Ketua FORKOMWIL PUSPA NTT Ungkap Fakta Dibalik Regulasi Perlindungan Anak

Dibaca 691 kali

Faktahukunntt.com, Kupang (NTT), Berbicara mengenai regulasi yang memayungi persoalan akan hak-hak anak, Ketua Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Publik Untuk Perlindungan Perempuan dan Anak (FORKOMWIL PUSPA) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Elisabeth Lies Rengka mengatakan saat ini sudah ada Regulasi Perlindungan Anak baik secara Internasional, Nasional maupun Daerah.[sc name=”Iklan Artikel” ]

“Regulasi tersebut antara lain Konvensi Hak Anak, UUD 1945, UU HAM, UU Perlindungan Anak, UU KDRT, UU Trafficking, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, Perda No. 7 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak dan Perda No. 9 Tahun 2012 tentang perlindungan anak yang bekerja”, sebut Elisabeth Lies Rengka saat jumpa Pers bersama awak media yang berlangsung di Aula Rujab Wakil Walikota Kupang, Nusa Tenggara Timur (23/07/19).

Selain Regulasi Perlindungan Anak, lanjut Elisabeth, Sesungguhnya NTT sangat kaya dengan nilai-nilai agama dan budaya serta kearifan local yang sangat mendukung upaya perlindungan. Namun faktanya situasi perlindungan anak di NTT sangat memprihatinkan. Sebagaimana santer diberitakan di media massa, kasus kekerasan seksual di Selamu (Red: kupang.tribunnews.com); kekerasan terhadap anak berusia 2 tahun hingga patah tulang (Red: kupang.tribunnews.com), kasus anak jalanan di traffic light hingga anak-anak penjual jasa/pendorong gerobak di pasar-pasar dan masih banyak kasus lainnya yang belum terungkap ke publik.[sc name=”BACA JUGA” ]

Elisabeth juga menyoroti lemahnya penegakkan hukum menjadi salah satu penyebab sering terjadi kasus kekerasan terhadap anak. Misalkan; kasus penjualan anak nampaknya ada konspirasi antara polisi dan keluarga pelaku atau lembaga yang menampung korban. Kalau dilihat dari sisi Lembaga yang menampung korban, saya pikir bahwa ini salah satu bentuk perlindungan terhadap korban. Anak yang menjadi korban itu tidak boleh dipertemukan bahkan tidak bisa diwawancarai secara langsung karena hak-haknya dilindungi. Akan tetapi hal ini seringkali diabaikan.[sc name=”Iklan Artikel” ]

Baca Juga :  Kapolres Ngada: Pelaku Kekerasan Kami Tindak Tegas

“yang menarik disini bahwa mestinya pelaku itu harus dikejar. Polisi harusnya mengarahkan kawan-kawan jurnalis untuk mewawancarai pelakunya, mengejar pelakunya dan mempertanyakan kepada penegak hukum, mengapa pelakunya dibiarkan saja tanpa mempertangungjawabkan perbuatannya di muka hukum,” ujar Elisabeth.[sc name=”Iklan Artikel” ]

Kembali ke kasus kekerasan seksual terhadap anak di Selamu, sesungguhnya telah menjadi korban semenjak umur 11 tahun hingga saat ini pun korban masih merupakan anak dibawah umur namun pelakunya belum juga ditangkap dengan alasan anaknya juga mau melayani pelaku. Bagaimana anaknya menolak kalau faktanya korban terpaksa dan dipaksa oleh pelaku dengan iming-iming akan diberikan hadiah kepada orang tuanya.  “Apa pun alasannya pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawa umur harus ditangkap”, tegas Elisabeth.[sc name=”Iklan Artikel” ]

Baca Juga :  Gubernur NTT, Lantik Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo! Harapan Baru Pembangunan Nagekeo

Dalam pandangan FORKOMWIL PUSPA NTT, selain lemahnya penegakkan hukum, banyak faktor lain juga turut serta menjadi penyumbang persolan pelanggaran hak anak antara lain; pengabaian keluarga, kualitas pengasuhan ysng rentan dengan kekerasan (diujung rotan ada emas), rendahnya tingkat pendapatan keluarga dan minimnya lapangan kerja lokal, tingkat pendidikan rendah, minimnya perhatian dan aksi konkrit dari komponen tiga batu tungku (Pemerintah, Lembaga Agama dan Lembaga Adat), minimnya akses layanan public untuk kesejahteraan anak termasuk layanan perlindungan anak.[sc name=”BACA JUGA” ]

Bertepatan dengan Hari Anak Nasional Tahun 2019 yang mengangkat Tema “Keluarga sebagai Penopang Perlindungan anak” dimana kita disuguhkan fakta hukum maupun realitas serta hasil analisa berbagai peristiwa  pelanggaran hak anak yang akhir-akhir ini cukup mencengangkan maka FORKOMWIL PUSPA NTT merekomendasikan 6 hal penting sebagai berikut

  1. Negara harus hadir dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada anak seperti pengalokasian anggaran terhadap penanganan isu anak, ketersediaan ruang dan fasilitas public yang ramah anak, penguatan kapasitas tentang pelayanan berspektif/ramah anak terhadap aparat penegak hukum, tenaga pendidik, tenaga kesehatan serta tenaga lain yang bersentuhan langsung dengan isu anak.
  2. Lembaga Agama perlu memberi perhatian khusus terhadap isu anak lewat mimbar agama, konseling pastoral terhadap keluaega korban dan pelaku, kurikulum pendidikan informal dan sekolah minggu pada masing-masing lembaga agama yang berspektif ramah anak.
  3. Lembaga Adat harus mempromosikan nilai-nilai budaya yang memberi perlindungan terhadap anak dan menghapuskan praktek-praktek yang diskriminatif.
  4. Private Sector tidak boleh mempekerjakan anak. CSR dari private sector didonasikan untuk kerja-kerja perlindungan anak.
  5. Media massa dalam pemberitaannya tentang anak harus berdasar pada Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak.
  6. FORKOMWIL PUSPA NTTmengajak public dan seluruh keluarga untuk lebih memberi perhatian dan bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak sebagai implementasi dari komitmen perlindungan hak-hak anak dan kepentingan terbaik anak.
Baca Juga :  AMPKJ Demo KPK, Desak Periksa Bupati Sijunjung Terkait Dugaan Korupsi APBD

Sebagai penutup Elisabeth mengungkapkan bahwa FORKOMWIL PUSPA Provinsi NTT juga kerap kali aktif memberikan perhatian yang serius kepada anak-anak yang ada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dirinya mengharapkan di setiap Kabupaten yang ada di Provinsi NTT dapat membentuk FORKOMWIL PUSPA, agar ke depannya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa dapat terlindungi. (Mariani)

Tulisan ini berasal dari redaksi
Tetap terhubung dengan kami:

Comment