Penertiban Administrasi Aset Pemda NTT, Gubernur Minta BPKP Serius Lakukan Pendampingan

Dibaca 621 kali

Kupang, faktahukumntt.com – 01 Maret 2021

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL), meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk serius melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTT terutama dalam urusan penertiban administrasi keuangan dan aset.

“Sebagai Gubernur, saya inginkan agar tugas pembinaan dan pengawasan BPKP terus didorong dan ditingkatkan sehingga pekerjaan BPK menjadi lebih ringan. Selama ini, masalah paling serius dan masih sulit dilakukan adalah pemahaman bagaimana menertibkan administrasi Pemerintahan. Baik itu di level Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/kota,” jelas Gubernur VBL saat memberikan sambutan pada acara Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPKP NTT dari Iwan Agung Prasetyo kepada Sofyan Antonius.

Gubernur secara khusus menekankan tentang penertiban administrasi terkait aset Pemerintah Daerah. Banyak sekali Aset Provinsi NTT yang sangat potensial diabaikan dan dibiarkan tertidur selama ini. Hal tersebut menunjukkan ketidakmampuan dalam pengelolaan aset. Padahal aset-aset itu adalah kekayaan daerah.

Baca Juga :  Terkait Kasus Tanah Asrama Ditpolairud, Kabidkum Polda NTT Kombes Pol. Halasan Roland Situmeang Terima Penghargaan

“Masalah aset (pemerintah) ini jadi masalah luar biasa. Sertifikat dan segala urusan administrasi yang berkaitan dengan kepemilikan tidak diurus dengan baik karena dianggap itu milik pemerintah, sehingga sering kali diambilalih oleh pihak lain. Padahal menurut Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, aset-aset itu bentuk kekayaan daerah, tidak boleh dibiarkan tidur dan terlantar. Kami perlu pendampingan lebih intensif dari BPKP untuk mewujudkan Provinsi ini kuat dalam administrasi terhadap aset,” jelas pria asal Semau tersebut.

Selanjutnya
Tulisan ini berasal dari redaksi
Tetap terhubung dengan kami:

Comment