Penulis :

LABUAN BAJO, faktahukumntt.com – 30 April 2022

Patut dicatat, KMRB tidak pernah menampik adanya penertiban yang dilakukan oleh Pemda Mabar dan KPH Mabar sepanjang penguasaan fisik yang KMRB lakukan sejak 1999. Secara hukum, KMRB menyatakan bahwa bukti2 penertiban itu mengandung 2 makna, yakni :

1. Teranglah bahwasannya KMRB ada menguasai lahan di lokasi Rade Sahe, Lengkong Cowang, Racang Buka, dan Golo Wae Nahi

2. Berdasarkan isi Penertiban tersebut berisi Larangan Buat Rumah dan Buka Kebun telah terang itikad baik penguasaan KMRB. Tidak ada penertiban terkait dengan Illegal Loging. Itikad baik ini penting karena SKB 4 Menteri 2014 pun Perpres 88 Tahun 2017 dan UU Pokok Argraria sebagaimana spirit Reforma Agraria itu mengedepankan Itikad Baik Penguasaan yang menjadi dasar Kebijakan Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Kawasan Hutan.

IMG 20220430 WA0114
Francis Dohos Dor, S.H Kuasa Hukum Masyarakat Racang Buka Kabupaten Manggarai Barat, NTT

Oleh karena, bukti penertiban yang digaungkan terus oleh Pemda Mabar dan KPH Mabar, tidak lebih dari topeng gerakan yang menutupi fakta sesungguhnya bahwa penentuan lahan 400 ha BOP LBF dilakukan tidak dengan keterbukaan, sembunyi sembunyi, dan syarat akan kepentingan politis semata yang mengabaikan keadilan bagi masyarakat. Semua ini kita tuangkan dalam Rapat Mediasi yang dipandu oleh Kapolres Mabar pada malam tanggal 26 April 2022.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.