Penulis : Yoseph Bataona

Nagekeo (faktahukumntt.com), Pegelaran pemilihan putri pariwisata tingkat kabupaten Nagekeo telah usai. Gemuruh keplokan ratusan pasang tangan pada kamis malam (6/11/18) di lapangan Berdikari Danga, menghatar Agustina Angelina Teda, sebagai Putri Pariwisata Nagekeo 2018.

Meski antusias masyarakat terhadap kegiatan itu cukup besar, ajang pemilihan putri pariwisata itu tetap meninggalkan pro-kontra dikalangan masyarakat. Di media sosial, ada yang memberikan apresiasi kepada dinas pariwisata karena dianggap sukses membuat lonjakan awal dibidang pariwisata. Dinas dianggap sukses mempromosikan sektor pariwisata Nagekeo dikancah nasional dengan mendatangkan Putri pariwisata NTT dan Indonesia serta perwakilan dari Yayasan Eljohn. Namun ada pihak lain yang menuding kegiatan itu sebagai ajang “menghambur-hamburkan keuangan daerah”

“Lalu kita mau selenggarakan itu untuk apa. Apalagi mendatangkan putri pariwiasata Indonesia yang tentunya butuh anggaran besar. Ini artinya hanya mau habis uang daerah,”

Adalah komentar Kepala bidang kebudayaan di dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengaku sebagai pemerhati pariwisata kabupaten Nagekeo, Wilibrodus Lasa. Sehari sebelum pemilihan, dia membuat kicauan menyatakan rasa pesimistisnya terhadap kegiatan itu. Kegiatan itu dinilainya sebagai upaya dinas pariwisata kabupaten Nagekeo untuk menghabiskan uang daerah di sebuah mendia masa online. Dibagian lain dalam pemberitaan yang sama, Wilibrodus juga turut menuding pemerintah Kabupaten Nagekeo karena dianggap belum mengelola potensi pariwisata secara baik.

“hingga kini di Kabupaten Nagekeo belum ada tempat pariwisata yang layak karena belum ditata secara baik oleh pemerintah” kata Wilibrodus Lasa dalam pemberitaan itu.

Menanggapi tudingan itu, Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Petrus Fua Betu Tenda balik menuding Wilibrodus Lasa. Jum’at (7/11) kemarin, kepada FHI, Fua Betu mengatakan, cuitan Wilibrodus Lasa merupakan sebuah ekspresi ngawur yang tak pantas di lontarkan oleh seorang pejabat daerah ke sesama instansi pemerintah daerah.

” Kalau kegiatan itu hanya menghambur-hamburkan keuangan daerah, saya pastikan yang datang itu bukan Putri Pariwisata Indonesia tetapi KPK, lagian kenapa itu orang mengkritisi dinas pariwisata? Kan yang merencanakan dan yang menyetujui anggaran itu Bupati bersama DPRD. Inikan ngawur namanya, Dinas pariwisata itu hanya mengeksekusi anggaran yang sudah disediakan, Pak Wilibrodus sepertinya salah kamar. Saya malah meragukan pengakuannya sebagai pemerhati pariwisata, apa yang dia perhatikan?? Kita punya banyak obyek pariwisata. Ada wisata alam, wisata bahari, wisata budaya dan bahkan ada wisata edukasi semisal situs bunker jepang, olabula dan lain sebagainya. Masa dia tidak perhatian? Lucu ini namanya”

Untuk itu Fua Betu menyarankan agar demi harmonisai hubungan antar birokrasi dan etika Aparatur Sipil Negara, lebih elok bila ada kritik ataupun saran sebaiknya Wilibrodus Lasa dapat menyampaikannya secara pribadi tanpa harus melibatkan media.

” Eloknya disampaikan secara pribadi atau melalui Tim Pengguna Anggaran Daerah. Tidak baik dinilai publik bila diantara dinas saling mengkritisi. Bila benar kegiatan itu hanya menghambur-hamburkan uang daerah, berarti sudah saatnya Aparat Penegak Hukum segera memeriksa Bupati Nagekeo sebagai perencana keuangan itu, namun bila tidak berarti dia harus segera menyampaikan permohonan maaf kepada penyelenggara pemilihan putri pariwisata Nagekeo. Untuk urusan disiplin ASN, itu urusan internal mereka, BKD Nagekeo pasti sudah tahu itu” ungap Petrus.
(patriOT)