Gubernur NTT Diminta PHK PT. Agogo, Tidak Boleh Diberi Toleransi Lagi

Dibaca 57 kali Reporter : Kosmas verified

Anggota DPRD NTT, Yohanes Rumat[/caption]

KUPANG, faktahukumntt.com – 11 Maret 2022

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT mememinta Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) NTT untuk segera melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap PT. Agogo Golden Group (AGG) dan tidak boleh memberi toleransi waktu  lagi karena sang kontraktor telah lalai dan tak mampu menyelesaikan Proyek Peningkatan Jalan Provinsi, Ruas Bealaing-Mukun-Mbazang segmen 2 senilai Rp 14,1 Milyar di Kabupaten Manggarai Timur.

Demikian dikatakan anggota DPRD NTT dari Daerah Pemilihan (Dapil) Manggarai Raya, Yohanes Rumat saat dimintai tanggapannya oleh Tim Media ini di Gedung DPRD NTT, Senin (16/3/20), terkait telah berakhirnya masa perpanjangan 90 hari kerja kepada PT. Agogo Golden Group untuk menyelesaikan Proyek Peningkatan Ruas Jalan Bealaing-Mukun-Mbazang. Namun hingga saat ini perusahaan tersebut hanya mampu mencapai progres fisik proyek sekitar 60 persen. Perusahaan tersebut tak mampu menyelesaikan pekerjaannya sesuai kontrak, walaupun telah diberi waktu hingga 10 bulan (300 hari kerja, red).

PT. Agogo sudah tak mampu menyelesaikan pekerjaan selama 7 bulan (210 hari kalender, red). Lalu diberi tambahan waktu selama 90 hari tapi juga tak mampu menyelesaikan pekerjaan jalan Bealaing-Mukun-Mbazang.  Jadi perusahaan tersebut harus segera di-PHK,” tandasnya.

Baca Juga :  Presiden: Jika Ada Bukti Pasti Bertanggungjawab

Ia meminta Gubernur NTT, Viktor Laiskodat untuk mengambil tindakan tegas terhadap PT. Agogo Golden Group yang tak serius melaksanakan dan mendukung upaya gubernur membuka keterisolasian wilayah, khususnya di Manggarai Timur.

Selanjutnya
Tulisan ini berasal dari redaksi
Tetap terhubung dengan kami:

Comment