Tak Terbukti Ada Kata-kata Ancaman, Pemerintah Desa Oeltua Berlakukan Denda Terhadap Soleman Amnahas

Dibaca 718 kali

F aktahukum NTT, Kupang,- Walaupun kata- kata yang diucapkan oleh Soleman Amnahas warga Dusun 4 Desa Oeltua tidak mengandung unsur pidana namun berbuntut Denda Adat berupa babi dan sejumlah uang. Besar kecilnya denda diputuskan berdasarkan kesepakatan semua pihak yang terkait.

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Desa Oeltua, Daniel Mnanel sebelum acara penyerahan uang sejumlah 2.750.000 dan 1 ekor babi diperkirakan seharga Rp.1.5 juta sebagai denda atas kata-kata yang diutarakan oleh Soleman Amnahas kepada Mateos Nakmofa, Simson Lopo, dan Yohanis Amnahas[sc name=”Iklan Artikel” ]

“Penyerahan uang sejumlah 2.750.000 dan satu ekor babi (seharga Rp. 1.5jt) merupakan hasil kesepakatan tokoh-tokoh adat dusun 3 dan pemerintah desa disaksikan oleh pihak berwajib serta antara kedua belah pihak yang bersengketa”, ungkap Daniel Mnael pada saat menyampaikan klarifikasi di Aula Desa Oeltua (14/6/19).[sc name=”BACA JUGA” ]

Saat ditanya terkait kata-kata seperti apa dan apakah kata-kata tersebut ada unsur pidananya sehingga diberlakukan Denda? Kata-kata yang diucapkan (Red. “LU DARI DUSUN SEBELAH KO DATANG BERHAK DIDUSUN KAMI”). Kata-kata ini menurut keterangan salah satu Anggota polisi yang hadir menegaskan bahwa tidak ada unsur pidananya.

Baca Juga :  Organisasi Relawan Jokowi Minta Mendagri Lantik Sekda Papua sesuai Keputusan Presiden

Hal inilah menimbulkan banyak tanya oleh teman teman wartawan dan juga masyarakat yang hadir. Apakah hukum adat boleh diberlakukan walau tidak ada unsur pidananya? Kepada warga dan awak media yang hadir secara tegas Babinkamtibmas mengutarakan bahwa kata-kata tersebut tidak ada unsur pidananya namun ini adalah kesepakatan bersama jadi kehadiran kami hanya untuk menyaksikan.[sc name=”Iklan Artikel” ]

Soleman Amnahas saat dikonfirmasi mengatakan bahwa terjadinya peristiwa ini bermula dari pada hari Sabtu tanggal 08/6/19 datanglah petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten tanpa didampingi pemerintah Desa setempat. Justru warga dari dusun 3 ikut melakukan pengukuran tanah di dusun 4. Sebagai orang yang sudah tinggal di daerah itu garis keturunan yang ke-7 tentunya paham betul sejarah tanah tersebut. Oleh karena itu ia (Soleman Amnahas) datang dan menegur mereka dengan mengatakan “Lu dari dusun sebelah kenapa datang berhak didusun kami”
“Alhasil Kata kata saya ini langsung disambut oleh anak dari Mateos Nakmofa dengan menendang pagar sambil berteriak ukur terus bila perlu bongkar semua rumah.[sc name=”Iklan Artikel” ]

Padahal karena melihat situasi memanas maka saya (Soleman Amnahas) segera melapor kejadian ini ke pihak berwajib yakni Polsek Taebenu. Sebagai masyarakat kecil kita tidak paham soal aturan hukum. Yang kita tahu adalah kalau situasi tidak aman maka kita harus lapor ke pihak berwajib yakni polisi setempat”, ujar Soleman.

Baca Juga :  Growing vegetables at home, six of the best

Menurut Soleman, belum sempat diproses laporan saya, pihak pemerintah Desa berupaya untuk menyelesaikannya. Herannya saat diproses di Balai Desa dihadapan Kepala Desa justru dibalikkan fakta bahwa kata-kata ancaman itu dari mulut saya. Dan kepala Desa pun ikut membenarkan tuduhan Yohanes Amnahas, CS yang berakhir Denda uang dan babi.[sc name=”Iklan Artikel” ]

Terkait penyerahan denda, ungkap Soleman, pihak keluarganya ikhlas menerima keputusan tersebut. Hanya saja sangat disesalkan Yohanes Amnahas yang sebelum paling semangat usulkan denda tidak tangung-tanggung hingga belasan juta tapi saat mau diserahkan malah dia meninggalkan Kantor Desa serta tidak muncul lagi batang hidungnya.

Baca Juga :  Diduga Intimidasi Petani dan Koperasi, Kejati Riau Offside, Jaksa Agung Didesak Tegur Bawahan-nya

“Dengan kejadian ini kami berharap agar pemerintah Kabupaten meninjau kembali hukum adat yang diterapkan di seluruh desa di Kabupaten Kupang. sehingga keputusan denda adat benar-benar menghasilkan keputusan yang adil tidak memberatkan masyarakat. Jangan sampai ada ketersinggungan sedikit semua diselesaikan melalui hukum Adat. Perlu dikaji juga keberadaan hukum adat yang memberatkan masyarakat adat”, tutur Soleman penuh harap.(Tim)

Tulisan ini berasal dari redaksi
Tetap terhubung dengan kami:

Comment