Marianus Gaharpung: Kapan Manajemen Keuangan Yayasan Nusa Nipa Diaudit

Dibaca 822 kali

Marianus Gaharpung, S.H.M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya Yang Bermukim Di Sidoarjo Jawa Timur.

Faktahukumntt.com. MAUMERE

Kisruh 42 mahasiswa mahasiswi program profesi ners yang meminta keringanan biaya kepada pihak kampus universitas Nusa Nipa Maumere kini menjadi trending. Pasalnya permintaan tersebut tidak diindahkan, hal tersebut membuat sejumlah pihak angkat bicara mulai dari anggota DPRD kabupaten SIikka hingga tokoh akademis kali ini giliran Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya Marianus Gaharpung, S.H., M.H., angkat bicara.

Dirinya menilai sikap tegas dan kritis dari Wens Wege anggota DPRD Sikka dari Partai Hanura harus dianggap serius oleh pimpinan DPRD Sikka dengan segera melakukan hearing(dengar pendapat) dengan pengurus Yayasan Unipa mengenai manajemen pengelolaan administrasi keuangan dengan mempertanyakan apakah mulai berdiri sampai hari ini sudah dilakukan audit keuangannya oleh auditor independen yang berasal dari luar Unipa?.

Kepada media faktahukumntt.com Jum’ad (23/10/2020 pukul 23:00 WITA) melalui pesan singkat via WhatsApp Marianus Gaharpung, S.H., M.H., yang juga adalah seorang praktisi hukum dan dosen fakultas hukum universitas Surabaya menjelaskan bahwa ini syarat mutlak dari undang-undang yayasan bahwa jika yayasan menerima dana dari pihak ketiga 500juta atau lebih wajib diaudit oleh audit independen dan diumumkan di koran lokal.

Baca Juga :  FERDINAN PA PADJA Diduga Tidak Memiliki STTB SMP Tapi Punya Ijasah PAKET C

Realitanya selama ini Unipa mendapat dana bantuan dari Pemkab Sikka dari Kementrian Pendidikan Tinggi dan mahasiswa berupa dana pendidikan, apakah sudah secara rutin setiap tahunnya dilakukan audit keuangannya oleh audit independen?.

Menurut Dosen fakultas hukum universitas Surabaya, Ini pertanyaan dari tahun ke tahun selalu dilontar oleh publik sikka tetapi sampai saat ini diduga belum pernah dipenuhi oleh pengurus yayasan Unipa soal audit manajemen keuangannya. Pertanyaannya ada apa dengan ini semua?.

Bahkan Dirinya mencontohkan secara konkrit yayasan Ubaya tempat dirinya mengabdi dan bekerja yang mengelola institusi pendidikan tinggi.

Baca Juga :  Marianus: Pinjaman Daerah Dibayar Pakai Uang Apa?

Universitas Surabaya sangat sadar bahwa karena mendapat dana pendidikan dari para mahasiswa dari bantuan pemerintah, maka setiap tahun sudah pasti keuangannya diaudit oleh auditor independen dari Jakarta.

“saya pernah alami sendiri ketika disurati dan dipanggil oleh auditornya ditanya soal pengelolaan manajemen keuangan biro bantuan hukum Ubaya, memang sangat ketat administrasinya” Tegas Gaharpung.

Apalagi sehubungan dengan intimidasi oleh pihak Unipa terhadap 42 mahasiswa keperawatan program profesi ners jika tidak bayar lunas, maka akan didesak mengundurkan diri.

Baca Juga :  PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2O2O

“Jika hal ini benar-benar terjadi terhadap mahasiwa maka penyelenggara pendidikan di Unipa kurang ada kepekaan terhadap kondisi kesulitan ekonomi yang sedang meliliti bangsa ini. Harusnya pihak pengurus yayasan unipa memberikan kemudahan pemotongan sekian persen dan dibayar secara mencicil” ungkap Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya.

Dirinya menduga bahwa pengurus Yayasan Unipa terlalu dominan mencampuri pengelolaan keuangan universitas sehingga pihak pengelola universitas tidak bisa berbuat apa- apa dibawa kendali pengurus yayasan.

Oleh karena itu, dirinya sangat setuju dengan pernyataan Wakil Ketua komisi 3 disala satu media online agar DPRD Sikka segera memanggil pengurus yayasan dan pengurus perguruan tinggi untuk meminta penjelasan management pengelolaan keuangan di unipa yang diduga sangat tertutup dan sentralistik di yayasannya. (*)

Tulisan ini berasal dari redaksi
Tetap terhubung dengan kami:

Comment