Ellya Dewy Masih Bungkam, Inilah Pendapat Praktisi Hukum dan Sekda Nagekeo

Dibaca 423 kali

Ellya Dewy, kadis kesehatan kabupaten Nagekeo

Faktahukumntt com – NAGEKEO

Ellya Dewy adalah Kepala Dinas (kadis) kesehatan kabupaten Nagekeo melakukan hal tidak terpuji sebagai seorang pejabat publik yang baik dan bertanggungjawab atas jabatan dan tugas yang diembaninya.

Sikap tidak terpuji Ellya Dewi terpotret saat insiden pengusiran awak media didepan pintu masuk Posko gugus tugas pemantauan dan pencegahan covid -19 kabupaten Nagekeo, saat hendak dimintai penjelasanya terkait salah satu Pasien dalam Pengawasan (PDP) yang meninggal dunia.

Kejadian tersebut akhirnya menjadi perbincangan publik karena paska kejadian, sejumlah awak media langsung menulis perihal kebobrokan sikap Ellya Dewi dan menjadi trend topik pemberitaan jurnalis Nagekeo.

“Keluar… keluar… yang berhak masuk cuman petugas” ucap Ellya Dewy seraya mendorong pintu dengan keras.

Peristiwa ini akhirnya mendapat tanggapan dari berbagai elemen, dari masyarakat biasa, praktisi hukum hingga pejabat pemerintahan, di Dunia Maya maupun tanggapan langsung ketika dijumpai Madia Fakta Hukum NTT.

Tanggapan berisi penyesalan, kemudian mengutuk dan menilai bahwa tindakan Ellya Dewi tidak mencerminkan dirinya sebagai pejabat publik yang baik.

Lukas Mbulang Misalnya. Praktisi hukum dan advokad senior asal kabupaten Negekeo

Lukas Mbulang Misalnya. Praktisi hukum dan advokad senior asal kabupaten Negekeo ketika di jumpai fakta hukum ntt, di kediamannya pada hari selasa 21 april 2020, mengungkapkan bahwa ia sangat menyayangkan sikap tidak beretika Kadis kesehatan kabupaten Nagekeo.

Beliau menilai Ellya Dewy semestinya mampu menjadi informan publik yang baik, karena ia adalah orang yang kompeten, yang telah ditugaskan pemerintah daerah (Pemda) kabuten Nagekeo untuk menangani corona.

Baca Juga :  NASA plans to fix Mars spacecraft leak then launch in 2018

Profesinya sebagai seorang Dokter, sangat mendukung kapasitas pribadinya dalam hal menjelaskan dan memberikan informasi secara tepat dan benar terkait setuasi terkini penanganan covid – 19 di Nagekeo.

Jadi sikap wartawan yang datang meminta penjelasan dr. Dewi dibenarkan oleh lukas Mbulang karena menurutnya dr. Dewi merupakan satu-satunya sumber informasi yang benar untuk menerangkan setuasi terkini penanganan covid -19 di posko gugus tugas pencegahan dan penanganan virus corona, apalagi yang berhubungan dengan istilah-istilah medis.

Lukas Mbulang menilai sikap arogan dr. Dewi telah melanggar undang-undang 20 tahun 1999 tentang Pers, teristimewa soal Keterbukaan informasi publik dan berpeluang ketentuan pidana, tergantung cara pandang jurnalis dalam membuat delik aduan perkara.

“Semuanya tergantung cara pandang wartawan melihatnya seperti apa? Kalau merasa tindakan Ellya Dewi merugikan wartawan, misalnya soal kredibilitas wartawan dan lain sebagainya, silakan tempuh jalur hukum, sah – sah saja. Tapi sebagai masyrakat kami tidak bisa itu, silakan para wartawan buat delik aduannya seperti apa. ” jelas lukas.

Lukas Mbulang menyarankan agar dr. Dewi menyampaikan permohonan Maaf secara terbuka, dan tidak boleh bersembunyi dibelakang bupati Negekeo Yohanes Don Bosco Do yang telah menyampaikan permohonan Maaf kepada sejumlah jurnalis Nagekeo, hal ini akan menimbulkan banyak asumsi publik yang pada akhirnya berpengaruh terhadap citra bupati Don.

Baca Juga :  Pelamar Diprediksi Tembus 5,5 Juta, Pemerintah Buka Penerimaan ASN Pada Oktober 2019
Lukas Mere yang merupakan Sekretaris Daerah (sekda) kabupaten Negekeo

Selain itu, Lukas Mere yang merupakan Sekretaris Daerah (sekda) kabupaten Negekeo, juga menyatakan kekesalannya atas sikap tidak terpuji dr. Dewi.

“Ini soal pengetahuan kita tentang hubungan dengar pers dan aparatur sipil negara, kadang-kadang tidak mau baca aturan, sehingga merasa benar sendiri, menjas sendiri, lalu masabodoh seolah-olah dia bukan pejabat publik. Kalu pejabat publik dia bertanggungjawab secara moral, ketika diklarifikasi oleh siapapun. Baik oleh pers, inspektorat, APH. Tidak ada yang bebas lepas di Negara ini, semua ada aturan!” Ungkap Lukas Mere saat dijumpai fakta Hukum Ntt di ruang kerjanya, jumat 24 april 2020.

Lukas mere menjelaskan bahwa ia telah mengingatkan kepada dr. Dewi dalam rapat pembentukan gugus tugas, agar hal-hal teknis berhubungan dengan informasi covid -19, penjelasannya tidak boleh di dilimpahkan kepada Hamas protokol covid melainkan dr. Dewi sendiri harus mampu memberikan keterangan.

Ia sesalkan tindakan dr. Dewi yang selalu saja menghindar jika hendak dimintai keterangan.

Ketika ditanyai media fakta hukum ntt, apakah ada kemungkinan pelanggaran kode etik Pegawai Negeri Sipil oleh dr.Dewi?

Kepada Media ini Ia menerangkan bahwa, mereka akan memanggil yang bersangkutan untuk melakukan pembinaan kedalam. Jika ditemuai adanya pelanggaran kode etik Pegawai Negeri Sipil, maka mereka akan memberikan klarifikasi tetapi, Menurutnya ia telah melanggar kode etik karena telah mengusir awak media.

Baca Juga :  Putusan Pengadilan Diduga Dipalsukan HK

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, tipe pelanggaran disiplin yang dilakukan Ellya Dewi masih dalam kategori disiplin ringan, belum masuk pada tipe disiplin sedang dan disiplin berat maka konsekuensinya Masih berupa teguran lisan.

Lukas mere mengakui, sejauh ini belum ada sikap yang diambil oleh pemerintah daerah terhadap dr. Dewi karena semua elemen pemerintahan diarahkan untuk berkonsentrasi menangani covid – 19 dan dr. Dewi adalah orang yang diandalkan dan memainkan peran sentral dalam gugus tugas pencegahan dan penanganan virus corona di Nagekeo. Panggilan terhadap Ellya Dewi akan di lakukan pemerintah daerah Negekeo setelah wabah pendemic Corona berakhir.

Lukas Mere berharap sikap Bupati Nagekeo, mewakili pemerintah daerah dan gugus tugas, Menyampaikan permohonan maaf kepada awak media beberapa waktu yang lalu, bisa meredam dan mengakhiri pertikaian ini.

Kepala Dinas kesehatan kabupaten Nagekeo, dr. Ellya Dewi, ketika hendak dikonfirmasi media Fakta Hukum NTT, di posko gugus tugas pencegahan dan penanganan virus corona kabupaten Nagekeo pada hari jumat 24 april 2020, masih bungkam dan belum mau memberikan keterangan dengan menolak untuk diwawancarai.

Sementara itu, Doni Moni, ketua Aliansi Jurnalis Nagekeo (ARJUNA), kepada Fakta hukum NTT Menegaskan bahwa peristiwa ini akan dilaporkan kepada pihak penegak Hukum, namun masih menunggu persetujuan semua awak media kabupaten Nagekeo. (Pfb)

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment