Plt. Camat Kupang Timur, Ada 5 Bidang yang Menjadi Prioritas Tahun 2019

Dibaca 133 kali

Oelmasi (FaktahukumNTT.com), Kecamatan Kupang Timur mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Kupang Timur Tahun 2019, Rabu (20/2/2019).

Musrenbang ini merupakan perpanjangan dari Musdes dan Muskel tingkat desa dan kelurahan yang telah dilakukan dari bulan Oktober 2018 hingga Januari 2019.

Camat Kupang Timur menjelaskan, semua usulan tingkat desa dan kelurahan dimusyarawakan pada Pra-Musrenbang Kecamatan yang telah dilaksanakan pada hari Selasa (18/2/2019). Usulan-usulan tersebut ditampung dan ditentukan prioritas-prioritas yang akan diusulkan ke Musrenbang tingkat Kabupaten.

Usulan-usulan yang diprioritaskan pada Pra-Musrenbang, lanjut Camat Kupang Timur, tidak mengalami perubahan saat pengambilan keputusan pada Musrenbang tingkat Kecamatan ini. Lima bidang yang menjadi prioritas yakni pemerintahan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan sarana prasarana.

“Bidang pemerintahan ada lima usulan, bidang pendidikan ada 5 usulan, ekonomi ada 5 usulan dengan sasaran serta volume, kesehatan ada 5 usulan, dan bidang sarana prasarana ada lima usulan. Semua bidang tersebut telah merata di 8 desa dan 5 kelurahan di Kecamatan Kupang Timur, jelasnya.

Pada bidang sarana prasarana yang diusulkan dari tingkat desa dan kelurahan yakni normalisasi kali, rehab bendung, pelebaran jalan Oesao-Oekabiti, peningkatan jalan, dan drainase. Empat di antaranya menggunakan anggaran APBD II, sedangkan pelebaran jalan Oesao-Oekabiti menggunakan APBD I.
Untuk bidang kesehatan sendiri, Camat menerangkan, desa/kelurahan mengusulkan pembangunan ruang bersalin di Puskesmas Naibonat, pembangunan Pustu, pengadaan MCK, pengadaan alat antropometer kit, dan insentif kader Posyandu.

Baca Juga :  John Waleng, Ojek Pangkalan Sebaiknya Bergabung GrabBike

Sementara itu untuk bidang pendidikan diusulkan penambahan ruang belajar sebanyak 13 paket tersebar di 13 desa/kelurahan, pembuatan pagar sekolah, pembangunan gedung PAUD, pembangunan perpustakaan, serta peningkatan insentif guru atau pegawai honor di sekolah.

Ia pun mengungkapkan bahwa usulan kegiatan di tingkat kecamatan ini sudah diperhitungkan dan dipertimbangkan secara matang dengan tetap memperhatikan suara masyarakat. Untuk itu, semua usulan masyarakat dari hasil Musrenbang Kecamatan Kupang Timur ini selalu dikawal agar bisa menjadi prioritas di tingkat kabupaten.

Baca Juga :  Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe Pimpin Sertijab Di Lingkup Pemkab Kupang

Menurutnya, kehadiran berbagai instansi terkait dalam musrembang tingkat Kecamatan Kupang Timur sangatlah penting. Kehadiran Bappeda yang sangat diharapkan dalam Musrenbang ini, tidak terpenuhi. Ketidakhadiran Bappeda, lanjut Camat, memiliki alas an bahwa di hari yang sama (20/2/2019), para staf serta pegawai lainya telah berpencar untuk sekian banyak kecamatan yang mengadakan Musrenbang.

Salah satu anggota DPRD Kabupaten Kupang yang turut hadir, Ferdi Adu, memberikan beberapa keterangannya mengenai Musrenbang ini.

Menurutnya, program-program yang tidak terakomodir pada Musrenbang tahun sebelumnya bisa menjadi prioritas Musrenbang pada tahun yang baru. Masyarakat melihat bahwa dari hasil itu mereka bisa tahu berapa banyak program tahun yang lalu yang tidak terakomodir. Biasanya program baru itu harus bisa mengakomodir program yang tahun lalu di-pending. Apabila nanti ada tambahan, itu tambahan, bukan dia yang diutamakan. Apa yang di-pending tahun lalu secara otomatis seharusnya bisa masuk di tahun berikut, jelas Ferdi Adu.

Baca Juga :  Peresmian Dan Syukuran Gedung SD Advent Getsemani SoE Dilakukan Sesuai Protab Covid-19

Ferdi Adu juga menjelaskan bahwa walaupun usulan tingkat Musdes dan Muskel mendapat rangking pada tingkat Kecamatan, belum tentu mendapat rangking di tingkat Kabupaten. Hal inilah yang menjadi sebab mengapa satu atau beberapa usulan tidak terakomodir.

“Sistem penerimaan usulan di tingkat kabupaten itu berupa perangkingan. Salah satu atau beberapa usulan dari tingkat kecamatan tidak terakomodir di Kabupaten disebabkan karena tidak masuk dalam perangkingan usulan di tingkat Kabupaten, jelas Adu.

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment