Tambahnya pengelolaan sektor perkebunan di NTT belum berorientasi pada peningkatan nilai tambah.
“Dalam temuan kami, masih ada sekian besar produk perkebunan yang keluar (di ekspor) dari NTT yang masih berbentuk barang mentah,” ujarnya.
Senator AWK juga mendorong hilirisasi pada sektor perkebunan di NTT agar ekspor komoditas perkebunan NTT memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.
“Hasil perkebunan rakyat harus masuk dalam skema hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah produk, kesejahteraan petani, dan daya saing ekonomi daerah,” ucapnya
“Kita ingin agar perkebunan di NTT tidak hanya menghasilkan bahan mentah, tetapi juga produk jadi yang memiliki nilai lebih di pasar. Hilirisasi adalah kunci untuk mendorong perekonomian daerah,” lanjut Pimpinan Komite II DPD RI itu.
Dalam pertemuan tersebut, juga dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTT telah mengusulkan anggaran lebih dari Rp 94 miliar kepada pemerintah pusat guna mendukung program swasembada pangan dan pengembangan sektor pertanian serta perkebunan.
