Gerakan eks- THL Kabupaten Nagekeo Menjadi Tantangan Berat Langkah Perubahan Bupati Don

Dibaca 445 kali

Kupang-NTT (FaktahukumNTT.com), Keputusan Bupati Nagekeo memberhentikan 1.046 orang THL dilingkup pemerintah daerah kabupaten Nagekeo sepertinya bakal menuai persoalan. Selain mendapatkan mosi tidak percaya dan tudingan melakukan praktek kolusi dan nepotisme dari para eks-THL. Bupati Nagekeo juga bakal memperburuk hubungan kemitraan dengan lembaga DPRD Kabupaten Nagekeo setelah keputusan perekrutan THL baru dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan peran DPRD.

Tudingan praktek kolusi dan nepotisme kepada Bupati Don mulanya dilayangkan oleh para eks-THL kabupaten Nagekeo, yang tergabung dalam Forum Pemuda Peduli Kabupaten Nagekeo saat menggelar aksi tuntutan di kantor DPRD kabupaten Nagekeo, pada jumad (15/02) pekan kemarin. Umumnya, mereka menuntut agar Bupati Don lebih transparan dalam mengakomodir THL baru demi terwujudnya rasa keadilan diantara putra dan putri daerah Nagekeo. Tuntutan itu sekaligus sebagai bentuk ancaman perebutan kembali seluruh aset daerah berupa tanah yang pernah diserahkan ke Pemerintah dan saat ini telah terdaftar sebagai aset daerah kabupaten Nagekeo.

Baca Juga :  Cegah Warga Berkumpul, TNI-POLRI dan SATPOL PP di Maumere Gencar lakukan Patroli  

Gusti Beby, salah satu peserta aksi bahkan sempat melontarkan kata-kata tak senonoh kepada Bupati Nagekeo. Gusti mengaku kecewa karena tidak diakomodir kembali menjadi THL, padahal dia dan keluarganya telah menghibahkan tanah kepada pemerintah daerah kabupaten Nagekeo seluas 40 ha.

“Kalau perekrutan THL dimasa Bupati sebelumnya dikatakan Bupati Don masuk melalui lubang jendela dan ventilasi, terus yang empat orang di Pol PP, yang saat ini telah direkrut itu masuk lewat lubang mana? Lewat lubang pantat kah??” Kata Gusti Beby.

Baca Juga :  Jerry Manafe, PDAM Kupang Tidak Pernah Memberikan Kontribusi bagi PAD

Semprotan kata-kata tak sopan kepada Bupati Don dalam aksi itu tak hanya diucap oleh Gusti Beby. Peserta lainnya juga ikut melontarkan kata-kata serupa, misalnya Yohannes Tae Roja yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Yohanes bahkan menyebut kalau Bupati Nagekeo sudah tak waras alias gila. Dia juga mengancam akan membongkar seluruh kebobrokan di dinas PUPR.

Ditempat yang sama, kala menjawab aspirasi dari masa aksi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo, melalui Wakil Ketua I, Kristianus Dua Wae menjawab tenang tuntutan itu. Politisi partai Golkar itu mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat dia akan memanggil Bupati Nagekeo, Yohanes Don Bosco Do, guna meminta penjelasan Bupati sesuai tuntutan peserta aksi.
Pemanggilan Bupati Don oleh DPRD Kabupaten Nagekeo dinyatakan resmi setelah 10 anggota DPRD Kabupaten Nagekeo yang hadir saat itu ikut mendukung tuntutan peserta aksi.

Baca Juga :  Skenario Indonesia 2045

” iya, dalam waktu dekat kita akan segera panggil Bupati dan ini merupakan kesepakatan bersama DPRD kabupaten Nagekeo melalui rapat internal” kata Kris Dua.
(patriOT)

Tulisan ini berasal dari redaksi
Tetap terhubung dengan kami:

Comment