Kadis Kesehatan Nagekeo Dinilai Netizen, Melawan Hukum dan terancam Dua Tahun Penjara

Dibaca 213 kali

Faktahukumntt.com – NAGEKEO

Tindakan tidak beretika kepala Dinas (Kadis) kesehatan kabupaten Nagekeo, dr. Ellya Dewy mengusir insan pers kabupaten Nagekeo pada hari jumat 18 April 2020 didepan pintu masuk Posko gugus tugas penanganan dan pencegahan covid – 19 kabupaten Nagekeo mendapat tanggapan beragam oleh Netizen di Media sosial (Medsos).

Data yang dihimpun fakta Hukum Ntt dari media sosial facebook, pada hari sabtu 19 april 2020 mengenai tanggapan Pengguna media sosial terhadap peristiwa pengusiran jurnalis oleh dr. Dewy.

Netizen menilainya telah melanggar kode etik pejabat publik dan telah melakukan tindakan melawan hukum sehingga dapat divonis dua tahun kurungan penjara berdasarkan ketentuan pidana undang-undang pers.

El Monik dalam postingannya di Grup facebook MBAY ONLINE, berpendapat bahwa dr. Dewi telah menyalahi kode etik pejabat pemerintahan dan diduga melanggar undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan publik, peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2018 tentang kode etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Beliau mengusulkan agar Kadis kesehatan kabupaten Nagekeo dipanggil dan diperiksa terkait kode etik pejabat pemerintahan oleh lembaga yang berwenang.

Baca Juga :  Polisi Ungkap Hoax yang di tebarkan Ratna Sarumpet

“Secara khusus saya mengusulkan empat hal. Pertama, kadis tersebut bisa dipangil perihal pemeriksaan etika kelembagaan sebagaimana diatur dalam PP No. 42 tahun 2014 tentang kode etik PNS. Kedua, kadis tersebut bisa diperiksa oleh lembaga kode etik perihal pelanggaran etika materil dan formil sebagimana diatur dalam UU No. 05 tahun 2014 tentang PNS. Ketiga, kadis tersebut bisa diperiksa oleh lembaga kode etik perihal terkait tugas dan lembaga pemerintahan yang tertuang dalam UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan publik. Keempat, jika terbukti harus diberi sanksi dan sanksi tersebut harus diumumkan ke publik agar fungsi transparansi diketahui publik dan publik menilainya.” Demikian tulis Elmonik.

Baca Juga :  SOSIALISASIKAN PERPRES 82 TAHUN 2018, BPJS KESEHATAN CABANG KUPANG GELAR KONFERENSI PERS

Sementara itu, Akun facebook atas nama Nasan Kua Ntt, dalam postingan pribadinya di dinding facebook menuliskan bahwa Menghalangi Tugas wartawan dapat dikenakan hukuman Pidana dua Tahun Penjara.

Tulisan Nasan Kua Ntt mengutip Adi Sudibyo yang menjelaskan ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang Pers pasal 4 ayat 2 dan 3 bahwa barang siapa yang menghalangi Tugas Wartawan dalam hal tugas peliputan dapat dikenakan sanksi 2 tahun penjara dan denda maksimal 500 juta rupiah.

“Agus Sudibyo, selaku ketua komisi pengaduan masyrakat dan penegakkan etika Dewan Pers menjelaskan, bahwa bagi siapa saja yang melakukan kekerasan dan menghalangi wartawan dalam tugas peliputannya, maka si pelaku tersbeut dapat dikenakan hukuman selama 2 tahun penjara dan dikenakan denda paling banyak sebesar Rp. 500 juta rupiah.” Kutipan tulisan Nasan di dinding facebooknya.

Dalam tulisan tersebut juga menegaskan bahwa kerja dan tugas wartawan Indoensia dilindungi Undang-undang pers pasal 4 yang menjamin kemerdekaan pers, dan pers Nasionalis memiliki hak mencari, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Baca Juga :  Siswi SMP Korban Pemerkosaan Tolak 1 M untuk Cabut Berkas LP

Doni Moni selaku ketua Aliansi Jurnalis Nagekeo (ARJUNA), kepada Fakta hukum Ntt Menegaskan, bahwa kadis kesehatan Nagekeo Mesti bertanggungjawab atas tindakannya.
“Masa dia yang makan orang lain yang cuci piring” jelasnya singkat. (Pfb)

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment