Kuasa Hukum SPARTA, Matias Ladopurap, S.H., Serius Tangani Kasus Awulolong

Dibaca 486 kali

FaktahukumNTT.com, LEMBATA

Kuasa Hukum Sparta, Matias Ladopurap, S.H., menyatakan keseriusannya dalam menangani kasus Mega Proyek Awulolong di Kabupaten Lembata. Berikut surat yang ditulis kuasa Hukum SPARTA kepada Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta.

Berikut isi cuplikan suratnya. Surat ini diterbitkan atas ijin Kuasa hukum SPARTA, Matias Ladopurap, S.H., setelah dikonfirmasi melalui via tlp 30 Juni 2020 malam.

Surat Terbuka:

Jakarta, 24 Juni 2020

Kepada Yth:
1. Kapolri Jendral Pol Drs. Idham Azis, M.Si
2. Kapolda NTT Irjen Pol H. Hamidin
3. Wakapolda NTT Brigjen Pol. Drs. Johanis Asadoma, S.I.K, M.Hum
4. Direktur Direktorat Kriminal Khusus Polda NTT Kombes Yudi Sinlaeloe

Masing-masing ditempat

Dengan hormat,

Semoga bapak dalam menjalankan aktivitas tugas sehari-hari senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, Amiin.

Melalui surat terbuka ini kami sampaikan kepada bapak bahwa Lembata adalah salah satu kabupaten dipropinsi Nusa Tenggara Timur, hasil pengamatan kami beberapa tahun terakhir, ada begitu banyak proyek-proyek yang menggunakan keuangan Negara yang berakhir mangkrak, antara lain proyek Wei Lain Tahun Anggaran 2012-2014 dengan anggaran Rp20 milyar sampai hari ini tidak berjalan (mangkrak), proyek Jembatan Wai Ma yang berusia empat bulan ambruk, proyek Jeti Apung Awololong berakhir mangkrak dan kontraktor pelaksana telah dilakukan PHK pada tanggal 15 November 2019 yang lalu, dll.

Bapak Kapolri Yth.
Terkait proyek jeti apung Awololong saat ini sedang diproses hukum oleh Penyidik Polda NTT, proyek mangkrak yang menggunakan keuangan negara tersebut dianggap “Telah Merugikan Keuangan Negara” karena realisasi keuangan 85% lebih besar dengan realisasi fisik pekerjaan yang masih 0% (realisasi keuangan lebih besar dari realisasi fisik).

Kami berpandangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, kontrak itu mengikat output, output sebuah kontrak in casu proyek Awololong ini kontruksi fisik harus dianggap selesai, tapi faktanya realisasi fisik masih 0% tapi realisasi keuangan sudah 85%.

Proyek Awololong dalam Tender dimenangkan PT Bahana Krida Nusantara dengan nilai penawaran Rp6.892.900.000, (enam milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Hal itu tertuang dalam kontrak No. PPK.22/Kontrak/ Fisik-Awololong/X/2018 dengan nilai Rp6.892.900.000,-.

Proyek tersebut mulai dikerjakan tanggal 12 Oktober 2018 dan berakhir tanggal 30 Desember 2018 (80 Hari Kerja). Sampai kontrak berakhir tanggal 30 Desember 2018 belum ada barang terpasang di lokasi proyek (kontrak kritis/harusnya di PHK, tapi dilakukan adendum).

PPK melakukan Adendum tgl 31 Desember 2018 s/d 30 Maret 2019 (Adendum kontrak ditandatangani pada tanggal 9 Januari 2019).

Tanggal 30 Desember 2018 barang-barang tiba dilokasi berupa tiang pancang, sepatu tiang pancang, plat penyumbat tiang dan stek tiang. Tanggal 25 Februari 2019 menyusul komponen lain yakni Kolam Renang Apung dan Komponen Dermaga Apung. Tanggal 25 Januari 2019 terjadi unjuk rasa penolakan Jeti Apung Awololong sehingga PPK menetapkan keadaan Kahar sampai dengan situasi kondusif, dibuatlah dokumen keadaan kahar pada tanggal 25 Januari 2019.

Kemudian PPK membuat addendum II tanggal 10 September 2019 dengan Nomor; PPK.60/ADDM.Kontrak/Fisik-Awololong/IX/2019. Kemudian menyusul PPK membuat addendum III tentang pergantian waktu karena keadaan kahar tanggal 10 September 2019 s/d 15 November 2019 tanggal 10 September 2019 dengan Nomor; PPK.60/ADDM.Kontrak/Fisik-Awololong/IX/2019.

Sampai dengan addendum III berakhir tidak ada produk yang berhasil dipasang dilokasi pekerjaan dan pencairan dana atas pekerjaan tersebut telah dilakukan sebesar 85%.

Uang Muka 20%:

Pengajuan pencairan uang muka 20% tanggal 26 November 2018 oleh kontraktor dengan nilai Rp1.378.580.000,- dilampirkan dengan jaminan PT Asuransi Rama Astria Wibawa tanggal 12 Oktober 2018.

SPP (surat permintaan pembayaran) uang muka 20% dikeluarkan tanggal 4 Desember 2018. SPM (surat perintah membayar) uang muka 20% terbit tanggal 4 Desember 2019. SP2D (surat perintah pencairan dana) uang muka 20% terbit tanggal 6 Desember 2018 No. 02391/SP2D-LS/1.02.16.011/2018 senilai Rp1.378.580.000.-

Permohonan Pencairan 80%:

Tanggal 14 Desember 2018 diajukan permohonan pembayaran 80% oleh PT Bahana Krida Nusantara dengan surat No. 063/PRGS-BKN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 dengan nilai Rp5.519.200.000.

Dasar permohonan tersebut terbitlah SPP tanggal 21 Desember 2018 dengan Nomor; 00083/SPP-LS/1.02.16/B04/2018 tanggal 21 Desember 2018. Atas dasar SPP tersebut maka tanggal 4 Desember 2018 keluar SPM dengan Nomor 00083/SPP-LS/1.02.16/B04/2018 senilai Rp3.791.095.000.-

Tanggal 27 Desember 2018 terbit SP2D dengan Nomor 02876/SP2D-LS/1.02.16.01/2018 senilai Rp3.791.095.000.- Sampai dengan batas akhir 31 Desember 2018 realisasi fisik pekerjaan masih 0%, tapi keuangan telah keluar sebesar 80% Bruto). Realisasi keuangan lebih besar dari realisasi fisik.

Permohonan Pencairan 5%:

Dimasa addendum II dan III terjadi lagi pengajuan permohonan pembayaran sisa pekerjaan tanggal 16 September 2019 senilai Rp717.726.186,26. Dasar permohonan kontraktor tersebut terbitlah SPP tanggal 30 September 2019 melalui surat No. 00049/SPP/LS/1.02.16/B04/2019. Dasar dari SPP tersebut kemudian terbitlah SPM tanggal 30 September 2019 dengan nomor; 00049/SPP/LS/1.02.16/B04/2019 senilai Rp372.905.890.00.

Permohonan Pembayaran PT Bahana Krida Nusantara tersebut berdasarkan; (1) Laporan Bulanan II Minggu V – VIII tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh kontraktor, konsultan pengawas, dan pengawas tekhnis proyek kemajuan 80,59%. (2) Laporan hasil pemeriksaan bersama periode 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh kontraktor, konsultan pengawas dan pengawas tekhnis proyek kemajuan 85,41%. (3) Laporan Back Up Volume tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani oleh kontraktor, konsultan pengawas, dan (4) berita acara pemeriksaan pengadaan pengadaan barang paket pekerjaan pembangunan jeti dan kolam renang apung Awololong dengan No. Disbudpar.008/BA.PB01/Awololong/XII/2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019 (seharusnya dilakukan PHK karena kontraknya kritis).

Kemudian terjadi PHK dengan surat PPK No. PPK.65/PHK/BUDPAR/XI/2019. Dengan fakta-fakta tersebut, Proyek Mangkrak Jeti Apung Awololong diduga “Telah Merugikan Keuangan Negara”.

Karena terjadi pembayaran sebelum barang tiba dilokasi dari sisi pengadaan, dan dilakukan pembayaran sebelum konstruksi pekerjaan itu selesai dari sisi konstruksi (fisik), bagi kami hal demikian adalah perbuatan melanggar hukum yang berakibat pada kerugian Negara.

Kami berpandangan bahwa dalam UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur ‘dapat merugikan keuangan Negara’ adalah delik formil, bukan delik materil seperti diisyaratkan dalam UU Perbendaharaan Negara yang mesyaratkan harus rill dan nyata adanya terkait kerugian Negara.

Dari berita-berita dimedia yang kami himpun menyutkan, ketika kasus Mangkrak Awololong naik status dari penyelidikan ketingkat penyidikan pada tanggal 20 Mei 2020 berarti Penyidik sudah mengantongi dua alat bukti yang sah menurut KUHAP, hal tersebut dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara tanggal 16 Mei 2020 di Bareskrim Mabes Polri.

Sampai dengan hari ini penetapan tersangka belum dilakukan oleh Penyidik Polda NTT. Terkatung-katungnya pemeriksaan perkara ini ditingkat penyidikan dikhawatirkan para pelaku dapat menghilangkan barang bukti dan dapat melahirkan ketidakpastian atas kasus ini ditingkat Penyidik Polda NTT.

Bapak Kapolri Yth.

Dalam minggu-minggu ini pemberitaan media massa yang tak sedap terkait dengan perilaku oknum Penyidik Polda NTT, jika tidak ditangani secara baik dapat menjatuhkan harkat dan martabat institusi Kepolisian dibawah pimpinan bapak Kapolri Jendral Pol. Drs. Idham Azis, M.Si.

Pemberitaan media massa tersebut terkait dengan dugaan pemerasan oleh Penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda NTT NTT pada tersangka kasus korupsi pengadaan benih bawang merah di Kabupaten Malaka, propinsi NTT pada TA 2018, pemerasan senilai Rp700 juta yang dilakukan melalui transfer ke nomor rekening dan nama orang yang menerima serta nama banknya. Penyerahan uang kepada para polisi itu ada saksi, ada rekaman pelat mobil yang mereka pakai di mana lokasinya. Enam penyidik dari Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda NTT yang diduga melakukan pemerasan tersebut sedang dalam pemeriksaan Propam Polda NTT (https://mediaindonesia.com, 18 Juni 2020).

Atas mafia dengan jenis pemerasan seperti tersebut dalam pemberitaan, masih terjadi diinstitusi Kepolisian, olehnya Mantan Kepala Divisi Pembinaan Hukum atau Kadiv Binkum Polri, Inspektur Jenderal Aryanto Sutadi, menilai perlunya dibentuk suatu lembaga pengawas independen di tubuh Polri untuk mengawasi keberadaan dan pergerakan mafia hukum yang marak beredar di Polri. Perlu dibuat lembaga pengawas Polisi. Aryanto menjelaskan, lembaga pengawas itu nantinya harus diisi oleh para anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang kredibel dan profesional. Aryanto beralasan hal itu harus dilakukan sebab kinerja pengawasan yang dimiliki Polri saat ini sangat lemah. Pengawasan harus ditingkatkan. Kalau ada pejabat yang salah, harus segera ditindak (kompas.com 15 Desember 2009).

Bapak Kapolri Yth.

Harapan kami bahwa kejadian pemerasan dikabupaten Malaka, propinsi Nusa Tenggara Timur tersebut diatas tidak berlaku dikasus jeti apung Awololong yang sedang ditangani oleh penyidik Polda NTT.

Proyek jeti apung Awololong diduga telah menghabiskan dana miliyaran rupiah karena tidak ada progress fisik dilapangan (konstruksi), sedang keuangan telah cair 85%, olehnya komitmen menyelamatkan keuangan Negara yang jatuh ditangan segelintir orang dan telah menciderai rasa keadilan publik tersebut harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan para pelaku bertanggungjawab sesuai perbuatannya masing-masing.

Olehnya melalui surat terbuka ini kami berharap kepada bapak Kapolri, bapak Kapolda NTT, bapak Wakapolda NTT dapat mengawasi secara langsung proses penyidikan kasus Awololong di Direktorat Kriminal Khusus Polda NTT yang masih terkatung-katung sampai hari ini.

Kami mendukung bapak Kapolri, bapak Kapolda NTT dan bapak Wakapolda NTT yang memiliki komitmen tinggi dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia umumnya dan Nusa Tenggara Khususnya.

Demikian surat terbuka ini kami sampaikan, atas perhatian bapak diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

IR. MATHIAS LADOPURAB, S.Kom., SH

d/a Kavling Thomas Cendana No. 85, Cipayung Jakarta Timur
No. Hp: 081383821966

Tembusan Yth:

– Kadiv Propam Polri
– Irwasda Polda NTT
– Arsip.-

Baca Juga :  Samsung Elec says preorders for Galaxy S7 phones stronger
Tulisan ini berasal dari redaksi
Tetap terhubung dengan kami:

Comment