulan Februari lalu di Waingapu Sumba Timur  karena Sumba Timur masuk dalam kategori kawasan rawan”, jelas Lia

Baca Juga :  Gelar Sosialisasi Literasi Bermedia sosial, Kabid KOMINFO Ajak Masyarakat Desa Habi "Mari Menggunakan Media Sosial Secara Cerdas

Kepala Seksi Pencegahan BNN Provinsi NTT, Markus Raga Djara, S.H., M.Hum menekankan kendala  dalam pelaksanakan tes urine yakni tidak semua kepala daerah menjalankan INPRES 6 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018 – 2019.

“Intruksi tersebut sudah jelas-jelas dihimbau kepada seluruh kementrian, Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang menyebutkan bahwa Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018 – 2019 dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada bagian Anggaran Kementrian dan Lembaga. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun hingga saat ini belum dilaksanakan secara maksimal”, beber Markus. (MI)

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment