Gaspar Jawa, Pemusnahan Aset Daerah Diperkuat Perintah Lisan Bupati Saat Apel

Dibaca 65 kali

Faktahukumntt.com-Nagekeo, Proyek penataan pasar Danga tahun 2019, Pemerintah daerah kabupaten Nagekeo, melalui kadis Koperasi, UKM, Industri dan Perdagangan, diduga telah menjadi pemicu hilangnya 4 unit bangunan yang masih tercatat sebagai aset daerah kabupaten Nagekeo. Gaspar Jawa saat ini telah diperiksa oleh penyidik Tindak Pidana Korupsi dari satuan polres Ngada sebagai saksi terkait proyek itu. Senin (01/04), polisi mengagendakan akan memeriksa Kadis PUPR dalam dugaan persoalan yang sama, kata Kasat Reskrim polres Ngada, melalui Kanit Tipikor, Anselmus Leza.

Dari hasil wawancara dengan wartawan FHI, kamis (27/03/19) kemarin, Gaspar Jawa menjelaskan, alasan Koprindag melakukan penghapusan aset berupa 4 bangunan gedung dipasar Danga, kabupaten Nagekeo, dikarenakan pihak koperindag menilai bangunan itu dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak dapat difungsikan lagi. Alasan Gaspar kemudian didukung dengan perintah Bupati Nagekeo melalui pengumuman saat apel tanggal 7 Januari 2019, lalu disusul dengan surat keputusan Bupati untuk melakukan penataan pasar. Gaspar yang mendapat perintah lantas membentuk satuan tugas (Satgas) yang terdiri dari Dinas Koprindag, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan serta melibatkan Satuan Pol PP dan Damkar.

Baca Juga :  Sekda Fahrensy Buka Muscab ke-V Organda Kota Kupang

Dalam wawancara dengan Kadis Gaspar diketahui, dasar hukum yang dipakainya dalam pemusnahan aset daerah kabupaten Nagekeo tahun 2007 itu yakni menggunakan Permendagri nomor 19 tahun 2016. Namun, dalam penjabarannya, terdapat sejumlah kejanggalan tentang mekanisme dan tahap-tahap pemusnahan aset sesuai ketentuan prinsip umum pemusnahan aset milik daerah, Permendagri no 19 Tahun 2016, diantaranya, Gaspar Jawa enggan menunjukkan dokumentasi aset sebelum pemusnahan atau foto nol, ketiadaan team penafsir harga, ketiadaan berita acara pemusnahan, ketiadaan saksi pejabat negara yang hadir saat pemusnahan dalam bentuk berita acara serta tidak adanya kajian tehnik objek aset yang akan dimusnahkan.

Selanjutnya, Gaspar Jawa merincikan, pasar Danga kembali akan dibangun dengan menggunakan dua sumber anggaran yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 1,4 miliar dan dana tugas perbantuan, sebesar Rp. 4 miliar.
“Jadi totalnya ada Rp. 5,4 Miliar”

Baca Juga :  KLM Wahyu Ilahi: Tenggelam di Perairan Sulawesi, ABK terdampar di Pulau Jawa

Advokat LSM Nurani, Lukas Mbulang, berpendapat, pemusnahan aset daerah yang masih terdaftar, setidaknya harus memenuhi ketentuan umum seperti yang terjabar pada BAB XI, tentang Pemusnah Barang Milik Daerah, Permendagri nomor 19 Tahun 2016 yang meliputi tata cara pemusnahan pada pengguna barang, yaitu Kadis Koprindag sendiri dengan cara mengajuan permohonan pemusnahan barang milik daerah kepada Bupati. Permohonan itu berisikan pertimbangan dan alasan pemusnahan, data barang milik daerah yang diusulkan pemusnahan yang meliputi, kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan barang, spesifikasi dan kondisi barang, seperti yang tertera pada BAB XI pasal 424, Permendagri no 19 Tahun 2016.

Untuk diinformasikan, sesuai data Koprindag Kabupaten Nagekeo, empat unit bangunan pasar yang telah dimusnahkan itu, hingga kini masih terdaftar sebagai aset Daerah Kabupaten Nagekeo, dengan nomor Registrasi aset 03.11.01.12.02, dengan rincian kondisi bangunan kurang baik (KB), bangunan tersebut terdata berada di kecamatan Aesesa, menggunakan konstruksi bangunan berupa beton dengan luas lantai 240 meter persegi. Status tanah masih menjadi milik pemerintah daerah kabupaten Nagekeo yang diperoleh dengan cara Pembelian seharga Rp.333.621.750. (patriOT)

Baca Juga :  Spieth in danger of missing cut
Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment