fbpx
Informasi Terupdate Hari Ini

PENTINGNYA PERANGKAT DAERAH MEMAHAMI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

0 191

FHI-Kota Kupang, Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota mewajibkan setiap perangkat daerah menyusun Standar Operasional Prosedur.

Pemerintah kota kupang melalui bagian Organisasi Setda Kota Kupang melaksanakan bimbingan teknis Standar Operasional Prosedur (SOP), guna meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur di lingkup Pemerintahan Kota Kupang. Yang bertujuan agar Perangkat daerah mampu menguasai sehingga penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena setiap PNS/ASN yang dikerjakan harus ada standar operasional, sehingga dalam mengalamai satu persoalan kita dengan mudah, untuk mencari tahu kira-kira hambatan-hambatannya.

“Jadi setiap kegiatan harus ada standar operasional prosedur. Dengan demikian ketika kita mau mencari salah satu dokumen maka itu akan lebih muda ketika ada SOP. Misalnya ada pergantian pimpinan dinas, pimpinan yang baru akan lebih mudah melakukan pekerjaan karena ada SOP”, tutur Nirwana pada hari Rabu (30/5/2018) di Hotel Sylvia Kota Kupang.

Bimbingan Teknis standar operasional prosedur bagi perangkat daerah yang pertama kalinya dilaksanakan di lingkup Setda Kota Kupang, karena ada perubahan nomenklatur, maka perlu kita melakukan SOP yang baru sesuai dengan struktur organisasi yang baru. Antara SOP yang lama dan baru tentu sama kalau selama ini SOP itu banyak PNS yang belum memahami cara menyusunnya yang baik dan benar. Nirwana mengungkapkan fakta yang terjadi yakni sudah mengikuti bimtek namun setelah itu pejabat tersebut dimutasi ke daerah lain. Sehingga kesulitan dalam membuat SOP karena tenaga teknis yang ada pada dinas yang bersangkutan sudah tidak ada lagi. Atas dasar itulah perlu dilakukan Bimtek agar banyak PNS dapat mengetahui bagaimana cara menyusun SOP”, ungkap Hasan E. Nirwana

Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut dari semua perangkat daerah yang berada di wilayah kota yaitu dari Dinas, Badan dan Kecamatan, terdiri dari 23 Dinas 6 badan dan 6 kecamatan. Menurut kami selama ini untuk di kota kupang pelaksanaan kegiatan sudah banyak sesuai dengan SOP yang ada, kalau kami khususnya SOP adminstrasi sudah ada. Contohnya surat menyurat itu sudah ada misalnya surat masuk dan surat keluar SOP administrasi kalau yang teknis ada di SKPD-SKPD yang kaitannya dengan pengurusan ijin. Akan tapi setiap perangkat daerah ada beda, jadi ada beberapa urusan admistarasi sama misalnya kenaikan gaji berkala atau pangkat daerah”, tutur Nirwana.

Tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman perangkat daerah dan ASN karena tidak semua orang paham tentang SOP. Banyak kelemahan misalnya setiap tahun harus membuat SOP, karena selama ini banyak SOP yang belum dibuat, jadi saat diminta, banyak SKPD yang tidak kerjakan jadi kendalanya mereka belum paham atas dasar itu. Tugas dari Badan Organisasi menghimpun semua SOP dari semua perangkat daerah, setelah itu ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan di lanjutkan ke Provinsi dan kementrian untuk mengevaluasi agar mengetahui apakah di daerah sudah mampu membuat SOP atau belum. Tuturnya. (Mariani)

Comments
Loading...