Diduga Tidak Transparan, BPD Laporkan Kepala Desa Oekiu Ke Kejaksaan Negeri SoE

Dibaca 456 kali

Faktahukumntt.com – SoE, KAB.TTS

Wakil ketua BPD Desa Oekiu tidak setuju dengan pekerjaan jalan desa dengan alasan pekerjaan tersebut hanya untuk menghabiskan anggaran saja dan tidak berkualitas.

Pasalnya anggaran yang dikucurkan bersumber dari dana desa tidak berimbang dengan hasil pekerjaan dan parahnya lagi semua item pekerjaan tidak sesuai dengan RAP
Embung Desa

CV. Cahaya Alam diminta untuk bertanggungjawab terhadap semua kesalahan pekerjaan infrastrukur jalan dan juga embung yang ada di desa oekiu

“Kami juga akan lakukan langkah hukum untuk mengadukan persoalan ini ke kejaksaan negeri soe melalui LAKRI TTS,” Ungkap Se’u kepada faktahukumntt.com (11/04)

BPD mengatakan bahwa RAP pekerjaan infrastruktur di desa sengaja disembunyikan oleh pemerintahan desa sehingga munculkan kesan tidak ada transparansi dalam pengelolaan dana desa Tahun Anggaran 2019

Baca Juga :  Presiden Jokowi Tandangani Perpres No. 39/2019 tentang Satu Data Indonesia

Pekerjaan pengerasan jalan misalnya dengan anggaran Rp.250.000.000 namun kualitas tidak dijamin karena belum lama ini saat selesai dikerjakan jalan sudah mulai rusak

Ketua BPD Sefanya Tenistuan memberi pernyataan terkait persoalan dimaksud sudah dilakukan evaluasi pengelolaan dana desa dengan mengangkat beberapa item yang perlu dikerjakan ulang oleh kontraktor pekerja namun sampai pada saat ini belum juga dikerjakan

“Sekarang masalah sudah di kejaksaan, sehingga kita ikuti proses yang sekarang. Seandainya Kepala Desa berniat untuk bekerjasama maka bisa dilakukan pendekatan untuk dikerjakan,” Ungkapnya

Baca Juga :  Koalisi Tunda Pilkada 2020 Demo Komnas HAM, Minta Presiden Dipanggil Terkait Pelanggaran Kemanusiaan

Dana Rp. 170.000.000 untuk pekerjaan embung juga tidak sesuai dengan standar pekerjaan yang sesungguhnya.

Masalah juga muncul pada item pekerjaan rumah bantuan untuk masyarakat dengan dana pembangunan Rp. 35.000.000 oleh TPBJ hanya dikerjakan separuhnya saja sehingga masyarakat penerima bantuan harus merogoh dompet untuk membeli material bangunan dan menyelesaikannya sendiri.

Rumah Bantuan

“Masyarakat penerima rumah bantuan harus gunakan uang sendiri untuk selesaikan pekerjaan,” Terang Se’u

Dari rujukan persoalan yang ada BPD melaporkan kepada LSM LAKRI TTS sebagai mediator untuk menyelesaikan kemelut yang lahir dari keteledoran seorang pemimpin.

Baca Juga :  Xbox boss talks Project Scorpio price

Wakil ketua BPD meminta dengan hormat kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Inspektorat dan Dinas PMD untuk sigap mengatasi persoalan ini

Sedangkan Kepala Desa Aristo Tenistuan, S.Pd belum bisa dikonfirmasi media ini sampai pada saat berita ditayangkan.

Penulis : Frans Tallan

Tulisan ini berasal dari redaksi
Tetap terhubung dengan kami:

Comment