Lakmas NTT : Tender Proyek Pemerintah di Kab.TTU TA. 2022, Tidak Boleh Menyimpang

Dibaca 191 kali

KEFAMENANU, faktahukumntt.com – 2 Agustus 2022

Tender proyek Pemerintah di Kab.TTU Tahun Anggaran 2022, tentunya tidak boleh menyimpang dari peraturan Pengadaan Barang /Jasa dengan produk yang bersertifikat TKDN.

Penegasan ini disampaikan oleh Lembaga Advokasi Anti Kekerasan Masyarakat Sipil (Lakmas) Cendana Wangi Nusa Tenggara Timur, Viktor Manbait kepada media ini di Kefamenanu, Kab.TTU, pekan lalu.

Direktur Lakmas CW NTT, Viktor Manbait mengatakan pengalaman kegagalan tender perencanaan proyek RSUP Ponu yang diulang tersebut akibat adanya dugaan “main mata” UBPJ yang memaksakan adanya tambahan syarat di luar ketentuan persyaratan pengadaan barang dan jasa.

Terkait hal ini tentunya harus benar-benar diperhatikan oleh UBPJ Kabupaten TTU dan Pejabat Pembuat Komitmen serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada semua perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten TTU.

Dalam pengadaan barang/jasa Tahun anggaran 2022 seperti dalam pengadaan barang /jasa Solar Cell/Tenaga Surya pada Dinas Kesehatan Kabupaten TTU, tercatat ada 3 Perusahaan penawar e-katalog yang menawarkan produk pembangkit listrik tenaga surya, agar bisa diperhatikan dengan benar oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bahwa produk yang ditawarkan tentunya memiliki sertifikat TKDN.

Baca Juga :  Lantik Tiga Plt Kepala Desa di Kecamatan Miomafo Tengah, ini Pesan Bupati TTU

Sebenarnya telah diatur dalam pasal 85-98 undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian. Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana diubah pada pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 mengatur bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus telah merencanakan penggunaan PDN sejak Penyusunan spesifikasi teknis/KAK barang/jasa”, jelasnya

Dirinya menambahkan, hal itu tentunya telah ditegaskan kembali oleh Menko Marves RI, Luhut Binsar Pandjaitan, selaku Ketua Tim Nasional P3DN dalam surat Nomor B-0087/MENKO/MARVES/PE.00/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 perihal Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

“Dalam pantauan penawaran e-katalog fasilitas Kesehatan Sektoral Kementrian Kesehatan untuk solar cell yang ditawarkan dalam tender proyek barang/jasa Dinas Kesehatan Kabupaten TTU TA 2022, terdapat penawaran e-katalogue untuk produk Enersa PLS, seharga Rp.785.000.000,- dari PT. Pana Indo Alkestama dengan masa berlaku Produk 2023-10-28 tercatat merupakan produk PDN. produk tersebut tidak memiliki nilai TKDNnya yang berarti produk PT. Pana Indo Alkestama adalah produk luar negeri tetapi belum terverifikasi berapa persen kandungan dalam negerinya lantaran belum memiliki sertifikat TKDN”, ujarnya.

Baca Juga :  Mengenai Gasifikasi Batu Bara, Menteri PPN Sampaikan Soal Indikator Anggaran yang Diperlukan

Lanjutnya, penawaran e-katalog dari PT. Aritek Karya Mandiri untuk produk Salfa energy Pembangkit Listrik Tenaga Surya dengan harga Rp. 875.000.000,- yang berlakunya 2023-10-26 tercatat merupakan jenis Produk PDN, namun tidak memiliki nilai TKDNnya juga.Sementara Produk Solar Quest Prasarana Listrik Tenaga Surya, dengan harga Rp. 831.000.000,- dari PT. Integrata Nusantara yang masa berlakunya 2024-05-27, tercatat merupakan jenis Produk PDN dengan nilai TKDNnya mencapai 45,50% serta nilai TKDN dan nilai BMPnya sebesar 45.5 yang artinya produk ini merupakan produk luar negeri dengan Kompenen Produk Dalam Negeri (PDN) mencapai 45,50%.

Perintah Presiden untuk penggunaan produk dalam negeri melalui Perpres yang ditegaskan kembali oleh Menko Marves RI juga telah memerintahkan Menteri Kabinet Kerja, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI dan Kepala Lembaga Non Kementrian agar mengendalikan penggunaan produk impor dalam setiap pengadaan barang dan jasa di instansi masing-masing, dalam kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa di kabupaten TTU pada tahun anggaran 2022, Pihak Kejaksaan Negeri TTU dan Kepolisian Resor TTU tidak segan-segan untuk menegakkan hukum untuk perlindungan produksi dalam negeri dengan memproses hukum siapa saja yang dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah kabupaten TTU yang melakukan pengadaan barang dan jasa produk luar negeri tanpa di lengkapi dengan sertifikat TKDN sebagai bukti bahwa produk tersebut memiliki kandungan produk dalam negeri.

Baca Juga :  Maksud Hati Berindehoi dengan PSK di Hotel,  Kaget yang Datang Istrinya, Berujung Cekcok 

Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana diubah pada pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentunya harus benar-benar dipastikan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus telah merencakan penggunaan PDN sejak penyusunan spesifikasi teknis/KAK barang/jasa. Bukannya baru dilengkapi sertifikat TKDNnya setelah ada pemenang tender, “tutupnya. (Fe Naiboas)

Tulisan ini berasal dari redaksi
Tetap terhubung dengan kami:

Comment