Pengamat Hukum: BW dan DI Sudah Mengingkari Perjuangan Anti Korupsi dengan Membela Koruptor

Dibaca 234 kali

Petrus Selestinus Pengamat Hukum dan Advokat

Karena itu menurutnya, jika sekarang Bambang dan Denny sebagai orang yang pernah duduk di dalam Lembaga Negara, sebagai penentu kebijakan terkait peran dan fungsi KPK. Dimana kemudian tidak sungkan-sungkan menerima Surat Kuasa dari seorang Tersangka dugaan tindak pidana korupsi, siapapun dia, untuk menjadi Pembela dan Penasehat Hukum melawan KPK.

“Maka hal ini keterlaluan, serakah dan tidak beretika, sesuai ucapan yang pernah dilontarkan Denny Indrayana – Penasehat Hukum Koruptor = Koruptor,” terang Petrus mempertegas penyataan Denny sebelumnya.

Baca Juga :  Nintendo Details Next Miitomo Update

Hakim dan KPK Wajib Tolak BW

Petrus juga mengatakan, mengenai hal ini perlu ada sebuah Kebijakan atau Norma terobosan setidak-tidaknya semacam Kode Etik dan Kode Perilaku, bagi Para Mantan Pejabat Negara ketika hendak melakukan tindakan hukum terhadap Institusi. Dimana mereka pernah menjabat, perlu dibuat koridor-koridor dari aspek kepantasan, kepatutan dan demi menghindari konflik kepentingan.

“Muncul soal lain, dimana BW pada tahun 2018 diangkat oleh Gubernur DKI, Anies Baswedan sebagai Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bidang Komite Pencegahan Korupsi. Karena itu secara moral, BW mestinya tidak boleh merusak lembaga Pencegah Korupsi di TGUPP. Ini juga membuat BW kehilangan legitimasi untuk menjadi kuasa hukum Mardani H. Maming, ketika melawan KPK karena bertentangan dengan kodratnya selaku penggiat Anti Korupsi selama bertahun-tahun,” ucap Petrus mengingatkan panjang lebar.

Comment