Pemkab Sikka Wajib Ajukan Pinjaman Daerah Demi Terwujudnya Hak Hak Dasar Masyarakat Sikka

Dibaca 584 kali

Wihelmus Toka,S.H. Pekerja Media Online faktahukumntt.com

(Oleh: Wihelmus Toka, S.H.)

FaktahukumNTT.com, O P I N I

Pemberian program pinjaman kepada pemerintah daerah (Pemda) sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah pusat guna memmbantu perekonomian daerah yang terimbas pandemi Covid-19.

PT SMI adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur.

sehingga legalitas PT SMI tidak boleh diperdebatkan karena PT SMI adalah BUMN yang modal utamanya adalah dari negara melalui penyertaan modal yang tunduk pada negara melalui undang-undang BUMN.

Skema pinjaman dana ke daerah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2020 yang mengubah PP 23/2020 tentang Pemulihan Ekonomi Nasional dan peraturan Menteri keuangan nomor 105 tahun 2020.
Pasal 15B ayat (1) PP nomor 43 tahun 2020 menyatakan, “investasi daerah dilaksanakan dengan ketentuan pinjaman PEN Daerah diberikan oleh pemerintah kepada pemda melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)”.

Baca Juga :  Warga Oenesu Dihebohkan Dengan Penemuan Sosok Mayat Di Kebun Milik Warga

Bisa juga berupa pinjaman program dan/atau kegiatan dan diberikan dengan suku bunga tertentu yang ditetapkan menteri.

Untuk bisa mendapatkan pinjaman PEN Daerah, tertuang di ayat (2) pemda bisa mengajukan permohonan kepada menteri dengan tembusan kepada menteri penyelenggara urusan dalam negeri.

Syarat yang harus dipenuhi adalah: daerah terdampak pandemi Covid-19; memiliki program pemulihan ekonomi yang mendukung PEN; pertanyaannya apakah Kabupaten Sikka masuk ke dalam daerah terdampak langsung Covid-19? Jawabannya adalah tidak ada satupun daerah di Indonesia yang lolos dari pandemi Covid 19 itu artinya pemerintah kabupaten Sikka wajib mengajukan pinjaman daerah untuk pemulihan ekonomi nasional, mengapa demikian karena ini adalah perintah peraturan perundang-undangan.

Baca Juga :  Catatan Akhir Tahun Kerangka Hukum Pemilu 2024 Tak Jauh Beda dengan Aturan Pemilu 2019

Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman PEN harus dilihat dengan penerimaan daerah sehingga jumlah pinjaman daerah tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan APBD tahun sebelumnya; dan memenuhi nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman PEN Daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.

Alumni Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya itu menyebutkan berdasarkan PMK nomor 105 tahun 2020 pasal 16 maka Ketentuan pembayaran kembali pinjaman PEN Daerah Pemerintah Daerah melakukan pembayaran kembali atas:
a. pokok Pinjaman PEN Daerah; dan
b. bunga atas Pinjaman PEN Daerah, yang telah jatuh tempo dengan cara diperhitungkan langsung terhadap penyaluran Dana Transfer Umum

Artinya dana DBH (dana bagi hasil) dan DAU (dana alokasi umum) kita yang dipotong bukan aset daerah yang disita, karena PT SMI adalah BUMN bukan perusahaan swasta atau pihak ketiga (swasta).

Baca Juga :  MENAPATILAKS PERJUANGAN 56 TAHUN IMM

Pembayaran kembali pokok Pinjaman PEN Daerah Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN tersebut diperhitungkan sebagai pengembalian dana
pengelolaan Pinjaman PEN Daerah oleh PT SMI

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi pembayaran kembali pokok dan bunga yang telah jatuh tempo atas Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN, pembayaran kembali pokok dan bunga Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN maka dilakukan dengan cara pemotongan dari penyaluran Dana Transfer Umum yaitu Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

Sehingga hemat Saya pemerintah kabupaten Sikka wajib mengajukan pinjaman daerah demi terwujudnya hak hak dasar masyarakat Sikka ditengah pandemi Covid 19, jika ini tidak dilakukan maka pembangunan fasilitas publik seperti Air, Jalan l, Listrik tidak dapat direalisasikan. (**)

Tulisan ini berasal dari redaksi
Tetap terhubung dengan kami:

Comment