Albon Arodi Saba, SH. : Badan Penelitian Aset Negara Lembaga Aliansi Indonesia (BPAN-LAI) Adalah Lembaga Legal.

Dibaca 603 kali

Ketua Komite Eksekutif  Badan Penelitian Aset Negara Lembaga Aliansi Indonesia (BPAN LAI) Dewan Pimpinan Cabang (DPC)  Kabupaten Kupang, Albon Arodi Saba, SH sesalkan pernyataan  Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kupang, Richard Benu bahwa Lembaga Aliansi Indonesia diduga lembaga Ilegal yang mencantumkan 6 lambang Lembaga Negara termasuk dua diantaranya lambang resmi Polri dan KPK (read-mikannews.com 11/9). “Tunjukkan kepada kami bahwa lembaga ini ilegal, jangan hanya asal bicara yang pada akhirnya merugikan pihak Lembaga Aliansi Indonesia”, ujar Arodi Saba.

Arodi Saba menjelaskan bahwa Badan Penelitian Aset Negara-Lembaga Aliansi Indonesia (BPAN LAI) didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 4.5/VIII/2016 H. Syarif Siangian Tanudjaja, SH. Sudah mengantongi Surat Keterangan Terdaftar Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Nomor : 01-00-00/86/D.IV.I/VIII/2016; SK MENKUMHAM RI Nomor AHU-0072219.AH.01.07 Tahun 2016 bahkan Lembaga ini juga ada dalam Tambahan Berita – Negara RI No. 16 Tanggal 24 Februari 2017. “Jika Kepala Kesbangpol menyatakan bahwa Lembaga ini Ilegal maka ini merupakan pelecehan terhadap keberadaan Lembaga BPAN-LAI di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk itu kami akan tempuh jalur hukum”, tegas Arodi Saba.

Baca Juga :  Wagub Beri Tips Manajemen Ritel untuk Pelaku UKM

Lanjutnya, mengenai pencantuman 6 (enam) lambang lembaga negara tersebut itu karena sudah terdapat MoU dengan ke-enam Lembaga negara tersebut termasuk POLRI dan KPK. Silahkan dicek ke Dewan Pimpinan Pusat BPAN LAI atau silahkan ngecek ke Mabes POLRI, KPK dan Lembaga-lembaga lainnya ada atau tidak kerja sama dengan Lembaga Aliansi Indonesia. “Tidak etis pernyataan seorang Kepala Kesbangpol terkait keabsaan Lembaga tanpa terlebih dahulu memeriksa secara baik legalitas suatu lembaga yang diakui oleh Negara dengan dimuat dalam Tambahan Berita Negara RI No. 16 Tanggal 24 Februari 2017”, ujar Arodi Saba.

Terkait pemberitaan yang dimuat dalam mikannews.com tentang praktek pemeriksaan langsung penggunaan dan pengelolaan Dana Desa terhadap beberapa kepala desa dan camat di Kabupaten Kupang oleh Badan Penelitian Aset Negara Lembaga Aliansi Indonesia itu tidak benar. Kami menjalankan tugas sebagai lembaga independent yang diakui oleh negara untuk ikut ambil bagian dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara. Dan hal itu sesuai AD/ART dan peratuan Lembaga LAI yang mana tertulis langkah-langkah atau prosedure melakukan investigasi terhadap berbagai kasus seperti misalkan penyalahgunaan Dana Desa dan sebagainya. Puncak dari tahapan investigasi adalah memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi terhadap dugaan penyimpangan alokasi dana desa tersebut agar dapat diperoleh penjelasan yang berimbang.

Baca Juga :  Kesulitan Akses Jalan, Warga RT 01 Desa Hoder Mengaduh Ke DPRD Sikka

“Yang kita layangkan bukan surat panggilan sebagaimana yang sampaikan Kepala Kesbangpol Kabupaten Kupang, Rhicard Benu-temuan terhadap surat pemanggilan dan pemeriksaan yang dilayangkan LAI terhadap sejumlah Kades dan camat di Kabupaten Kupang beberapa waktu lalu (Read:mikannews.com). Dalam Surat Nomor 02/DPC/LAI/VII/2017 Perihal dalam surat tersebut adalah mohon klarifikasi dugaan penyimpangan bukan surat panggilan untuk pemeriksaan. “Tidak ada itu namanya surat panggilan pemeriksaan lagian kami belum pernah dan tidak mungkin melakukan pemeriksaan terhadap Camat Fatuleu Barat sebagaimana yang diberitakan beberapa pekan yang lalu”, tegas Arodi Saba.

Polemik ini mulai terjadi saat tim investigasi Lembaga Aliansi Indonesia melakukan investigasi ke beberap desa yakni Desa Uitao – Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang; Desa Bokonusan– Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang; Desa Onansila – Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang; Desa Tasikona – Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang; Desa Niukbaun – Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang; dan masih banyak desa yang saat ini sudah terkumpul bukti dan data terkait penyalahgunaan dana desa yang tidak tepat sasaran. “Kita sedang menyelesaikan laporan hasil temuan team investigasi LAI dan jika sudah rampung maka kita dorong ke Pihak penegak Hukum (Kejaksaan) untuk melakukan proses hukum terhadap “terduga” sesuai dengan aturan yang berlaku dan tentunya ada dalam pengawalan Lembaga Aliansi Indonesia”, ungkap Arodi Saba.

Baca Juga :  JERRY MANAFE, MENGABDI DENGAN TULUS DAN BERTANGGUNGJAWAB

“Saya berharap Lembaga-lembaga yang membawa visi dan misi terkait dengan anti korupsi itu mestinya mendapatkan dukungan penuh dari Pemeritah Daerah setempat. Di mana Lembaga ini bekerja tanpa dibiaya oleh Negara (uang rakyat) tetapi bekerja untuk membantu masyarakat dalam memperoleh haknya sesuai peraturan yang berlaku. Saya juga berharap agar seluruh lapisan masyarakat dapat memberikan dukungan kepada kami karena Lembaga ini adalah wadah milik masyarakat untuk mencari keadilan. Bersama Lembaga Aliansi Indonesia Kita bisa wujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur”, harap Ketua Komite Eksekutif  BPAN LAI Dewan Pimpinan Cabang (DPC)  Kabupaten Kupang. (Bere)

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment