Pakar Hukum Pidana Sebut Penetapan Tersangka untuk Albert Riwu Kore Langkahi Perintah Undang-Undang

Dibaca 798 kali Reporter : *** verified

Deddy Manafe, SH., MHum, Pakar Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang.

KOTA KUPANG, faktahukumntt.com – 12 Agustus 2022

Penetapan status tersangka terhadap Notaris Albert Wilson Riwu Kore dinilai belum kuat secara hukum. Ini lantaran proses penyelidikan melangkahi Undang-undang kenotariatan dan fungsi tugas pejabat notaris yang menjalankan perintah undang-undang.

Pakar Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang, Deddy Manafe, SH., MHum menyampaikan bahwa kasus dugaan penggelapan sertifikat hak milik (SHM) yang dilaporkan BPR Christa Jaya Pratama harus dicerna secara mendalam.

Terdapat hal-hal teoritis yakni putusan praperadilan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang yang menolak permohonan Notaris Albert Wilson Riwu Kore bukan hal yang mutlak. Pasalnya, itu hanya menguji secara formil 2 alat bukti, bukan pokok masalah.

Baca Juga :  Kapolri Tekankan Tangani Karhutla Harus Dengan Hati Bersih Dan Ikhlas

Penetapan pasal 372 KUHP menjadi hal esensial atau pokok persoalan yang penting untuk dicermati. Terdapat 2 hubungan hukum yakni kontraktual atau perjanjian kredit antara BPR Christa Jaya dan penerima kredit yakni Rachmad, SE. Kemudian, perlu diketahui seperti apa hubungan hukum antara 2 pihak; pemberi dan penerima kredit dengan Notaris Albert Wilson Riwu Kore.

Sumber : (rnc04)
Selanjutnya
Tulisan ini berasal dari redaksi
Tetap terhubung dengan kami:

Comment