Kades Pamer Kelamin, APH Jadi Faktor Kunci dan Bupati Punya Diskresi. GMNI Desak APH dan Bupati Nagekeo Bertindak Tegas.

Dibaca 926 kali

Lukas Mbulang Misalnya. Praktisi hukum dan advokad senior asal kabupaten Negekeo

Faktahukumntt.com – NAGEKEO,
Aparat penegak Hukum (APH) dinilai jadi faktor kunci untuk memberikan kepastian hukum dan Bupati Nagekeo, Johanes Don Bosco Do memiliki diskresi untuk memberikan keputusan memberhentikan sementara Kepala desa (Kades) Aeramo, demi mengantisipasi konflik horisontal ditengah masyarakat desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terkait dugaan kasus amoral yang dilakukan kades Aeramo.

Masyarat Kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dijagad maya, terus dihebohkan oleh perlakuan tidak bermoral oknum Kades Aeramo berinisial “DBD” perihal dugaan mengirimkan foto alat vitalnya via Messenger (Pesan Facebook) kepada “MS” seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) yang adalah warganya sendiri.

Perlakuan tidak terpuji Kades Aeramo akhirnya mendapat tanggapan banyak elemen yang kemudian mengecam tindakan Kades Aeramo dan menuntut agar kasus tersebut segera disikapi oleh pihak yang berwajib, sehingga menuai solusi yang wajar dan tidak melukai pihak tertentu.

Lukas mbulang misalnya. Praktisi hukum dan advokat senior asal kabupaten Nagekeo berpandangan bahwa, lembaga yang menjadi faktor kunci agar kasus amoral yang menimpah kades Aeramo menjadi terang benderang adalah pihak penegak hukum di Kabupaten Nagekeo.

“Kuncinya ada di penegak hukum, tergantung penegak hukum, segara lakukan langkah-langkah hukum” Ungkap Lukas Mbulang.

Menurutnya kasus yang amoral yang dialami kades Aeramo, bisa dituntut dengan dalil melanggar Undangan-undang pornografi dan Undangan-undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), sehingga sewajarnya Aparat Penegak Hukum (APH) berwewenang melakukan langkah-langka hukum.

Baca Juga :  Kadis Kesehatan Mabar Mengakui IPAL dan Incinerator Sudah Lama Rusak

“Inikan masuk dalam pornografi dan Undangan-undang ITE, jadi yang punya kewenangan polisi saja, untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, setelah selesai baru ada penuntutan, jaksa tugasnya, hakim yang memutuskan, sampe hari ini langkah-langkah itu belum berjalan, dan Bupati tidak mengambil sikap serta merta. Jangan sampe disebut penyalagunaan wewenang” terangnya.

Kepolisian dianggap penting untuk segera melakukan langkah-langka hukum karena masalah yang ada berpotensi menimbulkan kisruh ditengah masyarakat yang berdampak pada hilangnya nilai kepercayaan publik terhadap pemimpin dan penegak hukum karena dinilai lemahnya penegakan hukum di Kabupaten Nagekeo.

Jika dilihat dari sudut pandang Forum Kewaspadaan Dini yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Advokad senior asal Nagekeo tersebut, berpendapat bahwa, kasus tersebut jika tidak dilakukan penyelesaian secara tuntas akan berdampak pada kondisi sosial budaya yang tidak damai.

“Pembiaran itu juga merupakan salah satu kejahatan baru, kita sedang memupuk kejahatan itu tetap terjadi akhirnya kerusakan moral anak bangsa, degradasi nilai moral dan martabat manusia dimurahakan. Saya sebut kejahatan terstruktur” imbuhnya.

Selain itu, Lukas mbulang berpandangan bahwa, demi menjaga keamanan masyarakat dan mencegah konflik horisontal bupati memiliki diskresi untuk melarangan kades aeramo berkantor, bukan berarti memecat Kades tersebut melainkan memberhentikan sementara dengan tujuan meredam konflik horisontal di level masyrakat.

Baca Juga :  CAMAT KUPANG BARAT: TIDAK BENAR ADA "KONG KALI KONG" DENGAN KEPALA DESA

“Ini konflik horisontal dan membahayakan, sebagai pemimpin beliau harus mengambil langkah konkrit untuk mengantisipasi, oleh karena itu, untuk sementara demi mengantisipasi setuasi kondisi masyarakat, kepala desa Aeramo stop dulu, jangan melakukan kegiatan kantor. Apalagi sudah ada sekian banyak yang datang demo, Komentar kesana kemari, BPD mulai ambil bagia, membentuk forum dengan tiba-tiba” ungkapannya.

Walau demikan, upaya untuk memecat Kades Aeramo dari jabatannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Bupati Nagekeo, Johanes Don Bosco Do tidak serta merta memecat Kades Aeramo karena akan dinilai sebagai penyalahgunaan wewenang.

Hal tersebut diakibatkan oleh tuduhan terhadap kades Aeramo masih menggunakan dalil asas praduga tidak bersalah dan belum memiliki kekuatan hukum tetap yang mengikat, sebagai rujukan Bupati Nagekeo dalam membuat keputusan.

“Hari ini kalau bupati bilang ya dasarnya apa? dia otonami dipilih oleh rakyat. BPD Mampu atau tidak mengambil sebuah sikap, karena memilih dia sampe pada proses legal menjadi kepala Desa, itukan BPD dikirim ke bupati, bupati mengeluarkan SK. Maka dalam kasus ini peran BPD menjadi penting, silakan lakukan langkah-langkah sesuai prosedur yang berlaku” terang Lukas.

Sementara itu, aktivis perempuan yang adalah Wakil Ketua Bidang Sarina,  Oraganisasi Gerakan Mahasiwa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Nagekeo, Claudia Ito, mengutuk tindakan Kades Aeramo Kerena dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap kaum wanita dan menilai rendah harkat dan martabat wanita.

“Sebagai aktivis dan tokoh perempuan, saya sangat menyayangkan tindakan Kades Aeramo. Seorang penjabat publik ko, moralnya bobrok. Tindaknya itu dinilai telah melecehkan perempuan, sebagai perempuan saya juga merasa turut dilecehkan, maka saya mengutuk tindakan Kades tersebut. “Ungkap Claudia.

Dengan demikian Claudia menuntut agar Kades Aeramo segera mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Aparat penegak Hukum (APH) diminta Segara melakukan langkah-langka hukum terhadap masalah tersebut.

Baca Juga :  Bupati Umumkan Hasil Rapid Test 10 OTG di Nagekeo, satu orang Dinyatakan Reaktif

Kepada bupati Nagekeo Claudia berharap agar segera membuat kebijakan untuk memberhentikan kades Aeramo dari tugasnya kerena dinilai tidak layak memimpin masyarakat desa Aeramo.

“Peristiwa ini harus dilihat sebagai citra buruk moral pejabat publik di Nagekeo, maka kita harapkan agar semau elemen bertindak tegas terhadap kasus ini. Aparat hukum jangan diam, lakukan langkah-langkah hukum dan Bupati Nagekeo, segera kasi surat pemberhentian terhadap beliau. Pejabat yang moral bobrok jangan dipelihara di Kabuapaten Nagekeo nanti akan merusak semua tatanan kehidupan masyrakat Nagekeo” Demikian tegas Claudia.

Ia menambahkan bawa, saat ini kabupaten Nagekeo bekerja sama dengan LSM2 mengumbar misi   Gerakan Kabupaten Nagekeo layak anak dan Perempuan, namum sangat disayangkan, pemimpin itu sendiri justru yang sudah melakukan bentuk kekerasan terhadap perempuan (kekerasan seksual)

“Kabupaten layak permpuan harus dimulai dari tingkatan yg paling rendah yaitu dari desa yang layak perempuan” ujarnya kepada Faktahukumntt.com, pada Rabu, (30/09/2020).

ads
Tulisan ini berasal dari redaksi
Tetap terhubung dengan kami:

Comment