Prosedur Mengangkat Pelaksana Tugas di PDAM Kota Kupang Patut Di Pertanyakan

Dibaca 93 kali

Kupang, (faktahukumntt.com.) Berdasarkan hasil investigasi tim Fakta Hukum Indonesia, terkait dengan sistem penempatan jabatan yang ada di PDAM Kota Kupang, Tim menemukan adanya kejanggalan  dalam tata organisasi  PDAM, patut diduga bahwa jabatan yang diisi oleh beberapa pejabat tidak prosedural alias jabatan tersebut diisi berdasarkan  suka/tidak suka (skala rasa) sang Pjs. Direktur dengan bawahannya, yang dimana sang Pjs. Dirut tidak memikirkan konsekuensi anggaran dalam sebuah jabatan.

Saat di temui di ruang kerja Pjs. Direktur, Marius R. Seran, SE, kepada tim Investigasi mengatakan bahwa dirinya tidak mengangkat Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) tetapi memberikan surat tugas saja kepada mereka dengan waktu terbatas selama 3 bulan. Jabatan Plt yang disandang oleh bawahannya Marius mengatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bagian Hukum Kota Kupang dan Dewan Pengawas PDAM. Namun Dasar persetujuan itu diakui  Pjs. Direktur  tanpa diberikan sebuah surat atau nota dinas hanya secara lisan.

WaliKota sebagai pemegang saham tunggal di PDAM apakah memberikan surat atau memo untuk mengangkat Plt? Marius mengatakan tidak ada, dirinya mengangkat Plt. Berdasarkan kekosongan yang ada sesuai dengan kewenangan Pjs. Direktur. “Ini Bukan berdasarkan regulasi atau aturan yang berlaku”.

Tim mendatangi bagian Hukum di lingkup Pemerintah Kota Kupang untuk memastikan bahwa benar Pjs. Direktur PDAM Kota Kupang telah berkonsultasi dengan bagian Hukum?

Baca Juga :  Dinkes Kota Kupang Himbau Warga Lakukan 3M-Plus dalam Lingkungan

Saat tim menemui Bagian Hukum menanyakan tentang aturan apakah Pjs. boleh angkat Plt, dan benarkah Pjs. Direktur telah berkonsultasi dengan bagian Hukum? Kepada Tim FHI Kasubag HUKUM menyampaikan bahwa sejauh ini tidak pernah ada pihak PDAM yang berkonsultasi ke sini, jadi apa yang disampaikan Pjs, Direktur PDAM itu tidak benar.

Dijelaskan bahwa seharusnya Surat Penugasan itupun tembusannya kepada Wali Kota Kupang. Jika merujuk pada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara No: K.26-20/V.24-25/99 menyangkut tentang tata cara pengangkatan pegawai negeri sipil sebagai pelaksanan tugas. Hal yang sama tentunya berlaku juga bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bahwa pejabat sementara memiliki batas kewenangan yang tidak akan sama dengan pejabat defenitif, atau dengan kata lain wilayah kewenangan pejabat sementara terbatas sehingga bila  berhubungan dengan kebijakan strategis harus atas persetujuan Kepala Daerah dalam hal ini Walikota Kupang, termaksud masalah anggaran institusi.

Baca Juga :  Menko Polhukam Apresiasi Pembentukan PPP Indonesia untuk Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Selain itu, argumen hukum penugasan tersebut menimbulkan biaya yang ditanggung oleh Anggaran PDAM patut dipertanyakan karena sulitnya menemukan rujukan pada peraturan-peraturan pembiayaan yang ada.

Investigasi dilanjutkan ke Bagian Ekonomi yang nota bene berhubungan langsung dengan PDAM Kota Kupang. Salah seorang Kasubag Ekonomi saat ditemui mengatakan bahwa pihaknya tidak tahu-menahu soal pengangkatan jabatan oleh Pjs. Direktur PDAM. dan ia juga mengaku bahwa pihak PDAM belum berkonsultasi dengan mereka terkait pengangkatan Plt atau pemberian surat tugas.

Pengangkatan Jabatan tanpa prosedural ini bisa menimbulkan persoalan sebagaimana telah diberitakan media ini, salah seorang Plt. Kasubag Perawatan (YKL) menggunakan jabatannya dan fasilitas PDAM untuk memperkaya diri melalui proyek perpipaan. Hal ini melanggar Peraturan Mendagri No 2 tahun 2007 Tentang Organ Dan Kepagawaian Perusahan Daerah Air Minum pasal 45 huruf (b) “Pegawai dilarang menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan diri sendiri/orang lain yang merugikan PDAM. Pasal 47 ayat (1). Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 45 dan/atau tindak pidana.

Marius (Pjs. Dirut PDAM), mengatakan bahwa  akan tindak tegas terhadap oknum YKL yang mengatasnamakan perusahan untuk memperkaya diri. “Kita pastikan untuk mencopot jabatannya, tentunya semua ini melalui prosedur dengan merujuk pada peraturan yang berlaku,” tegas Marius

Baca Juga :  RAKOR DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KOTA KUPANG TAHUN 2019

Sampai dengan berita ini diturunkan tim investigasi mencoba  bertemu dengan Walikota sebagai pemegang saham tunggal namun Walikota tidak ada di tempat dan tim juga mencoba mencari Dewan Pengawas PDAM namun yang bersangkutan tidak dapat di temui. (Tim Investigasi)

 

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment