Sistem Pendataan Penduduk Secara Online Akan Diberlakukan 2020

Dibaca 148 kali

Faktahukumntt.com – Kupang, Era baru sistem pendataan Sensus Penduduk secara Online yang dilakukan Badan Pusat Statistik yakni melalui aplikasi. Hal ini dengan tujuan agar dapat menghemat anggaran kurang lebih sebesar tujuh milliar dan kecepatan dalam pendataan.

Sensus penduduk tahun 2020 nanti memiliki metode berbeda dari sensus penduduk pada tahun sebelumnya, dimana sensus penduduk pada 2020 akan mengunakan combined methode yang mengkombinasikan antara pencacahan metode tradisional dengan metode baru yang berbasis data penduduk dari dukcapil”, ungkap Maritje Pattiwaelapia, kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTT saat menjadi pemateri kegiatan expose data pariwisata  berperan dalam perekonomian  NTT yang berlangsung di hotel sotis, selasa ( 24/9/2019).

Baca Juga :  Indeks Demokrasi Indonesia 2018 Mencapai Angka 82,32

Maritje menjelaskan bahwa sensus pendataan berbasis Online atau melalui aplikasi akan dilakukan di perkotaan sedangkan di pedesaan atau daerah terpencil yang belum mempunyai akses internet akan dilaksanakan pedataan secara manual atau mengunjungi rumah masyarakat satu persatu.

“Guna mengantisipasi masyarakat yang belum bisa melakukan sensus online maka petugas akan turun secara langsung dari rumah ke rumah untuk melakukan pencacahan lapangan dengan kuesioner”, sebut Maritje

Pencacahan lapangan tersebut lanjutnya bertujuan untuk mendata setiap penduduk yang namanya belum terdaftar dalam data penduduk dan juga bagi masyarakat yang belum melakukan pemutakhiran data mandiri.
Disamping itu sensus penduduk yang akan di lakukan secara Online juga dapat menghemat anggaran sebesar 7 miliard dan juga BPS menargetkan apabila sensus penduduk atau pendataan secara online dapat mendata dengan cepat mencapai target sebesar 20 persen.

“Kembali Maritje menegaskan bahwa sensus penduduk dilakukan secara online pada tahun 2020 bbertujuan menghemat anggaran dan terutama merupakan sistem pendataan yang cepat. (MIZ).

Baca Juga :  Wagub, Penghubung KY Harus Jaga Martabat Hukum di NTT
Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment