Membongkar Bangkai di Balik Hasil Seleksi Perangkat Desa di TTS

Dibaca 921 kali

_Oleh:_

_Neno Anderias Salukh_
(Aktif di Kompasiana)

FaktahukumNTT.com, OPINI

Di tengah usaha pemerintah membersihkan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), di saat yang sama penulis melihatnya sebagai sebuah kemunafikan. Wajah bengis tersembunyi di balik topeng smile yang dipublikasikan secara halus kepada masyarakat. Ini adalah tuduhan serius dari penulis mewakili suara ratus ribu masyarakat desa yang tak berani bersuara.

Salah satu kritikan serius penulis yang terbit di Harian Umum Viktory News, 29 Juni 2020 tentang praktik nepotisme yang sudah mendarah daging di Kabupaten TTS adalah secuil cerita budaya KKN yang tak pernah hilang dari watak orang TTS.

Baru-baru ini, tanggal 27 Juli 2020, kisah memalukan itu berlanjut ketika Pemerintah Daerah (Pemda) Timor Tengah Selatan (TTS) melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten TTS mengumumkan hasil seleksi perangkat desa se-kabupaten TTS setelah melalui beberapa tahapan dalam kurun waktu yang tidak singkat.

Di samping ada euforia kebahagiaan dari mereka yang menempati urutan teratas, hati kecil penulis menangis dengan keras melihat tangisan dari para kontestan gagal yang merasa yakin akan menempati urutan teratas dalam hal perolehan nilai tetapi posisi itu diisi oleh peserta yang tak berbuat banyak pada saat ujian seleksi.

Media sosial facebook mendadak menjadi tempat curhat terutama grup facebook pemuda TTS dan grup lainnya yang dihuni oleh masyarakat Kabupaten TTS. Beberapa postingan menampilkan foto pertemuan para pengadu dengan bupati TTS dan juga anggota DPRD yang mewakili suara masyarakat TTS.

Bahkan, berdasarkan report Fakta TTS, peserta bernama Wasti Taniu di Desa Netutnana Kecamatan Amanatun Selatan dengan gagah berani menyurati Bupati TTS tentang kejanggalan seleksi perangkat desa bahwa ada oknum yang tidak mengikuti tes tapi belakangan justru mereka diumumkan tertulis lolos seleksi perangkat desa (Fakta TTS, 30 Juli 2020).

Selain itu, Warga dari Desa Oeleu Kecamatan Toianas dan Desa Kokoi Kecamatan Amanatun Selatan mendatangi Komisi I DPRD TTS yang dipimpin oleh Uksam Selan dan melaporkan kejanggalan yang sama bahwa beberapa peserta yang tak mampu ketik dan print menempati urutan pertama, kedua dan ketiga (Timex, 28 Juli 2020)

Di Desa Oebelo, peserta yang tidak mengikuti tes wawancara memiliki nilai tes wawancara. Ada juga yang tidak menyelesaikan ujian praktek tetapi nilainya melampaui mereka yang menyelesaikan ujian praktek komputer tersebut (Pos Kupang, 1 Agustus 2020).

Baca Juga :  BEM FH Unila menyambut baik atas disahkannya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Berdasarkan data yang dihimpun dari Pos Kupang per tangal 31 Juli 2020, terdapat 27 desa yang melaporkan kejanggalan tersebut. Menurut penulis data tersebut akan terus meningkat seiring berjalannya waktu karena gelombang protes yang terlanjur mencuat di publik berpotensi menggerakan peserta yang dirugikan dari desa yang lain untuk melporkan kejadian yang sama.

Oleh karena itu, harus diakui bahwa hasil seleksi perangkat desa di Kabupaten TTS merupakan hasil yang tidak objektif. Ada kejanggalan terstruktur dan sistematis yang patut dikorek, digali dan bila perlu dibongkar. Apa yang menyebabkan? Untuk apa? Dan bagaimana skenario kejanggalan ini diciptakan dengan cara terstruktur dan sistematis?

Perangkat Desa di Mata Publik

Pada dasarnya, perangkat desa adalah salah satu organ desa yang memiliki peranan penting untuk memaksimalkan kinerja kepala desa dalam upaya memajukan desa secara bersama-sama. Lebih tepatnya, perangkat desa disebut sebagai pembantu kepala desa dengan menjalankan tugas dan tanggungjawabnya yang bersifat bantuan bagi kepala desa.

Meski dengan status yang demikian, kedudukkan perangkat desa sangat penting bagi pemerintah desa. Ada atribut, ada simbol negara yang dikenakan dan ada tugas negara yang sedang diemban. Jika kepala desa diibaratkan sebagai presiden desa maka perangkat desa layak disebut sebagai menteri desa atau pembantu presiden yang tidak dipilih atau ditunjuk secara asal-asalan.

Selain itu, kedudukkan perangkat desa dalam hubungan sosial di desa pun sangat penting. Perangkat desa dituakan, ditokohkan, dan dipercaya bahkan diidolakan oleh warga masyarakat desa untuk mengelola kehidupan publik maupun privat warganya. Perangkat desa setidaknya memiliki kharisma kepemimpin atau kapasitas yang mumpuni agar didengar oleh masyarakat desa.

Dan juga, perhatian pemerintah pusat yang semakin besar bagi desa dibutuhkan figur-figur yang mampu di segala bidang termasuk informasi dan teknologi sehingga pengelolaan dana desa secara administratif dapat berjalan dengan baik termasuk dalm penerapan program kerja benar-benar maksimal.

Melihat betapa pentingnya peran, tanggung jawab dan kedudukan perangkat desa maka logikanya adalah perangkat desa wajib memiliki kemampuan intelektual, keahlian, kesabaran, kejujuran, tanggung jawab, dan jiwa rela berkorban dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat di atas kepentingan pribadi.
Untuk mencapai hal tersebut, kewenangan kepala desa dalam memilih dan menetapkan perangkat desa dibatasi dan diatur sedemikian rupa untuk mencegah potensi praktik KKN dari lingkup desa. Seperti syarat usia perangkat desa yang berkisar dari usia 20 tahun sampai 42 tahun yang tak berlaku bagi Kepala Desa dan anggota BPD. Kemudian seleksi tertulis, wawancara dan praktik komputer yang sangat penting untuk mengetahu kapabilitas yang dimiliki oleh calon perangkat desa.

Baca Juga :  Gegara Membuat Video Porno Rekayasa Wajah Artis TH dan TO Ditangkap Polisi

Selain itu, kewajiban kepala desa berkonsultasi dengan camat termasuk BPMPD sebelum mengangkat seseorang menjadi perangkat desa merupakan upaya yang sangat baik demi kepentingan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, camat memberikan rekomendasi tertulis atas kandidat perangkat desa. Pasal 66 huruf d Peraturan Pemerintah ini bahkan menegaskan rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa untuk mengangkat perangkat Desa.

Diharapkan pemilihan pembantu kepala desa benar-benar memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dan layak ditokohkan dan siap menjalankan tugas negara di lingkup masyarakt desa.

Menakar Skenario Kejanggalan

Skenario kejanggalan ini benar-benar disiapkan secara terstruktur dan sitematis. Panitia seleksi tingkat kecamatan dan panitia seleksi tingkat desa wajar dituduh sebagai biang kerok dari kejanggaln ini.

_Pertama_, Praktek Kolusi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, Kolusi diartikan sebagai pemufakatan atau kerja sama melawan hukum antar-penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.

Sedangkan Kolusi dalam konteks ini adalah perbuatan berbohong dengan membuat kesepakatan bersama antara peserta dengan panitia tingkat desa, peserta dengan panitia kecamatan dan bukan tidak mungkin peserta dengan BPMPD. Kesepakatan ini dilakukan secara tersembunyi yang tentunya diwarnai dengan pemberian uang atau gratifikasi sebagai pelicin untuk lolos seleksi perangkat desa.

_Kedua_, Praktek Nepotisme.

Masih dari sumber yang sama, Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Sedangkan Nepotisme dalam konteks ini diartikan sebagai sebuah tindakan panitia tingkat kecamatan atau panitia tingkat desa memilih saudara, anak, teman atau kerabatnya tanpa melihat hal-hal yang substantif seperti kemampuannya yang diperlihatkan melalui ujian tertulis, wawancara dan praktik komputer.

Tentunya kedua praktek menjijikan ini diketahui dengan gampang jika pelaku meloloskan peserta yang tidak mengikuti seleksi dan peserta yang tidak mampu menyelesaikan ujian seleksi.

Baca Juga :  Panglima TNI Tinjau Kontainer Isolasi Medik Udara TNI AU

Akan tetapi, sulit untuk ditelusuri jika skenarionya pada pemberian nilai. Jika peserta tidak mampu pada ujian praktik maka pengkatrolan nilainya pada nilai ujian tulis atau wawancara maupun keduanya. Jika peserta tidak mampu pada ujian tulis maka pengkatrolan nilainya pada nilai ujian praktik atau wawancara maupun keduanya. Jika peserta tidak mampu pada ujian wawancara maka pengkatrolan nilainya pada nilai ujian tulis atau praktik maupun keduanya.

Evaluasi Total

Bukan rahasia lagi jika praktik kolusi dan nepotisme dalam konteks ini adalah langkah mundur desa yang bertolak belakang dengan upaya pemerintah pusat membangun negara dari desa. Oleh karena itu, Pemda TTS harus berani mengevaluasi hasil seleksi perangkat desa secara total. Mulai dari pembentukan panitia yang berpotensi nepotisme hingga keputusan yang dikeluarkan oleh BPMPD.

Dan juga, berdasarkan gelombang pelaporan kejanggalan ini, Pemda perlu mengevaluasi seluruh desa tanpa terkecuali karena kemungkinan-kemungkinan seperti letak geografis desa yang tidak mengizinkan akses ke Pemda dan keberanian untuk bersuara tidak dimiliki oleh semua masyarakat desa membuat mereka tidak mampu menympaikan aspirasi yang sama sehingga terdapat keadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten TTS.

Penulis setuju dengan usulan Ketua Komisi I DPRD TTS, Uksam Selan yang akan membentuk pansus untuk membongkar bangkai yang menimbulkan bau busuk ini. Harapannya, 266 desa yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten TTS dikunjungi oleh pansus untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dari warga setempat.

Jika Pemda sebagai perpanjangan pemerintah pusat yang membantu kelancaran pembangunan tidak mengusut tuntas dan mengevaluasi secara total kejanggalan ini maka tidak salah jika slogan berantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme hanyalah sebuah kemunafikan yang dipertontonkan kepada masyarakat TTS.

_Salam!!!_

*Referensi:*
1.Peserta Seleksi Perangkat Desa Datangi TTS DPRD, Adukan Hal Ini https://timexkupang.com/2020/07/29/peserta-seleksi-perangkat-desa-datangi-dprd-tts-adukan-hal-ini/

2.Di Netutnana, 3 Orang Tak Ikut Test Tapi Lulus Perangkat Desa, Yang Ikut Test Surat Bupati https://fakta-tts.com/ragam/2020/di-netutnana-3-orang-tak-ikut-test-tapi-lulus-perangkat-desa-yang-ikut-test-surat-bupati/

3.Warga Desak Tes Ulang Seleksi Perangkat Desa di TTS https://kupang.tribunnews.com/2020/08/01/warga-desak-tes-ulang-seleksi-perangkat-desa-di-tts.

4.Hasil Seleksi Perangkat Desa Diprotes, Ini Tanggapan Bupati Tahun https://kupang.tribunnews.com/2020/07/31/hasil-seleksi-perangkat-desa-diprotes-ini-tanggapan-bupati-tahun.

5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme

6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Tulisan ini berasal dari redaksi
Tetap terhubung dengan kami:

Comment