Pembentukan Pokja IDI Solusi Bagi Pembangunan Politik di Daerah

Dibaca 227 kali

Faktahukumntt.com. (Kupang), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik NTT, Johanna E. Lissapaly, S.H., M.Si. dalam Ekspose Hasil Akhir Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018 yang dilaksanakan di Aula Badan Pusat Statistik NTT, Jumat (6/9) menganjurkan Pemerintah dan seluruh elemen strategis di kabupaten/kota perlu membentuk pokja IDI sehingga dapat menunjang perencanaan pembangunan politik di daerah.[sc name=”Iklan Artikel” ]

Johanna menjelaskan skor hasil IDI NTT tahun 2018 yang menempatkan Provinsi NTT di posisi ketiga dari 34 Provinsi se Indonesia, namun secara implisit skor tersebut dalam kategori baik.

Baca Juga :  Kopdit Ankara Selalu Komitmen Pemberdayaan Komoditi Rakyat

Ia juga menjelaskan permasalahan dalam 3 aspek IDI yakni Kebebasan Sipil, Hak – hak Sipil serta Lembaga Demokratis.[sc name=”BACA JUGA” ]

“Permasalahan dalam 3 Aspek IDI di NTT secara umum diantaranya adalah masalah alokasi anggaran Pendidikan dan kesehatan masih belum memadai, adanya perbedaan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat, letak dan kondisi sosial – geografis Provinsi NTT, Perbedaan pemahamam dan perilaku nilai moral atau etika serta adat istiadat dan norma sosial dalam masyarakat, serta masih rendahnya pemahamam masyarakat mengenai demokrasi,” papar Johanna.[sc name=”Iklan Artikel” ]

Baca Juga :  Tim Relawan Beraksi, Tumpukan Sampah Ludes

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik NTT Maritje Pattiwaellapia menjelaskan peningkatan IDI Nusa Tenggara Timur terutama oleh Aspek Kebebasan Sipil dan juga tidak ada penurunan dalam aspek hak-hak politik.

“Tantangan IDI 2018 diantaranya ancaman atau penggunaan kekerasan karena alasan gender, etnis atau kelompok, tingkat presentasi anggota perempuan terhadap total anggota DPRD Provinsi, demonstran atau mogok yang bersifat kekerasan, rekomendasi DPRD kepada eksekutif, dan upaya penyediaan informasi APBD oleh Pemerintah daerah,” jelas Maritje.[sc name=”BACA JUGA” ]

Akademisi UNDANA Drs. Yusuf Kuahaty, SU, pada kesempatan tersebut menjelaskan demokrasi perlu dilihat sebagai konsep yang akbar atau konsep yang besar sebagai bagian operasional Indeks Demokrasi Indonesia dalam 3 aspek.

Baca Juga :  Peran Tokoh Agama dalam Merawat Perbedaan

“Kita sudah punya keputusan politik bersama untuk menjadikan demokrasi sebagai dasar sistem politik kita yang harus dijalankan dengan prinsip-prinsip demokrasi secara benar”, jelas Yusuf.[sc name=”Iklan Artikel” ]

 

Tulisan ini berasal dari redaksi
Tetap terhubung dengan kami:

Comment