Ini Tuntutan Kesatuan Masyarakat Racang Buka kepada Bupati dan Tiga Lembaga di Mabar

Dibaca 3.3K kali Reporter : SL verified

LABUAN BAJO, faktahukumntt.com – 15 November 2021

Menuntut Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat agar serius memperjuangkan kepentingan rakyatnya sendiri melanjutkan aspirasi Kesatuan Masyarakat Racang Buka ke Pemerintah Pusat

Mendesak Bupati dan Wakil Bupati Mabar untuk menuntut Pemerintah Pusat agar mengeluarkan BPOP LBF dari 150 ha lahan pertanian, perkebunan, dan pemukiman KMRB di Hutan Produksi Nggorang Bowosie RTK.108 Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat

Mendesak Bupati dan Wakil Bupati Mabar untuk : Pertama, menuntut Pemerintah Pusat agar konsisten menjalankan norma hukum “Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada dalam Kawasan Hutan”, sehingga dengan demikian tanpa ada alasan apapun untuk Pemerintah Pusat tetap melanjutkan proses legaliasi hak kepemilikan warga KMRB atas lahan 150 ha tersebut.

Masa Masyarakat Komunitas Racang Buka di depan Kantor BPN

Kedua, Apabila, Pernyataan Sikap ini tidak direalisasikan dengan kerja-kerja koordinasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada Pemerintah Pusat, maka kami akan bertahan menduduki 150 ha tersebut sampai titik darah penghabisan

*Menuntut kepada DPRD Kabupaten Manggarai Barat.*

Menuntut DPRD Mabar untuk menandatangani form dukungan atas aspirasi Masa Aksi KMRB ini;

Pertama, Mendesak DPRD Mabar agar menuntut Bupati dan Wakil Bupati Mabar sesegera mungkin melanjutkan proses perjuangan hak kepemilikan warga KMRB atas 150 ha areal lahan pertanian dan perkebunan serta pemukiman dalam Kawasan Hutan Produksi Nggorang-Bowosie RTK.108 Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Baca Juga :  Sejumlah ASN di Kabupaten Malaka Kena Sanksi Turun Pangkat, Ini Penyebabnya!

Kedua, Menuntut DPRD Mabar untuk menanggapi aspirasi KMRB dengan membentuk Pansus 150 ha KMRB di DPRD Mabar;

Masa Masyarakat Komunitas Racang Buka di depan kantor DPR

Ketiga, Apabila Pernyataan Sikap ini, tidak direspon dengan wujud kerja yang nyata oleh DPRD Mabar, maka kami akan menggunakan cara kami sendiri untuk bertahan sampai titik darah penghabisan diatas lahan 150 ha tersebut,

*Menuntut kepada BPN Kabupaten Manggarai Barat*

Pertama, Menuntut Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat agar menerima SURAT SANGGAHAN 600 penghuni lahan seluas 150 ha di Kawasan Hutan Produksi Nggorang-Bowosie RTK.108 Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang mana isi sanggahan secara tertulis adalah KEBERATAN/TIDAK BOLEH BPN Mabar melakukan proses apapun yang berkenan dengan permohonan produk Sertifikat Hak Pengelolaan BPOP dan Para Investornya diatas lahan 150 ha tersebut sebelumnya, karena lahan tersebut telah digarap dan dihuni warga KMRB,

Kedua, Menuntut Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat berkomitmen selalu siap sedia untuk melanjutkan kegiatan legalisasi hak kepemilikan 600 penghuni lahan 150 ha tersebut,

Ketiga, Apabila Pernyataan Sikap ini, tidak direspon dengan wujud kerja yang nyata oleh BPN Mabar, maka kami akan menghadang dengan cara kami sendiri atas setiap proses apapun yang dilakukan BPN Mabar berkenan dengan permohonan Hak Pengelolaan BPOP-LBF

*Menuntut kepada BPOBLF*

Bahwa kami Kesatuan Masyarakat Racang Buka yakni 600 para penghuni (pertanian, perkebunan, dan pemukiman) dalam Kawasan Hutan Produksi Nggorang-Bowosie RTK.108 Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; dengan ini mngeluarkan Pernyataan Sikap:
Menuntut BPOP-LBF agar taat asas dan norma partisipasi masyarakat lokal daerah sebagaimana ketentuan Perprees Nomor 32 Tahun 2018;

Baca Juga :  1 Jam Bersama Wagub, Pemprov NTT Siap Dukung PERMAHI Cabang Kupang

1.Mengingatkan BPOP LBF untuk tidak melakukan kegiatan lanjutan apapun diatas 150 ha lahan pertanian, perkebunan, dan pemukiman warga KMRB di Hutan Produksi Nggorang Bowosie RTK.108 Desa Gorontalo.

2.Apabila Pernyataan Sikap ini, tidak direspon dengan wujud kerja yang nyata oleh BPOP-LBF, maka kami akan menggunakan cara kami sendiri untuk bertahan sampai titik darah penghabisan diatas lahan 150 ha tersebut termasuk menghadapi apapun bentuk cara-cara BPOP-LBF dan para investornya yang hendak mengelola lahan tersebut.

Pantauan wartawan Fakta hukum NTT Manggarai Barat,masa mulai aktivitas Aksi mulai dari Patung Komodo pasar baru Desa Gorontalo kecamatan Komodo,masa bergegas ke kantor DPR mulai jam 8 pagi,di kantor DPR di terima oleh wakil Ketua DPR Darius Angkur, wakil ketua DPRD Marsel Jeramun, ketua Fraksi PKB Sewar Gading SJ Putra,Agus Jik dari fraksi PDIP,Fabi latu dari fraksi Hanura

Wakil ketua DPRD Darius Angkur kami menyambut dengan baik kehadiran Bapak Ibu sekalian dan kami akan merekomendasikan kepada pemerintah daerah Agar persoalan ini di urus dengan baik.

Seusai di kantor DPR masa lasung ke kantor ke BPN dan di terima lasung oleh kepala BPN Mabar sekaligus menerima tuntutan dari masyarakat komunitas Racang Buka,kami akan mengajukan dan mendiskusikan persoalan ini dengan baik.

Baca Juga :  Pengamat: Tak Ada Privilege atau Karpet Merah Buat Novel Baswedan Dkk, TWK Harga Mati

Jam 11.00 masa bergegas ke kantor bupati Manggarai barat sesampai di pintu gerbang sempat di hadang oleh polisi Pamong praja,kata Kasat pol PP Stef Salut Pak Bupati masih ada agenda lain karena ada tamu penting dari Jakarta,kami sambil melakukan kordinasi dengan pimpinan yang lain apakah bisa terima kalian, hasil kordinasi masa di ijinkan ke halaman kantor bupati Manggarai barat Sambil orasi oleh orator Step Erson mengatakan Jangan ada lagi kompromi diantara kalian,stop Tipu tapu dengan Pemungkiman Racang Buka,masa di terima oleh Kabag Hukum Bapak Mateus Ngabuk.

Jam 12,30 masa lasung konvoi menuju kantor BPOBLF di Gorontalo Desa Gorontalo kecamatan Komodo,masa semapar melakukan orasi oleh Step Erson mengatakan Kami meminta kepada BPOBLF stop melakukan aktivitas di kebun milik warga di Racang Buka,kami menuntut kepada kalian, dimana sudah sosialisasi di kantor desa Gorontalo dalam kesepakatan kami dari BPOBLF tidak menggangu kebun yang sudah di garap oleh warga dan pada waktu itu ibu direktur Sana Watima sendiri yang mengatakan.

Masa diterima langsung oleh Direktur destinasi pariwisata Pak Konstan mengatakan kami menerima semua aspirasi dari bapak ibu sekalian dan kalau ada penambahan dokumen tuntutan dari masyarakat kami terima.

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment