DUGAAN DALANG  FPPN, DULUNYA MENYERANG POLITISI SEKARANG BERBALIK MEMBIDIK POLISI.

Dibaca 401 kali

Kapolsek Aesesa Nagekeo, AKP Ahmad Photo: Patriot, wartawan Fakta Hukum

Faktahukumntt.com (Nagekeo-NTT), Kepolisian Negara Republik Indonesia, sektor Aesesa angkat bicara terkait adanya isu keterlibatan Polisi dibalik aksi demonstrasi Forum Pemuda Peduli Nagekeo sejak senin, pekan ini. Melalui konferensi pers, jumad 19/19, AKP Ahmad membantah menjadi dalang. Lembaga yang dipimpinnya dipastikan telah berjalan sesuai SOP kepolisian selama lima hari mengawal demonstrasi.[sc name=”Iklan Artikel” ]

Rumor Wayang _ Dalang seputar Demonstrasi FPPN memang sejak lama telah berhembus. Petrus Tenda, Ketua GMNI Nagekeo berpendapat, senjata “Dalang” yang kini menyerang Lembaga Kepolisian sebelumnya pernah dipakai untuk membidik para kontestan politik yang kalah dalam pilkada 2018 serta menyerang calon Legislator pra – pemilu, April 2019 lalu.

Photo Istimewah oleh wartawan Fakta Hukum (Patriot)

Namun, jejak keterlibatan mantan calon Eksekutor dan Legislator Nagekeo dalam demonstrasi FPPN sebelum Pemilihan umum masih sulit untuk dibuktikan. Isu ini hanya merebak sebentar di Media sosial lalu menghilang tanpa akhir  Mereka yang dituduhkan, hanya disinyalir memberikan doktrinasi dan amunisi finansial dalam proses mobilisasi massa dan demonstrasi. Selebihnya, lanjut Petter, demonstrasi FPPN adalah ungkapan emosional dari mantan pegawai honorer yang takut kehilangan pekerjaan yang sejak lama menjadi sandaran hidup bagi mereka dan keluarganya atau bagi honorer yang tak mampu beradaptasi dengan dunia kerja baru. Jadi masalahnya bukan soal dalang dan wayang.[sc name=”BACA JUGA” ]

“Pola serangan isunya masih sama seperti yang sedang dialami Polisi saat ini. Hanya bedanya mungkin karena tugas pengawalan, Polisi terlihat selalu bersama masa aksi. Jadi dengan begitu mereka gunakan fakta ini sebagai senjata untuk mengkambinghitamkan Polisi. Kalau boleh memang kita masih menggunakan istilah Dalang dan Wayang dalam kasus THL, itu lebih kearah bagaimana Bupati selaku Pengambilan kebijakan mampu mendalangi persoalan THL ini dengan memberi keputusan dan kebijakan sesuai aturan dan landasan hukum yang jelas juga jangan lupa bahasa juga harus lebih sederhana agar mudah dipahami oleh mereka-mereka ini” jelas Petter.[sc name=”Iklan Artikel” ]

Baca Juga :  Presiden Jokowi: Segera Buka Akses ke Daerah Terisolir di Sukajaya

Sebenarnya, tujuan utama konferensi pers menurut pihak kepolisian Aesesa bertujuan untuk menegaskan peran dan tugas polisi selama mengawal jalannya aksi demonstrasi Forum Pemuda Peduli Nagekeo kepada masyarakat. Sebab Polisi menyebut ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memainkan isu  ketidaknetralan Polisi selama bertugas mengawal massa FPPN. Mulai dari lambatnya surat pemberitahuan kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo, membiarkan Demonstran melakukan tindakan yang tak patut seperti saat masa aksi berdemonstrasi dan membakar ban didepan Rumah Jabatan Bupati hingga adanya isu pembiaran  pengerusakan kantor, gedung dan sejumlah fasilitas umum lainnya oleh demonstran selama berujuk rasa. Karenanya, Kapolsek Aesesa telah membantahnya[sc name=”Iklan Artikel” ]

“Ini pernyataan resmi yang harus diketahui Publik. Bahwa pihak kepolisian tidak pernah membekingi atau mendorong FPPN melakukan Demonstrasi. Polisi juga tidak pernah membekingi pihak manapun.Kami telah menjalankan tugas sesuai dengan SOP kepolisian” kata Kapolsek Ahmad.

Baca Juga :  Lukas Mbulang: Agar tak Anarkis, DPRD Harus proaktif Tanggapi Keluhan Masyarakat tentang Listrik

Selain menjelaskan tentang peran polisi dalam ujuk rasa FPPN, pihak kepolisian Aesesa juga turut meluruskan informasi yang beredar di media-media sosial dan ditengah masyarakat tentang adanya pengerusakan kantor Bupati dan Kantor DPRD Nagekeo serta fasilitas umum lainnya oleh massa aksi.[sc name=”Iklan Artikel” ]

“Saya tegaskan hal ini melalui media masa. Tidak ada satu pun fasilitas negara seperti Kantor Bupati dan Kantor DPR maupun fasilitas umum lainnya yang rusak apalagi hancur. Hal ini perlu diberitakan oleh media supaya tidak terjadi kesalahan persepsi dalam masyarakat, bahwa kepolisian tidak bersikap profesional” ungkapnya.

Baca Juga :  Eksploitasi Anak Dibawah Umur; Dosen Hukum Ubaya Minta Polda NTT Segera Tangkap 4 Pemilik Kelab Di Kota Maumere

Untuk diinformasikan, sesuai pantauan wartawan Fakta Hukum, Kapolsek dan Wakapolsek Aesesa turun langsung memimpin pengawalan saat demonstrasi FPPN selama lima hari di kabupaten Nagekeo sejak senin hingga Jumad ,15-19 Juli 2019.

Kekurangan personel kepolisian sektor Aesesa diduga menjadi alasan mengapa  Kapolsek dan Wakapolsek Aesesa turun langsung dalam pengamanan itu.[sc name=”Iklan Artikel” ]

Sejumlah personel kepolisian yang berjaga juga terpantau tak dibekali dengan alat pelindung diri seperti tameng, tongkat dan pentungan. Juga tak ada mobil pengendali masa dan senjata gas air mata. Bila resistensi masa mengarah ke anarkis, langkah persuasif menjadi senjata terakhir polisi.

Sementara itu, Pemerintah Daerah Nagekeo juga tak melibatkan pengamanan maksimal dari unsur Pamong Praja. Terpantau, hanya sekitar tiga anggota Polisi Pamong Praja yang diperbantukan dalam pengamanan itu.[sc name=”Iklan Artikel” ]

Dihari ke empat demonstrasi, pergerakan masa aksi hampir mengarah pada tindakan anarkis. Para pendemo sempat bersitegang dengan polisi karena upaya menyegel dan memaksa masuk kedalam kantor DPRD terhalang barikade polisi di depan pintu masuk. Namun begitu, tak ada kerusakan fasilitas dan korban fisik yang ditimbulkan dimasing-masing pihak. (Patrick)

Tulisan ini berasal dari redaksi
Tetap terhubung dengan kami:

Comment