Lukas Mbulang: Penyerangan Rudis Kapolres Nagekeo, Perlu Ada Upaya Rekonsiliasi

Dibaca 174 kali

Lukas Mbulang Misalnya. Praktisi hukum dan advokad senior asal kabupaten Negekeo

Faktahukumntt.com, Nagekeo – Lukas Mbulang, S.H., salah satu advokat senior asal Nagekeo dan juga anggota Pemantau Nasional Penyelenggaraan Pemerintah mengatakan bahwa perlu adanya langkah rekonsiliasi yang melibatkan semua elemen terkait  peristiwa penyerangan Rumah Dinas (Rudis) Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Nagekeo pada beberapa waktu lalu, tepatnya pada kamis, (25/12/2020) malam oleh sekelompok anak muda yang berasal dari Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Lukas menilai bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) seharusnya memiliki tanggungjawab moril terhadap perisitiwa penyerangan rumah dinas Kapolres Nagekeo oleh sekolompok anak muda dari Kelurahan Lape.

Bupati Nagekeo, Johanes Don Bosco Do, M.Kes, Sebagai pemimpin daerah seharusnya memainkan peranan penting dengan melibat semua elemen untuk melakukan langkah rekonsiliasi demi memulihkan kembali hubungan yang telah terbengkalai akibat perisitiwa tersebut.

“Tidak ada argumentasi lain kita, Bagi Saya untuk kelompok besar ini, Bupati Nagekeo harus berdiri sebgai Ine meze, Ame lewa sebagai bapak ” Ujarnya.

Baca Juga :  Bupati Belu Ungkap Tantangan Dunia Pendidikan di Era New Normal

Ia menuturkan bahwa bahwa kita tidak bisa memungkiri fakta atas peristiwa yang telah terjadi, dimana rumah jabatan kapolres Nagekeo diserang yang ditandai dengan pengrusakan beberapa fasilitas seperti Mobil. Hal tersebut merupakan potret buruk Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Kabupaten Nagekeo yang seharusnya mendapat perhatian dari semua elemen masyarakat, pemerintah tokoh adat dan tokoh agama.

“walaupun ada argumentasi bahwa mereka datang mau damai dan sebagainya, tetapi faktanya telah terjadi penyerangan, mobil rusak dan sebagainya” Terang Lukas.

Menurut advokat senior ini, peran pemda menjadi penting untuk memulihkan hubungan baik antara instansi Polri dan masyarakat kelurahan Lape untuk mencegah konflik vertikal antara keduanya.

“Setuasi dan kondisi masyarakat menjadi tidak damai. masyarakat tetap takut, Polisi dan TNI tidak manjadi sahabat dalam bermasyarakat dan bernegara. Ada kesulitan mau lapor polisi enggan karena ada jurang perisitiwa kemarin. Harus dipulihkan kembali ini menjadi tanggungjawab bersama, supaya kedepan Masyarakat dengan TNI Polri manjadi sahabat dalam kehidupan bersama” Terangnya.

Baca Juga :  Mantan Bendahara DAU Puskesmas Danga, Antara Menghilang dan Dihilangkan

Ia Melanjutkan bahwa ” Untuk apa kita berpolemik, ini pemimpin besar yang diserang, sorotan dari atas Penginanga sudah tanda merah, rugi. Kita kehilangan karakter sebagai orang yang berbudaya To’o Jogho Waga Sama, Tidak ada lagi” Imbuh Lukas.

Menurutnya dengan kejadian tersebut kabupaten Nagekeo akan ditetapkan sebagai daerah konflik. Ketika pemerintah pusat dan propinsi menetapkan kabupaten Nagekeo sebagai daerah konflik maka hal tersebut adalah kerugian dan kegagalan terbesar pemda Nagekeo sehinga langkah rekonsiliasi menjadi sagat.

Ia juga menegaskan bahwa langkah rekonsiliasi bukan berarti mengabaikan proses hukum melainkan proses hukum mesti tetap dijalankan sesuai mekanisme hukumannya, jika tidak maka dapat dipandang sebagai kegagalan Polres dalam menegakkan hukum di Kabupaten Nagekeo.

Baca Juga :  Advokat Harapkan Peraturan Kejaksaan dan Kepolisian Tentang Protokol Kesehatan di Tahanan Saat Pandemi Covid 19

“Kalau polres tidak melakukan langkah-langkah hukum, polres salah. Pembiaran itu kesalahan polres. tindak pidananya jelas, tinggal mencari Mainstrea, Niatnya. Tapi itu diuji di pengadilan” Ungkapnya.

Lukas Mbulang menyayangkan lemahnya sikap tanggap pemda Nagekeo yakni Bupati dan DPRD kabupaten Nagekeo dalam menyikapi perisitiwa penyerangan yang dialami Kapolres Nagekeo. menurutnya, seharusnya sebagai sesama unsur Forum Komunikasi antar pimpinan Daerah (Forkompimda) Bupati dan DPR harusnya lebih peka dan harus melihatnya sebagai persolan bersama untuk disikapi.

“Ini seharusnya jadi tanggungjawab bersama, ini pemimpin besar kamtibmas di Nagekeo diserang Pemda diam saja. Tanpa melibatkan Tokoh dan sebagainya, pemda tidak ikut ambil bagian, Pemerintah demi kepentingan politik dia gunakan momen ini” Tuturnya.

 

 

 

 

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment