Politik Kapling Jatah Perijinan Oknum DPR di Pertamina, Relawan Al Maun Minta KPK dan Kejagung RI Mengusut

Dibaca 349 kali Reporter : RB. Syafrudin Budiman SIP verified

JAKARTA, faktahukumntt.com – 22 Desember 2021

Ada aroma dugaan dan indikasi penyalahgunaan wewenang dan jabatan berbentuk gratifikasi, praktek kolusi dan nepotisme di tubuh Komisi VII DPR RI. Terkait proses perijinan kemitraan dengan PT. Pertamina, SPBU, SPBE, Agen Gas LPG dan lain-lainnya.

Untuk itu Relawan Jokowi Aliansi Masyarakat untuk Nawacita (Al Maun) meminta dan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI mengusut dugaan tersebut. Dimana disinyalir ada kebijakan politik kapling perijinan di PT Pertamina BUMN di bidang minyak dan gas ini.

Hal ini dikatakan, M. Rafik Perkasa Alamsyah Ketua Umum DPP Al Maun, saat di wawancarai RB  Syafrudin Budiman wartawan senior, Rabu (22/12/2021) di Jakarta.

Baca Juga :  TKD Mabar di larang Masuk kerja per 1 Januari 2022

“Sudah terjadi dugaan politik kapling perijinan di PT. Pertamina yang mana diduga sudah dikendalikan dari Komisi VII. Dimana diduga ada jatah 4-5 perijinan yang harus melalui rekomendasi salah satu oknum pimpinan Komisi VII dan beberapa oknum anggota” kata Rafik sapaan akrabnya.

Selanjutnya
Tulisan ini berasal dari redaksi
Tetap terhubung dengan kami:

Comment