Ellya Dewi : Pengunduran Diri PPK Di Dinas Kesehatan “HOAX”

Dibaca 886 kali

FAKTAHUKUMNTT.COM_NAGEKEO, Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) di Kabupaten Nagekeo dikabarkan akan melakukan pengunduran diri secara massal karena merasa tak kuat menahan tekanan kepentingan proyek dari berbagai pihak. Informasi terbaru, salah satunya adalah PPK di Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo.

Guna memastikan kebenaran kabar itu, Selasa 14 Mei 2019, wartawan FHI menyambangi Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo. Rupanya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo, drg. Ellya Dewi Mph, terdahulunya telah mengetahui informasi itu. Sikap sigap Ellya langsung menepis kabar itu. Menurutnya, rumor yang mengatakan bahwa PPK di dinasnya yang mengundurkan diri karena tak kuat menahan tekanan kepentingan proyek dari berbagai pihak adalah HOAX.

“Tidak ada PPK yang mengundurkan diri. Sudah. Pokoknya HOAX itu.”

Sikap Ellya Dewi menanggapi informasi itu memang meyakinkan. Ellya adalah kepala dinas kesehatan kabupaten Nagekeo yang tentunya sekaligus sebagai pengguna anggaran tentu sangat tahu situasi di internal dinasnya. Sebagai Kadis, Ellya memang berwenang menunjuk dan mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga informasi pengunduran diri PPK di Dinasnya dapat dipastikan sebagai HOAX, apalagi pengunduran diri itu disebabkan oleh adanya tekanan dari pihak lain yang mengatasnamakan lembaga hukum.

Baca Juga :  Instruksi Wali Kota bagi ASN Pemkot Kupang "Sukseskan GKH"

“Itu aja, pokonya jawabannya HOAX itu. Wes ya” kata Ellya.

Lebih lanjut, FHI juga menghubungi Wakil Bupati Nagekeo, Marianus Waja, SH guna memperjelas informasi ini. Kepada FHI, dihari yang sama melalui sambungan telepon, Wabub Marianus rupanya juga tak tahu persis tentang informasi Pengunduran diri para PPK di Lingkup Pemerintah Kabupaten Nagekeo. Dia hanya menyampaikan bahwa andaikan informasi itu benar, Wabub Marianus menyarankan agar PPK sebaiknya tak perlu takut. Sarannya, bekerjalah sesuai prosedur hukum.

“Saya tidak mau ikutan menyudutkan Aparat Penegak Hukum (APH), itu urusan kamu. Tapi saya mau katakan begini, PPK itu adalah tugas dan tanggung jawab secara independen jadi tidak usah takut, tohh APH juga selama ini sudah bekerja dengan baik dan benar. APH juga tidak sedang mencari-cari kesalahan, jadi jangan sudutkan APH. Makanya saya ingatkan agar PPK tetap bekerja sesuai prosedur hukum” ungkap Marianus.

Baca Juga :  Soal OTT Bupati Probolinggo, Kelompok Milenial: Taring KPK Berantas Korupsi Masih Tajam 

Lebih lanjut, masih berkaitan dengan pengunduran diri PPK, Wabub Marianus menyarankan agar PPK yang mengundurkan diri, sebaiknya sekaligus keluar dari PNS.

“Kalau tidak mau jadi PPK, sebaiknya sekaligus keluar dari PNS. Coba bayangkan bila semua ASN tidak mau jadi PPK ?, apakah bisa berjalan ini pekerjaannya?? Oleh karena itu, ikuti aturan, tidak usah takut, siapa yang tekan kau” ungkap Marianus.

Untuk diinformasikan, Seperti yang pernah termuat di Harian Tempo, Selasa 30 Oktober 2018, tentang dampak Hoax terhadap Psikologis manusia, Rena Masri, Psikolog Klinis Dewasa dari Q Consulting, pernah menjelaskan bahwa berita bohong antar Lembaga atau Organisasi bisa berdampak pada timbulnya trauma psikologis secara langsung maupun tak langsung dalam lembaga itu. Hal ini berpotensi menimbulkan perselisihan, kecemasan, rasa dendam dan lain sebagainya antar lembaga itu. (Patriot)

Baca Juga :  Mafia Tanah, Kapolri Instruksikan Jajarannya Bertindak Tegas
Tulisan ini berasal dari redaksi
Tetap terhubung dengan kami:

Comment