Hentikan Perampasan Tanah Atas Nama Pembangunan Kawasan Wisata Premium Labuan Bajo

Dibaca 429 kali Reporter : SL/Konsorsium Pembaruan Agraria verified

Dewi Kartika, Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria (atas), dan Masyarakat Racang Buka Manggarai Barat saat menghadang pembukaan jalan menuju hutan Bowosie

JAKARTA, faktahukumntt.com – 23 April 2022

Atas nama percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), Pemerintah Indonesia tidak henti-hentinya melakukan perampasan tanah rakyat disertai intimidasi dan kriminalisasi. Kamis, 21 April 2022, Badan Pengelola Otorita Pariwisata Labuan Bajo-Flores (BPO-LBF) dikawal aparat gabungan TNI dan Polri menggusur kebun masyarakat untuk pembangunan jalan sebagai akses menuju proyek pengembangan wisata Hutan Bosowie di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur.

Proyek ini merupakan bagian dari pengembangan kawasan wisata premium Labuan Bajo-Flores yang masuk ke dalam salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Tidak kurang 50 aparat gabungan TNI dan Polri melakukan pengawalan terhadap proses pembukaan jalan ini.

Proses pembukaan jalan ini mendapat hadangan dari warga. Warga yang berada di posko-posko penolakan awalnya secara baik meminta pihak BPO-LBF melakukan dialog terlebih dahulu. Namun permintaan tersebut tidak digubris sehingga warga meneriaki pihak BPO-LBF dan bahkan berdiri menghadang ekskavator. Ujungnya, salah seorang warga Rancang Buka, Paulinus Jek ditangkap oleh aparat kepolisian dengan dalih pengamanan. Meskipun dibebaskan beberapa saat kemudian, pihak BPOP-LF terus melanjutkan upaya penggusuran kebun-kebun dan tanah masyarakat.

Baca Juga :  Presiden Jokowi Komit Penataan Labuan Bajo Selesai Tahun Depan

Penolakan yang dilakukan warga merupakan respon terhadap pembangunan yang dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Apalagi, pembangunan ini nantinya akan menggusur tanah-tanah dan kebun masyarakat.

Selanjutnya
Tulisan ini berasal dari redaksi
Tetap terhubung dengan kami:

Comment