Tim Hukum PADI Akan Lakukan Gugatan ke PTUN Terkait Pengangkatan Abdullah Azwar Anas sebagai Kepala LKPP

Dibaca 2.5K kali Reporter : Gus Din verified

Edi Prastio SH, Ketua Umum DPN PADI kepada media, Senin (31/01/2022) di Jakarta.

JAKARTA, faktahukumntt.com – 31 Januari 2022

Tim Hukum Perkumpulan Anti Diskriminasi Indonesia (PADI) akan melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait pengangkatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (LKPP). PADI akan menggugat Keputusan Presiden (Kepres) Joko Widodo yang menetapkan Abdullah Azwar Anas sebagai kepala LKPP.

“Kami akan menggugat Presiden Jokowi karena menetapkan hasil tim seleksi LKPP yang memilih Abdullah Azwar Anas sebagai Kepala LKPP. Saudara Anas adalah kader partai politik yang tidak boleh menjadi Kepala LKPP,” kata Edi Prastio SH, Ketua Umum DPN PADI kepada media, Senin (31/01/2022) di Jakarta.

Menurut PADI pengangkatan Kepala LKPP dinilai cacat hukum karena dinilai tidak independen atau dari figur kader partai politik. Padahal LKPP adalah lembaga independen negara yang mengurusi pengadaan barang dan jasa atau proyek-proyek negara.

Baca Juga :  Anggota DPR RI: Polri Harus Tindak Tegas Mafia dan Premanisme Tambang dan Ilegal Minning Di Kaltim-Kalsel

“LKPP akan membawahi Lembaga Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) yang mengurusi lelang negara, tentunya isinya harus dipilih orang-orang independen. Tapi Pak Jokowi lewat Tim Seleksi LKPP salah memilih orang karena dari unsur partai politik,” tegas Bung Prastio sapaan akrabnya.

Selanjutnya
Tulisan ini berasal dari redaksi
Tetap terhubung dengan kami:

Comment