Tujuh Kawasan Rawan Penyalahgunaan dan Pengedaran Gelap Narkotika Ada di NTT

Dibaca 142 kali

FAKTAHUKUMNTT.com – KUPANG, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur, Lia Novika Ulya, S.KM mengungkapkan, penetapan 7 Kawasan Rawan Penyalahgunaan dan Pengedaran Gelap Narkotika. Berdasarkan hasil pemetaan kawasan rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tahun 2019 menggunakan 8 indikator pokok (kasus kejahatan narkoba, angka kriminalitas/aksi kekerasan, bandar pengedar narkoba, kegiatan produksi narkoba,  angka pengguna narkoba, barang bukti narkoba, entry point narkoba, dan kurir narkoba). Sedangkan 5 indikator pendukung (banyak lokasi hiburan, tempat kost dan hunian dengan privacy tinggi, tingginya angka kemiskinan, ketiadaan sarana publik dan rendahnya interaksi sosial masyarakat).[sc name=”Iklan Artikel” ]

“Berdasarkan 8 indikator pokok dan 5 indikator pendukung tersebut diperoleh 7 kawasan rawan narkoba di Provinsi NTT dengan tingkat kerawanan waspada”, ungkap Lia Novika Ulya saat press release bersama media di aula BNN Provinsi NTT (4/10/19).[sc name=”Iklan Artikel” ]

Lia Novika menyebutkan 7 kawasan yang dimaksud antara lain :  1. Labuan Bajo-Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. 2. kelurahan Kamalaputi-kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. 3. Desa Wailiti, kecamatan Alok Bara-Maumere, Kabupaten Sikka. 4. Kelurahan Oesapa, kecamatan Kelapa Lima, kota Kupang. 5. Desa Silawan, kecamatan Tasifeto Timur, kabupaten Belu. 6. Kelurahan Kampung Baru-kecamatan Kota Waikabubak, kabupaten Sumba Barat. 7. Kelurahan Alak, kecamatan Alak, kota Kupang.[sc name=”BACA JUGA” ]

Lia Novika menegaskan bahwa intervensi program pemberdayaan masyarakat anti narkoba tahun 2019 diprioritaskan pada 7 kawasan rawan tersebut melalui pemberdayaan penggiat anti narkoba dan pemberdayaan alternatif guna menekan angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba agar status kerawanannya dapat diturunkan hingga kategori aman. [sc name=”Iklan Artikel” ]

Baca Juga :  Pembangunan Gedung SMPS 1 Amarasi Selatan Mendekati Finish Bukti Kerja Profesional TMMD ke-111 Kodim 1604/Kupang

“Kita upayakan agar status kerawanannya tidak semakin meningkat atau kawasan tersebut menjadi kawasan bersih dari narkoba”, tegas Lia Novika.

Mengenai Penggiat Anti Narkoba, terang Lia Novita, ini dikarenakan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh BNN. Pemberdayaan komponen masyarakat untuk ikut berperan serta dalam program pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) melalui pembentukan penggiat anti narkoba di lingkungan pemerintah, swasta, pendidikan, dan masyarakat.[sc name=”Iklan Artikel” ]

Sebanyak 418 orang penggiat dan fasilitator anti narkoba yang sudah terbentuk ini diharapkan dapat menyosialisasikan dan mengimplementasikan rencana aksi program P4GN pada lingkungannya nasing-masing yang berasaskan kemandirian dan partisipasi aktif. Hal pada tahun 2019 para-pegiat anti narkoba telah melaksanakan test urine terhadap 6.401 orang. Jumlah layanan test urine oleh 135 pegiat anti narkoba di lingkungan kerja pemerintah sebanyak 538 orang. 128 pegist anti narkoba di lingkungan kerja swasta melakukan test urine terhadap 179 orang. Untuk lingkungan pendidikan formal dan non formal sebanyak 70 pegiat anti narkoba mampu melakukan test urine terhadap 5.648 orang. Sedangkan 70 pegiat anti narkoba di lingkungan masyarakat hanya mampu melakukan test urine pada 36 orang.[sc name=”Iklan Artikel” ]

Baca Juga :  BNNP NTT Sukses Ungkap 2 Kasus Peredaran Narkotika di Kabupaten Sikka

Lia Novita juga menuturkan, hanya satu kawasan dati 7 kawassn rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba  yakni kelurahan  Kamalaputi kecamatan kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur mendapatkan program pemberdayaan alternatif pada tahun 2019. Serangkaian kegiatan yang dilaksanakan antara lain: rapat kerja dengan stake holder, pelatihan life skill di bidang jerajinan tangan, bimbingan teknis, dan monitoring evaluasi.[sc name=”Iklan Artikel” ]

“Kepada awak media, Lia Novita mengakui terdapat beberapa hambatan dan kendala dalam upaya P4GN di Provinsi NTT yakni, pertama, Letak geografis wilayah provinsi NTT (kepulauan) sehingga sulit untuk dijangkau serta membutuhkan anggaram yang besar. Kedua, belum semua kabupaten di Povinsi NTT memiliki BNNK yang merupakan perpanjangan tangan BNN dalam  melaksanakan P4GN. Ketiga, terbatasnya anggaran dalam mendukung upaya P4GN. (Mariani Indrawati,,)

Baca Juga :  Update Harian Data Monitor Covid-19 di Kota Kupang

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment